Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Dewan Nasional KEK
Gambaran umum
Singkatan	Dewan Nasional KEK
Didirikan	Mei 21, 2010; 16 tahun lalu (2010-05-21)
Dasar hukum pendirian	UU No. 39 Tahun 2009
Sifat	bertanggung jawab kepada Presiden
Struktur
Ketua merangkap anggota	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Kantor pusat
Gedung MNC Tower, Lantai 3, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Situs web
http://kek.go.id/

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan Kawasan Ekonomi Khusus.^[1]

Tugas

Dewan Nasional KEK bertugas:

1. menyusun Rencana Induk Nasional KEK;
2. menetapkan kebijakan umum serta langkah strategis untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK;
3. menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal dalam KEK;
4. melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK;
5. memberikan rekomendasi pembentukan KEK;
6. mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensinya belum berkembang;
7. menyelesaikan masalah strategis dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK; dan
8. memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada Presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status KEK.

Susunan organisasi

Susunan organisasi Dewan Nasional KEK terdiri dari:^[2][3]

• Ketua: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
• Anggota:
  • Menteri Keuangan
  • Menteri Sekretaris Negara
  • Menteri Dalam Negeri
  • Menteri Perindustrian
  • Menteri Perdagangan
  • Kepala Badan Pertanahan Nasional (2010–2022)
    • Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (2022–)
  • Menteri Pekerjaan Umum (2010–2014; 2024–)
    • Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2014–2024)
  • Menteri Perhubungan
  • Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2010–2014)
    • Menteri Ketenagakerjaan (2014–)
  • Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
  • Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (2010–2022)
    • Menteri Investasi/Kepala BKPM (2022–2024)
    • Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM (2024–)
  • Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2022–2024)
    • Menteri Pariwisata (2024–)
  • Menteri Komunikasi dan Informatika (2022–2024)
    • Menteri Komunikasi dan Digital (2024–)
  • Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2022–2024)
    • Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (2024–)
    • Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (2024–)
  • Menteri Kesehatan (2022–)
  • Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (2022–)
  • Sekretaris Kabinet

Referensi