Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga non-struktural bidang keamanan. Lembaga ini didirikan pada 7 November 2025 bersamaan dengan pengangkatan ketua serta anggota komisi ini.^[2] Komisi ini dibentuk untuk mempercepat proses reformasi kelembagaan, profesionalisme, dan tata kelola di tubuh Polri

Kepengurusan

Lembaga ini terdiri dari 10 anggota yang di mana, ketuanya juga merangkap sebagai anggota. Komposisi anggota komisi ini diisi oleh unsur pemerintah, mantan pejabat tinggi kepolisian, dan akademisi hukum.^[3]

• Ketua/Anggota: Jimly Asshiddiqie (akademisi hukum; Ketua Mahkamah Konstitusi 2003–2008)
• Anggota:
  • Mahfud MD (akademisi hukum; Menkopolhukam 2019–2024)
  • Yusril Ihza Mahendra (unsur pemerintah & akademisi hukum; Menkokumhamimipas)
  • Supratman Andi Agtas (unsur pemerintah; Menteri Hukum)
  • Otto Hasibuan (unsur pemerintah; Wamenkokumhamimipas)
  • Badrodin Haiti (purnawirawan kepolisian; Kapolri 2015–2016)
  • Tito Karnavian (unsur pemerintah & purnawirawan kepolisian; Menteri Dalam Negeri & Kapolri 2016–2019)
  • Idham Azis (purnawirawan kepolisian; Kapolri 2019–2021)
  • Listyo Sigit Prabowo (Kapolri)
  • Ahmad Dofiri (Penasihat Khusus Presiden & purnawirawan kepolisian; Wakapolri 2024–2025)

Hasil Kerja Komisi

Pada Mei 2026, lembaga ini menyerahkan laporan komprehensif terkait agenda dan rekomendasi reformasi Polri, termasuk arah kebijakan jangka pendek hingga menengah kepada presiden Prabowo Subianto. Laporan ini dirumuskan dalam 10 buku.^[4][5]

Referensi