Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (disingkat DPOD) adalah dewan yang memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan otonomi daerah.^[3] DPOD mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan yang meliputi:

1. penataan daerah;
2. dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus;
3. dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau perselisihan antara daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

Kepengurusan

Kepengurusan DPOD terdiri atas Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota

• Ketua:
  • Menteri Dalam Negeri (1975–2015)
  • Wakil Presiden Indonesia (2015–sekarang)^[3]
• Wakil Ketua:
  • Menteri Keuangan (2000–2015)^[4]
  • Menteri Negara Otonomi Daerah (2000)^[5][6]
• Sekretaris: Menteri Dalam Negeri (2015–sekarang)^[3]
• Wakil Sekretaris: Menteri Keuangan (2015–sekarang)^[3]
• Anggota
  • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (1975–1998)
  • Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan (1975–1998)
  • Menteri Pertahanan (1975–)
  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (1975–)
  • Menteri Keuangan (1975–2000)
  • Menteri Sekretaris Negara (1975–)
  • Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (1998–)
  • Menteri Hukum (2015–sekarang)
  • Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2015–2024)
    • Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (2024–sekarang)
    • Menteri Transmigrasi (2024–sekarang)
  • Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (1998–2000)^[7]
  • Sekretaris Kabinet (2005–)^[8]
  • Menteri Pekerjaan Umum (1998–2000)^[7]
  • Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI); (2000–)^[4]
  • Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI); (2000–)^[4]
  • Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). (2000–)^[4]

Referensi