Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan DK Bintan
Gambaran umum
Singkatan	DK Bintan
Didirikan	7 Mei 2013
Dasar hukum pendirian	Keppres Nomor 19 Tahun 2013
Struktur
Ketua merangkap Anggota	Gubernur Kepulauan Riau
Wakil Ketua I merangkap Anggota	Bupati Bintan
Wakil Ketua II merangkap Anggota	Wali Kota Tanjungpinang

Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (disingkat DK Bintan) adalah Lembaga Nonstruktural yang mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan^[1]

Susunan kepengurusan

Susunan kepengurusan DK Bintan terdiri atas:^[1]

• Ketua/merangkap anggota: Gubernur Kepulauan Riau
• Wakil Ketua/merangkap anggota:
  • Bupati Bintan
  • Wali Kota Tanjungpinang
• Anggota:
  • Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau
  • Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau
  • Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau
  • Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kepulauan Riau
  • Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau
  • Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau
  • Komandan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut I
  • Komandan Gugus Keamanan Laut Wilayah Barat
  • Komandan Komando Resor Militer 033/WIRAPRATAMA.

Referensi