Pemilihan umum Bupati Mojokerto 2010 (disingkat Pilbup Mojokerto 2010) adalah pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan pada 7 Juni2010 untuk memilih Bupati Mojokerto dan Wakil Bupati Mojokerto masa jabatan 2010–2015. Pemilihan ini diikuti oleh tiga pasangan calon, terdiri dari dua pasangan yang diusung partai politik dan satu pasangan calon perseorangan.[1]
Pasangan calon
KPU Kabupaten Mojokerto menetapkan tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati yang berhak mengikuti pemungutan suara dalam Pilbup Mojokerto 2010 sebagai berikut:[2]
Pasangan calon Pemilihan Umum Bupati Mojokerto 2010
Berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mojokerto, pasangan Mustofa Kamal Pasa–Choirun Nisa memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai pemenang.
Sebanyak sekitar 1.380 personel kepolisian, dibantu unsur TNI dan BrimobPolda Jawa Timur, dikerahkan untuk mengamankan jalannya pelantikan. Aparat keamanan menutup sejumlah akses menuju lokasi acara serta melakukan pemeriksaan terhadap undangan guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Pelantikan berlangsung aman dan kondusif.[4]
Kontroversi
Menjelang pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan umum Bupati Mojokerto 2010, Kabupaten Mojokerto sempat dilanda kerusuhan politik. Pada 21 Mei2010, terjadi aksi kekerasan di sekitar kompleks DPRD Kabupaten Mojokerto dan kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang mengakibatkan puluhan kendaraan pribadi dan dinas dibakar serta dirusak. Kerusuhan tersebut dipicu oleh ketidakpuasan sejumlah massa terhadap tahapan pencalonan dalam Pilkada Mojokerto 2010, termasuk pencoretan salah satu pasangan bakal calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).[5]
Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan sedikitnya 13 orang sebagai tersangka dalam peristiwa tersebut, dengan sebagian pelaku dinyatakan terbukti melakukan penghasutan, pengrusakan, dan pembakaran. Salah satu terdakwa utama, Makhrodji Mahfud, dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Mojokerto, sementara sejumlah pelaku lainnya menerima vonis pidana dengan masa hukuman lebih ringan.[6]
Akibat kerusuhan tersebut, aparat keamanan meningkatkan pengamanan secara signifikan menjelang hari pemungutan suara pada 7 Juni2010. Ratusan personel kepolisian, termasuk satuan Brimob, disiagakan di kantor KPU, Panitia Pengawas Pemilu, serta sejumlah lokasi strategis dan tempat pemungutan suara (TPS).
Meskipun sempat muncul kekhawatiran akan menurunnya partisipasi pemilih akibat trauma kerusuhan, proses pemungutan suara tetap berlangsung relatif aman dan kondusif. Di sejumlah wilayah yang sebelumnya menjadi basis massa kerusuhan, tingkat kehadiran pemilih tercatat mencapai sekitar 50–60 persen, menunjukkan bahwa situasi keamanan dapat dikendalikan hingga tahapan pemilihan selesai.[7]
.svg)
