Korupsi di Zambia merupakan masalah serius yang memengaruhi berbagai sektor kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan layanan publik. Negara ini menghadapi tantangan besar dalam memerangi korupsi, meskipun telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi pada tahun 2007.^[1]

Pada tahun 2024, Zambia memperoleh skor 39 pada skala 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih") dalam Indeks Persepsi Korupsi oleh Transparency International. Berdasarkan peringkat skor, Zambia menempati posisi ke-92 dari 180 negara dalam indeks tersebut, di mana negara dengan peringkat pertama dianggap memiliki sektor publik paling jujur.^[2] Sebagai perbandingan dengan skor regional, rata-rata skor di antara negara-negara sub-Sahara Afrika adalah 33. Skor tertinggi di sub-Sahara Afrika adalah 72, sedangkan skor terendah adalah 8.^[3] Sebagai perbandingan dengan skor global, skor tertinggi adalah 90 (peringkat 1), skor rata-rata adalah 43, dan skor terendah adalah 8 (peringkat 180).^[4]

Prosedur administratif yang panjang dan rumit lazim ditemukan di lingkungan bisnis Zambia, menyebabkan banyak perusahaan beroperasi di sektor informal. Risiko penggunaan pembayaran pelicin yang meluas juga tinggi karena prosedur birokratis untuk memperoleh izin.^[5]

Korupsi politik dianggap sebagai bentuk yang paling menonjol, khususnya suap. Menurut survei Global Corruption Barometer Africa 2019 oleh Transparency International, 18% pengguna layanan publik membayar suap dalam dua belas bulan terakhir.^[6]

Britania Raya, Finlandia, Irlandia, dan Swedia menghentikan bantuan keuangan mereka sebesar $34 juta kepada Zambia pada tahun 2018 karena korupsi dan salah urus keuangan. Setahun kemudian, Britania Raya mendesak Zambia untuk mengambil langkah-langkah serius dalam memerangi korupsi agar bisa mendapatkan bantuan keuangan.^[7]

Referensi