Korupsi di Sudan Selatan termasuk yang terburuk di dunia. Elit-elit negara ini telah membentuk sistem kleptokratis yang menguasai hampir seluruh sektor ekonomi Sudan Selatan. Sistem ini berkembang dengan cepat dalam waktu yang relatif singkat sejak Sudan Selatan memperoleh otonomi pada tahun 2005 dan kemerdekaan penuh pada tahun 2011.

Dalam Indeks Persepsi Korupsi oleh Transparency International tahun 2024, Sudan Selatan memperoleh skor 8 dari skala 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"). Berdasarkan skor tersebut, Sudan Selatan menempati peringkat ke-180 dari 180 negara, menjadikannya negara dengan persepsi korupsi tertinggi di dunia, sementara peringkat pertama diisi oleh negara dengan sektor publik yang paling jujur.^[1] Sebagai perbandingan regional, rata-rata skor negara-negara di Afrika Sub-Sahara adalah 33, dengan skor tertinggi 72 dan skor terendah adalah skor Sudan Selatan, yaitu 8.^[2] Secara global, skor tertinggi adalah 90 (peringkat 1), skor rata-rata 43, dan skor terendah kembali merupakan skor Sudan Selatan, yakni 8 (peringkat 180).^[3]

Seorang anggota parlemen menyatakan bahwa negara ini sama sekali tidak memiliki regulasi untuk "melawan penipuan dan penyimpangan oleh pejabat tinggi pemerintah," terutama di kalangan pejabat pengadaan di Kementerian Keuangan dan Perencanaan Ekonomi.^[4] Dalam sebuah artikel tahun 2013, Nyol Gaar Nguen menulis bahwa "pencurian terang-terangan dan penjarahan dana publik secara terbuka oleh para penegak hukum atau pejabat berkuasa selalu mendominasi" di Sudan Selatan.^[5] Tingkat korupsi dan salah urus yang diungkap dalam laporan Auditor Jenderal untuk tahun 2005 dan 2006 dilaporkan "membuat beberapa anggota parlemen di Majelis Legislatif Nasional Sudan Selatan menangis".^[6] Laporan tahun 2012 menyebutkan bahwa lebih dari 4 miliar dolar AS dana pemerintah telah digelapkan sejak awal masa pemerintahan sendiri pada tahun 2005.^[7]

Skandal korupsi besar yang mencuat sejak masa pemerintahan sendiri dikenal sebagai "Dura Saga", meskipun terdapat puluhan kasus besar lain yang serupa. Kasus-kasus ini sering kali diselimuti oleh kebingungan dan hampir tidak pernah berujung pada proses hukum atau hukuman. Africa Review mencatat pada tahun 2013 bahwa meskipun pemerintah Sudan Selatan telah memerintahkan beberapa investigasi atas skandal-skandal tersebut, hampir semuanya diabaikan atau secara sengaja digagalkan.^[8] Presiden Salva Kiir Mayardit secara berulang menyatakan bahwa pemerintahannya aktif memerangi korupsi, tetapi pada 12 April 2013 ia memecat Elias Wako Nyamellel, Wakil Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, karena menyatakan secara terbuka bahwa Sudan Selatan adalah negara yang “korup dan busuk sampai ke akar”.^[5] Masalah ini semakin parah akibat kurangnya transparansi dalam catatan pemerintah dan informasi bisnis; permintaan data resmi sering kali ditolak secara sewenang-wenang tanpa konsekuensi.^[9]

Referensi