Korupsi di Guinea merupakan masalah yang meluas dan telah lama menghambat pembangunan ekonomi serta tata kelola pemerintahan yang efektif. Meskipun terjadi beberapa upaya reformasi, praktik korupsi masih ditemukan di berbagai sektor, termasuk administrasi publik, peradilan, kepolisian, dan pengelolaan sumber daya alam.

Dalam Indeks Persepsi Korupsi tahun 2024 yang dirilis oleh Transparency International, Guinea memperoleh skor 28 dari skala 0 hingga 100, di mana 0 menunjukkan tingkat korupsi sangat tinggi dan 100 menunjukkan tingkat kebersihan sektor publik yang sangat baik. Dengan skor ini, Gambia menempati peringkat ke-133 dari 180 negara yang disurvei, di mana peringkat pertama adalah negara dengan sektor publik paling jujur dan bersih.^[1] Sebagai perbandingan di wilayah Afrika Sub-Sahara, skor tertinggi adalah 72, rata-ratanya 33, dan skor terendah 8.^[2] Secara global, skor tertinggi adalah 90 (peringkat pertama), rata-rata 43, dan skor terendah 8 (peringkat terakhir).^[3] Skor terendah yang pernah dicapai, 16 poin, terjadi pada tahun 2008.^[4]

Sejarah

Korupsi di Guinea merupakan isu yang berakar sejak negara ini merdeka dari Prancis pada tahun 1958. Setelah kemerdekaan, Ahmed Sékou Touré, pemimpin Partai Demokratik Guinea – Persatuan Demokratik Afrika (PDG), menjadi presiden.^[5] Prancis meninggalkan Guinea dalam krisis ekonomi yang parah, dan Touré kemudian menerima bantuan keuangan besar-besaran dari blok komunis dan juga dari negara-negara Barat.

Pada tahun 1971, menyusul upaya kudeta, Touré mulai menindas dengan keras segala bentuk oposisi terhadap kekuasaannya. Ia tetap berkuasa hingga wafat pada tahun 1984.^[6] Pada April tahun yang sama, hanya beberapa jam sebelum presiden baru dari PDG akan dipilih, Kolonel Lansana Conté dan Diarra Traoré merebut kekuasaan melalui kudeta, meskipun terjadi perebutan kekuasaan dan tuduhan korupsi antara keduanya.^[7] Setelah memegang kekuasaan, Conté melakukan berbagai reformasi, termasuk mengembalikan pemerintahan sipil, serta mempertahankan kendali penuh atas sumber daya alam Guinea. Ia menjabat hingga wafat pada tahun 2008.^[8]

Pada tahun 2010, Alpha Condé, pemimpin partai oposisi Majelis Rakyat Guinea (RPG), terpilih sebagai presiden setelah proses pemilu yang panjang dan diwarnai tuduhan korupsi serta kekerasan.^[9] Janji kampanyenya mencakup reformasi negara,^[10] pemberantasan korupsi,^[11] dan peninjauan kembali kontrak pertambangan. Namun, pemerintahannya justru diwarnai berbagai tuduhan korupsi, termasuk suap dari perusahaan internasional untuk memperoleh hak pertambangan.^[12][13]

Legalitas pemilihan Condé banyak diragukan. Misalnya, pada Maret 2011, militer sempat mengambil alih pelabuhan Conakry yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan Prancis NCT Necotrans. Pemerintah memutus kontrak jangka panjang dengan Necotrans dan memberikan hak pengelolaan kepada perusahaan Prancis lainnya, Bolloré Group. Muncul spekulasi bahwa pengalihan tersebut terkait dengan janji politik dan keuangan; Necotrans menuduh bahwa Condé memberi imbalan kepada Bolloré karena telah mendanai kampanye politiknya pada tahun 2010.^[14]

Pada tahun 2012, Condé menangguhkan pemilu yang telah berkali-kali ditunda sejak pertengahan 2011, dengan alasan adanya "masalah teknis" yang dapat mengganggu transparansi dan kredibilitas proses demokrasi.^[15] Penundaan yang berkepanjangan menyebabkan bentrokan antara polisi, partai oposisi, dan partai penguasa, serta meningkatnya ketegangan dan kekerasan etnis di sejumlah wilayah Guinea. Setidaknya 400 orang terluka dan hingga 60 orang tewas. Pemilu akhirnya digelar pada 28 September 2013, tetapi beberapa pengamat internasional, termasuk dari AS, Prancis, Uni Eropa, dan PBB, menyatakan bahwa proses pemungutan suara dipenuhi dengan penyimpangan, masalah teknis, dan korupsi.^[16][17] Presiden Alpha Condé menolak tuduhan tersebut sebagai "retorika politik" dan menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan siapa pun mendestabilisasi negaranya.^[18]

Sumber daya alam Guinea yang sangat besar^[19] telah menjamin ketertarikan internasional, terutama dalam sektor pertambangan, namun juga menjadi sumber berbagai skandal korupsi selama enam dekade terakhir.^[20] Meskipun Guinea merupakan salah satu dari sepuluh negara terkaya akan mineral di Afrika,^[21] negara ini tetap menjadi salah satu yang termiskin di dunia.^[20] Sebanyak 73,8% penduduknya hidup dalam kemiskinan multidimensi, dan tambahan 12,7% berada di ambang kemiskinan multidimensi.^[22]

Referensi