Korupsi di Liberia merajalela di setiap lapisan masyarakat, menjadikan negara ini salah satu negara dengan tingkat korupsi politik tertinggi di dunia. Korupsi bahkan tidak secara khusus dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hukum Liberia, yang semakin memperburuk kondisi korupsi di negara tersebut.^[1] Ketika Presiden Sirleaf menjabat pada tahun 2006, ia menyatakan bahwa korupsi adalah “musuh utama publik”.^[2]

Pada tahun 2014, Deborah Malac, yang saat itu menjabat sebagai duta besar Amerika Serikat untuk Liberia, menyatakan bahwa “Korupsi tetap menjadi masalah serius di Liberia. Ini merusak transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah”.^[3]

Dalam Indeks Persepsi Korupsi oleh Transparency International tahun 2024, Liberia memperoleh skor 27 dalam skala dari 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"). Berdasarkan peringkat skor, Liberia berada di posisi ke-135 dari 180 negara dalam Indeks tersebut, di mana negara yang menempati peringkat pertama dianggap memiliki sektor publik paling jujur.^[4] Sebagai perbandingan dengan skor regional, rata-rata skor di antara negara-negara Afrika Sub-Sahara adalah 33. Skor tertinggi di kawasan tersebut adalah 72, sementara skor terendah adalah 8.^[5] Untuk perbandingan secara global, skor tertinggi adalah 90 (peringkat 1), skor rata-rata adalah 43, dan skor terendah adalah 8 (peringkat 180).^[6]

Dinamika

Dalam Laporan Hak Asasi Manusia Departemen Luar Negeri AS tahun 2013 tentang Liberia, disorot bahwa korupsi bukan merupakan tindak pidana di Liberia, meskipun terdapat sanksi pidana untuk sabotase ekonomi, penyalahgunaan dana, dan tindakan lain yang terkait dengan korupsi. Menurut laporan tersebut, rendahnya tingkat gaji pegawai negeri sipil di Liberia, minimnya pelatihan kerja, serta kurangnya penuntutan yang berhasil telah memperburuk korupsi di kalangan pejabat dan mendorong terbentuknya budaya impunitas.^[7]

Referensi