Korupsi di Chad ditandai dengan kuatnya praktik nepotisme dan kronisme.^[1] Dalam Indeks Persepsi Korupsi tahun 2024 yang dirilis oleh Transparency International, Chad memperoleh skor 21 dari skala 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"). Dengan skor ini, Chad menempati peringkat ke-158 dari 180 negara, di mana peringkat pertama diberikan kepada negara dengan sektor publik paling jujur.^[2] Sebagai perbandingan regional, rata-rata skor negara-negara di kawasan Sub-Sahara Afrika adalah 33. Skor tertinggi di kawasan ini adalah 72, sementara skor terendah hanya 8.^[3] Secara global, skor terbaik adalah 90 (peringkat 1), skor rata-rata dunia berada di angka 43, dan skor terendah tetap 8 (peringkat 180).^[4] Posisi Chad yang sangat rendah dalam peringkat ini mencerminkan tingkat korupsi yang tinggi dan tantangan besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Sejarah

François Tombalbaye adalah presiden pertama Chad, yang mana masa pemerintahannya dikenal dengan ciri otoritarianisme, tingkat korupsi yang tinggi, serta favoritisme yang mencolok.^[5][6] Salah satu bentuk korupsi yang paling menonjol pada masa itu adalah penyalahgunaan dalam pengumpulan pajak, yang menjadi salah satu pemicu utama Pemberontakan Mubi—sebuah rangkaian kerusuhan yang kemudian memicu pecahnya Perang Saudara di Chad.^[7]

Idriss Déby, yang menjabat sebagai Presiden Chad dari tahun 1990 hingga wafatnya pada 2021,^[8] kerap dituduh menjalankan pemerintahan berdasarkan kronisme dan tribalisme.^[9] Para pemimpin oposisi Chad serta organisasi Human Rights Watch menuduh Déby melakukan kecurangan pemilu dalam berbagai pemilihan umum, di mana ia dan partainya selalu menang telak. Tuduhan ini mencerminkan minimnya kepercayaan terhadap integritas proses demokrasi di bawah pemerintahannya.^[10] Pada tahun 2005, Chad bahkan menempati peringkat sebagai negara paling korup di dunia menurut Transparency International, sejajar dengan Bangladesh.^[11]

Upaya antikorupsi

Chad memiliki kementerian khusus untuk memberantas korupsi, yakni Kementerian Moralitas dan Tata Kelola yang Baik. Pada tahun 2009, kementerian ini menyusun rencana strategis untuk memerangi korupsi, bertepatan dengan penyelidikan terhadap sepuluh pejabat pemerintah, termasuk wali kota N'Djamena saat itu dan beberapa menteri kabinet. Namun, tuduhan terhadap mereka dibatalkan pada 2010 dengan alasan kurangnya bukti.^[12]

Pada tahun 2012, pemerintah Chad meluncurkan Operasi Cobra, sebuah inisiatif yang bertujuan meningkatkan transparansi dan memberhentikan pejabat-pejabat korup. Operasi ini menghasilkan pemecatan terhadap sekitar 400 pejabat dan, menurut Kementerian Moralitas dan Tata Kelola yang Baik, berhasil memulihkan dana sebesar 25 miliar franc CFA (sekitar €38 juta).^[13]

Meski demikian, upaya anti-korupsi pemerintah Chad kerap menuai kritik. Indeks Transformasi Bertelsmann dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menilai bahwa kebijakan antikorupsi tersebut bersifat politis dan sering digunakan sebagai alat untuk menyingkirkan oposisi politik, alih-alih sebagai langkah reformasi yang tulus.^[12]

Sejak tahun 2014, gelombang protes menentang korupsi dan otoritarianisme Presiden Déby berlangsung di N'Djamena. Namun, hingga tahun 2020, protes-protes tersebut belum membuahkan perubahan yang berarti.^[14]

Referensi