Korupsi di Burundi merupakan masalah yang sangat serius dan tersebar luas di berbagai sektor pemerintahan. Kasus korupsi telah terjadi bahkan sebelum masa kolonial di Burundi, dan tetap bertahan selama periode kolonial, serta terus berlanjut hingga masa kini.^[1][2][3] Negara ini dikaruniai banyak sumber daya alam dan lokasi geografis yang strategis, yang menarik minat perdagangan dan bisnis, sekaligus mendorong korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.^[1][4][5][6]

Era modern

Setelah kemerdekaan pada tahun 1962, masalah korupsi di Burundi tetap berlanjut.^[7][8] Para pemimpin negara, termasuk Presiden Michel Micombero dan Presiden Pierre Buyoya, dituduh melakukan penggelapan, nepotisme, dan berbagai bentuk korupsi lainnya. Perang saudara di negara ini (1993-2005) semakin memperburuk korupsi, dengan para panglima perang dan pejabat pemerintah yang mengambil keuntungan dari konflik tersebut.^[9][10][11]

Burundi menempati posisi ke-170 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (2020) yang diterbitkan oleh Transparency International, yang menunjukkan bahwa korupsi masih merajalela di Burundi hingga saat ini.^[12][13] Hal ini terjadi karena korupsi tumbuh subur di Burundi akibat lingkungan yang kondusif, yang diciptakan oleh pemerintah melalui penindasan terhadap oposisi politik dan masyarakat sipil.^{[14][15][16][17][18]}

Referensi