Korupsi di Republik KongoKetua Komisi Antikorupsi Republik Kongo, Lamyr Nguélé, saat di wawancara terkait korupsi, 2018.
Korupsi di Republik Kongo merupakan masalah struktural yang telah berlangsung lama dan menyentuh hampir seluruh aspek pemerintahan. Korupsi sering kali dikaitkan dengan lemahnya tata kelola pemerintahan, rendahnya transparansi fiskal, dan dominasi elite politik dalam pengelolaan sumber daya negara.
Dalam Indeks Persepsi Korupsi oleh Transparency International tahun 2024, Republik Kongo memperoleh skor 23 dari skala 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"). Dengan skor tersebut, Republik Kongo menempati peringkat ke-151 dari 180 negara, di mana peringkat pertama adalah negara dengan sektor publik paling jujur.[1] Sebagai perbandingan regional, rata-rata skor negara-negara Afrika Sub-Sahara adalah 33, dengan skor tertinggi 72 dan skor terendah 8.[2] Secara global, skor tertinggi adalah 90 (peringkat 1), rata-rata 43, dan skor terendah 8 (peringkat 180).[3]
Dinamika
Pada September 2005, Presiden Sassou Nguesso dan lebih dari 50 orang rombongannya menginap selama delapan hari di hotel mewah Waldorf Astoria, New York, untuk menghadiri pidato singkat di PBB, dengan biaya mencapai US$295.000. Ia dikritik keras karena saat itu sedang meminta penghapusan utang negara ke Bank Dunia dan IMF.[4] Sassou Nguesso juga terungkap dalam Pandora Papers sebagai pengendali tambang berlian utama di Kongo, memperkuat tuduhan keterlibatannya dalam korupsi dan penggelapan kekayaan negara.[5]
Sektor minyak dan pertambangan—yang menjadi tulang punggung ekonomi negara—sering dikaitkan dengan praktik suap, penyalahgunaan kekuasaan, dan kurangnya transparansi dalam pemberian kontrak. Kasus yang paling terkemuka ialah Skandal Gokana di mana sedikitnya US$300 juta hasil tambang dan minyak digelapkan pada tahun 2004 oleh Denis Gokana, pejabat senior dan penasihat energi presiden, melalui perusahaan cangkang.[6][7] Pada 2007, LSM Global Witness mengungkap dokumen bahwa putra Nguesso, Denis-Christel, menggunakan ratusan ribu dolar dari hasil penjualan minyak negara untuk belanja mewah di Paris dan Dubai. Christel yang menjadi kepala Cotrade—unit pemasaran SNPC—tercatat pernah menghabiskan $35.000 hanya dalam satu bulan.[8]