Korupsi di Guinea Khatulistiwa sangat parah menurut standar global dan dianggap sebagai salah satu yang terburuk di dunia. Negara ini sering digambarkan sebagai “kleptokrasi yang hampir sempurna,” dengan skala korupsi sistemik yang besar dan penguasa yang tidak peduli pada kesejahteraan rakyat. Hal ini membuat Guinea Khatulistiwa berada di peringkat terendah dalam hampir semua indikator tata kelola pemerintahan, bahkan lebih rendah dari negara-negara dengan tingkat pendapatan serupa.^[1]

“Guinea Khatulistiwa adalah contoh nyata negara yang dilanda korupsi dan nepotisme yang disebabkan oleh kekayaan minyak,” tulis Jan Mouawad di The New York Times pada Juli 2009.^[2] Menurut Open Society Foundations (OSF), sistem korupsi di negara ini begitu terang-terangan dan mencolok.^[3] Pemerintah dikuasai oleh segelintir orang berkuasa yang menyedot sebagian besar pendapatan negara ke rekening pribadi di luar negeri.^[2] Geoffrey Wood, seorang pakar, bahkan menyebut bahwa korupsi yang begitu mengakar ini menjadikan Guinea Khatulistiwa layak disebut sebagai negara kriminal.^[4]

Situasi ini semakin mencolok karena besarnya pendapatan dari minyak dan sumber daya alam. The Guardian mencatat bahwa meskipun negara ini sangat kaya berkat cadangan minyaknya, kekayaan tersebut hanya dinikmati oleh segelintir elit.^[5] Dengan PDB per kapita sebesar $18.236 – lebih tinggi dari banyak negara Afrika dan mendekati Tiongkok – Guinea Khatulistiwa justru menempati peringkat ke-145 dari 189 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia, yang mengukur kualitas hidup. Meski secara teori rakyatnya memiliki tingkat pendapatan per kapita yang hampir setara dengan Tiongkok, kenyataannya mayoritas hidup dalam kemiskinan yang lebih buruk daripada di Afghanistan atau Chad. Menurut Arvind Ganesan dari Human Rights Watch pada 2009, ketimpangan ini disebabkan oleh korupsi, ketidakmampuan pemerintah, dan sikap penguasa yang mengabaikan rakyatnya.^[2] Sebagian besar penduduk Guinea Khatulistiwa masih hidup dalam kemiskinan ekstrem, tanpa akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, kritik terhadap penguasa hampir tidak ada karena pemerintah menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk membungkam oposisi.^[5]

Sasha Lezhnev dari Global Witness mencatat pada 2008 bahwa pemerintah Guinea Khatulistiwa meraup pendapatan miliaran dolar setiap tahun dari minyak, sementara rakyatnya hidup dengan kurang dari $1 per hari.^[6] Menurut Arvind Ganesan, Presiden Teodoro Obiang memegang kendali penuh atas cadangan minyak dan pemerintahan, sehingga kekayaan negara yang luar biasa besar itu lebih berfungsi sebagai “mesin uang pribadi bagi segelintir orang” daripada digunakan untuk kepentingan publik.^[2] Financial Times menyebut bahwa para diplomat asing sering bergurau bahwa Guinea Khatulistiwa ibarat bisnis keluarga yang kebetulan memiliki kursi di PBB.^[7] Negara ini dikenal di kalangan pengusaha asing sebagai tempat yang buruk untuk berbisnis dan berinvestasi.^[8]

Tingkat korupsi yang sangat tinggi membuat Guinea Khatulistiwa selalu berada di peringkat bawah dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International (TI). Pada 2024, hanya ada empat negara di dunia yang memperoleh skor lebih rendah dari Guinea Khatulistiwa dari total 180 negara yang dinilai,^[9] di mana skor tertinggi menunjukkan sektor publik yang paling bersih.^[10] Di Afrika sub-Sahara, hanya dua negara yang meraih skor lebih buruk.^[11] Sejak 2008, Guinea Khatulistiwa merupakan satu-satunya negara di dunia yang mendapatkan skor 'nol' untuk transparansi anggaran.^[12] Pada 2008, laporan Departemen Luar Negeri AS menyebutkan bahwa pejabat di Guinea Khatulistiwa kerap terlibat korupsi dan praktik ilegal tanpa takut hukuman.^[13] Pada 2014, negara ini juga memperoleh skor nol dalam Indeks Anggaran Terbuka TI.^[14] Dari 1996 hingga 2013, Economist Intelligence Unit memberi skor 0,0 untuk “pengendalian korupsi”.^[15] Dalam Indeks Tata Kelola Sumber Daya dari Institut Tata Kelola Sumber Daya Nasional, Guinea Khatulistiwa mendapatkan skor “gagal” dengan 13/100, menempati peringkat 56 dari 58 negara. Untuk aspek “praktik pelaporan,” skornya hanya 14/100, menempati peringkat ke-55.^[16]

Pada 2011, Freedom House menempatkan Guinea Khatulistiwa dalam kategori “terburuk dari yang terburuk” untuk pemerintahan yang melanggar hak asasi manusia dan kebebasan sipil, bersama dengan Korea Utara, Sudan, dan Turkmenistan.^[4] Dalam laporan dunianya pada 2014, Human Rights Watch menulis: “Korupsi, kemiskinan, dan represi terus menghantui Guinea Khatulistiwa. ... Pendapatan minyak yang sangat besar hanya mengalir untuk gaya hidup mewah segelintir elite di sekitar presiden, sementara sebagian besar penduduk tetap hidup dalam kemiskinan. Penyalahgunaan dana publik dan tuduhan kredibel tentang korupsi tingkat tinggi masih berlangsung, begitu pula pelanggaran serius lainnya, termasuk penahanan sewenang-wenang, penahanan rahasia, dan persidangan yang tidak adil”.^[17]

Referensi