Korupsi di São Tomé dan Príncipe merupakan masalah yang masih signifikan, meskipun negara ini menunjukkan beberapa kemajuan. Dalam Indeks Persepsi Korupsi oleh Transparency International tahun 2024, Sao Tome dan Principe memperoleh skor 45 dari skala 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"). Dengan skor tersebut, Sao Tome dan Principe menempati peringkat ke-69 dari 180 negara, di mana peringkat pertama adalah negara dengan sektor publik paling jujur.[1] Sebagai perbandingan regional, rata-rata skor negara-negara Afrika Sub-Sahara adalah 33, dengan skor tertinggi 72 dan skor terendah 8.[2] Secara global, skor tertinggi adalah 90 (peringkat 1), rata-rata 43, dan skor terendah 8 (peringkat 180).[3]
Meskipun skor ini lebih baik dibanding banyak negara berkembang, evaluasi Afrobarometer menunjukkan rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dan kekayaan — sebagian besar warga menganggap polisi dan pengadilan rentan terhadap korupsi.[4][5]
Upaya antikorupsi
Pemerintah São Tomé dan Príncipe menyetujui undang-undang antikorupsi baru pada tahun 2012. Selain itu, sebagai bagian dari langkah transparansi, semua pembayaran publik di atas $5 harus dilakukan melalui Bank Sentral, dan gaji pegawai negeri dibayarkan langsung ke rekening bank masing-masing, untuk mencegah penyalahgunaan dana.[6] Selain itu, pemerintah juga membuat peraturan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme pada 2013, serta membentuk Financial Intelligence Unit (FIU) untuk menelusuri transaksi mencurigakan.[7]
.svg)