Wakil Menteri Keuangan (2013–2014)

Pada tahun Oktober 2013, Bambang Brodjonegoro dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menggantikan Mahendra Siregar yang posisinya menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada saat itu.^[6]

Ketika menjadi Wakil Menteri Keuangan, pada Januari 2014 Bambang meminta bank-bank yang diamanahkan pemerintah untuk lebih menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor perikanan dan pertanian. Karena KUR sebelumnya hanya fokus ke sektor perdagangan.^[7] Pada Maret 2014, ia mendukung pembatasan transaksi keuangan secara tunai, karena meminimalisir peluang adanya korupsi dan pencucian uang.^[8]

Menteri Keuangan (2014–2016)

Bambang Brodjonegoro diangkat sebagai Menteri Keuangan Kabinet Kerja pada 27 Oktober 2014. Pada masa kepemimpinannya, guna meningkatkan daya beli masyarakat, ia dua kali melakukan penyesuaian terhadap Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pertama, pada Juni 2015, ia menaikkan PTKP untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang semula Rp24.300.000 menjadi Rp36.000.000, serta atas tambahan PTKP untuk WP Kawin dan Tanggungan dari yang semula Rp2.025.000 menjadi Rp3.000.000.^[9][10] Kenaikan kedua ia lakukan setahun kemudian, pada Juni 2016. PTKP WP Orang Pribadi kembali ia naikkan menjadi Rp54.000.000, sementara atas tambahan PTKP WP Kawin dan Tanggungan naik menjadi Rp4.500.000.^[11] Menyusul kenaikan PTKP tersebut, ia juga dua kali melakukan penyesuaian atas PTKP Pegawai Harian: menjadi Rp300.000/hari pada 2015 dan Rp450.000/hari pada 2016.^[12]

Pada tahun 2016, bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), ia berhasil menuntaskan pembahasan RUU Penanganan Krisis Sistem Keuangan, yang mana kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 9 Tahun 2016.^[13] Undang-undang ini merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang sebelumnya telah dicabut melalui Rapat Paripurna DPR.^[14][15]

Pada tahun yang sama, ia dan DPR juga berhasil menelurkan UU Nomor 11 Tahun 2016 usulan Pemerintah yang menjadi landasan kebijakan Pengampunan pajak, atau yang umum disebut Tax Amnesty.^[16][17] Ia menguraikan bahwa tujuan dari program tersebut adalah untuk merepatriasi dana Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri, meningkatkan pertumbuhan nasional, meningkatkan basis perpajakan nasional, serta meningkatkan penerimaan pajak tahun tersebut.^[18] Program ini sendiri dibagi ke dalam tiga periode: 28 Juni 2016-30 September 2016, 1 Oktober 2016-31 Desember 2016, serta 1 Januari 2017-31 Maret 2017.^[19] Meski demikian, sebelum periode pertama program tersebut berakhir, pada 27 Juli 2016, Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet. Posisi Menteri Keuangan beralih ke Sri Mulyani dan ia sendiri dipindahkan ke posisi Kepala Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS).^[20] Oleh sebab itu, ia menyerahkan kelanjutan program Tax Amnesty kepada Sri Mulyani.^[21]

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (2016–2019)

Ketikan menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merangkap sebagai Kepala Bappenas, paradigma perencanaan pembangunan tidak hanya pembangunan yang dieksekusi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga non-APBN, termasuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), investasi swasta (PINA) dan juga partisipasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).^[22]

Pada Desember 2018, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang mendorong pemanfaatan investasi dana zakat untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama Baznas telah menyelaraskan program zakat untuk mendukung pencapaian SDGs di Indonesia, seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di desa-desa terpencil. Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) juga telah digunakan untuk memberdayakan 1.056 desa yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah penerima manfaat pada 2017 hampir mencapai 2 juta orang.^[23]

Bambang juga ikut menggawangi proses pencarian lokasi ibu kota baru, hingga memberikan rekomendasi kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia menyampaikan susunan rencana pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim), dari mulai rencana desain awal, perkiraan anggaran yang dibutuhkan, sampai tahap-tahap pembangunan.^[24]

Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN (2019–2021)

Bambang Brodjonegoro kembali dipercaya oleh Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju tahun 2019. Bambang dilantik sebagai Menteri Riset dan Teknologi merangkap Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.^[3][25]

Pada November 2019, Bambang Brodjonegoro mendorong peningkatan kualitas penelitian di lingkungan perguruan tinggi, bekerja sama dengan peneliti-peneliti dari negara maju agar kualitas riset lebih bersifat world class, contohnya akademisi Perancis yang telah melakukan kerja sama akademisi Indonesia 11 kali per tahun 2019.^[26]

Pada Desember 2020, membentuk tim akselerasi percepatan produksi vaksin merah putih untuk Covid-19. Sebanyak 6 lembaga pengembang Vaksin Merah Putih yang berkolaborasi dalam pengembangan vaksin ini yaitu Universitas Airlangga (Unair), Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB), bekerja berdasarkan urgensi pengembangan vaksin.^[27]

Pada April 2021, Kementerian Riset dan Teknologi dilebur ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sedangkan Badan Riset dan Inovasi Nasional dipisah dari kementerian. Pada penggabungan kementerian, Bambang Brodjonegoro tidak lagi menjadi menteri, sehingga ia menjadi Menteri Riset dan Teknologi terakhir di Indonesia.^[4][28]