Karier awal

Setelah lulus dari Akademi Militer Indonesia pada tahun 1968, ia menghabiskan bagian awal karier militernya di Sulawesi Utara, jauh dari pusat-pusat kekuasaan di Indonesia. Di sana ia meniti karier dari Komandan Peleton hingga menjadi Komandan Batalyon pada tahun 1982. Dari sana ia bertugas di markas besar Angkatan Bersenjata (sebelumnya dikenal sebagai Mabes ABRI, atau markas besar dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) selama dua tahun sebelum bergabung dengan Kostrad yang bergengsi (sebuah komando tingkat korps dan berlengkapan baik di dalam angkatan bersenjata Indonesia) pada tahun 1985 sebagai Kepala Staf Brigade di Jawa Timur. Pada tahun 1987, ia dipindahkan ke Jakarta di mana ia menjadi Wakil Asisten Operasi untuk Kepala Staf Kostrad.

Sebagai ajudan Soeharto

Setelah menduduki berbagai jabatan di lingkungan Satuan Tempur dan Pusat Pendidikan TNI-AD dari tahun 1968 - 1989, kariernya mengalami terobosan besar ketika ia terpilih untuk menjadi seorang ajudan bagi Presiden Soeharto pada tahun 1998.^[8] Posisinya merupakan posisi yang bergengsi selama masa Orde Baru, karena menjadi batu loncatan bagi para perwira untuk memiliki karier militer yang sukses. Menurut pengakuan Wiranto sendiri, 2 Panglima Angkatan Darat, 3 Kepala Staf Angkatan, dan 2 Kepala Kepolisian,^[9] telah menjabat sebagai ajudan presiden selama karier mereka.

Menjadi Kepala Staff

Pada tahun 1993, Wiranto menjadi Kepala Staf di Komando Daerah Militer Jayakarta dan menjadi komandan KODAM Jaya pada tahun 1994.^[9] Dua tahun kemudian, ia menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) dan pada tahun 1997, ditunjuk sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad). Pada tahap kariernya ini, dispekulasikan bahwa Wiranto, bersama dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar, A. M. Hendropriyono, dan Farid Zainuddin adalah lima perwira teratas dari faksi "Merah Putih" sekuler/nasionalis ABRI.^[10] Kemudian, pada masa transisi politik nasional tahun 1998, Wiranto diangkat menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Panglima ABRI), dan melanjutkan pengabdiannya sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (Panglima TNI) pada tahun 1999.

Perannya pada kejatuhan Soeharto

Penunjukan Wiranto sebagai Panglima ABRI pada bulan Februari 1998 terjadi pada saat yang krusial. Indonesia sedang menderita dampak dari Krisis Keuangan Asia dan terdapat penolakan luas terhadap Soeharto. Meskipun demikian, Soeharto terpilih kembali untuk masa jabatan ketujuh sebagai presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sementara situasi terus memburuk. Dalam Kabinet baru Soeharto, Wiranto ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan.

Seiring memburuknya situasi, Wiranto mencoba menenangkan keadaan melalui dialog. Pada 18 April 1998, bersama dengan 17 menteri, Wiranto mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi mahasiswa.^[9] Wiranto mengambil sikap hati-hati terhadap keresahan sosial yang sedang berkembang di seluruh Indonesia pada saat itu dan memperingatkan agar tidak terjerumus ke dalam anarki.

Keterlibatan Wiranto dalam peristiwa Mei 1998 dimulai dengan memerintahkan sebagian besar komandan militer senior untuk pergi ke Malang di Jawa Timur (850 km dari Jakarta) untuk sebuah acara seremonial, saat kerusuhan terjadi di ibu kota Jakarta.^[9] Kemudian ia memberikan wewenang kepada Panglima KODAM Jaya Sjafrie Sjamsoeddin dan Kapolda Metro Jaya Hamami Nata untuk menangani situasi di Jakarta.^[11] Itulah hari ketika empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak. Wiranto menanggapi pada 13 Mei dengan memerintahkan Polisi Militer untuk melakukan mobilisasi. Wiranto juga merasakan bahwa kondisi akan segera lepas kendali dan memerintahkan bala bantuan berupa personel Marinir dan Kostrad.^[12]

Pada 15 Mei, Wiranto bertemu dengan Soeharto yang sempat pergi ke Mesir untuk menghadiri KTT ekonomi namun terpaksa kembali untuk menangani situasi di dalam negeri. Soeharto memunculkan ide untuk mengaktifkan kembali Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) untuk menangani situasi tersebut. Akhirnya, pada 18 Mei, Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden (Instruksi Presiden No 16/1998) kepada Wiranto. Wiranto akan dijadikan Panglima Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional (KOPKKN).^[13] Instruksi presiden ini telah dibandingkan dengan Supersemar, surat kewenangan kunci yang dikeluarkan mantan presiden Soekarno pada Maret 1966 yang memberikan wewenang luas kepada Mayor Jenderal Soeharto saat itu atas pemerintahan di Indonesia.^[14] Instruksi Presiden Soeharto pada Mei 1998 dipandang memberikan wewenang luas kepada Wiranto untuk memilih apakah akan menggunakan kekuasaan barunya tersebut atau tidak.^[15]

Pada 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden. Wakil Presiden B. J. Habibie mengambil alih jabatan sebagai presiden. Wiranto mengambil kesempatan tersebut untuk menyatakan bahwa ABRI akan menjamin keselamatan pribadi mantan Presiden Soeharto dan keluarganya. Wiranto kemudian mengakui keterlibatan pasukan khusus Kopassus dalam Penculikan aktivis 1997-1998.^[16]

Kepresidenan Habibie

Wiranto tetap dipertahankan sebagai Panglima ABRI sekaligus Menteri Pertahanan dan Keamanan dalam Kabinet Habibie. Ia segera mulai bekerja untuk mereformasi ABRI dan pada 11 Juni, memberikan kepada Habibie dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Ketua MPR Harmoko sebuah manifesto berjudul "Pokok-Pokok Pikiran ABRI tentang Reformasi Menuju Mencapai Tujuan Nasional".^[17] Pada bulan Agustus, Wiranto mengambil langkah untuk meredam kemarahan rakyat Aceh dengan mencabut status Daerah Operasi Militer (DOM) dari provinsi tersebut.

Sidang Istimewa MPR diadakan pada November 1998 dan Wiranto menindak tegas para pengunjuk rasa yang menentang Sidang Istimewa tersebut, yang menewaskan 8 orang dan melukai 226 lainnya.^[18] Terlepas dari kemunduran ini, Wiranto terus membangun citra sebagai seorang reformis. Pada Januari 1999, ia bertemu dengan para tokoh reformasi dan pada April 1999, mengawasi pembentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai entitas otonom, bukan lagi bawahan ABRI. ABRI juga mengalami perubahan nama dan dikenal sebagai TNI. Wiranto juga mengawasi keamanan selama Pemilu Legislatif 1999 di mana TNI dan POLRI mengadopsi peran netral daripada mendukung Golkar seperti yang terjadi selama rezim Soeharto. Sebagai Panglima TNI, Wiranto juga terlibat dalam penarikan pasukan dari Timor Timur ketika provinsi tersebut memilih untuk menjadi negara merdeka. Dalam prosesnya, ia dituduh berada di balik atau setidaknya membiarkan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh prajurit TNI selama penarikan mundur dari Timor.^[19]

Pemilihan Legislatif 1999

Sama seperti pemilihan legislatif 1999, Wiranto bertanggung jawab atas keamanan pada Sidang Umum MPR 1999. Namun, ia segera terlibat dalam politik. Habibie, yang telah dicalonkan untuk dipilih kembali oleh Golkar, memilih Wiranto untuk menjadi wakil presidennya.^[20] Namun, pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak oleh MPR dan ia memilih untuk tidak mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Meskipun demikian, Wiranto tetap lanjut sebagai kandidat wakil presiden, kali ini dengan Akbar Tandjung sebagai kandidat presiden dari Golkar. Namun, Akbar menarik diri dari pencalonan dan memberikan dukungannya kepada presiden terpilih, Abdurrahman Wahid. Wiranto akhirnya menarik diri dari pencalonan wakil presiden ketika menjadi jelas bahwa Megawati perlu menjadi wakil presiden untuk meredam kemarahan para pendukungnya yang kecewa karena Megawati kalah dalam pemilihan presiden.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (1999–2000)

Sebagai bagian dari upayanya membentuk kabinet yang mencakup seluruh unsur politik Indonesia, Gus Dur memasukkan Wiranto ke dalam kabinet sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Wiranto hanya menjabat selama tiga bulan ketika pada Januari 2000, saat melakukan kunjungan luar negeri ke Eropa, Gus Dur meminta Wiranto untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Tampaknya Presiden memandang Wiranto sebagai hambatan bagi rencananya untuk mereformasi militer, serta menanggapi secara serius tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.^[21] Wiranto menunggu hingga Gus Dur kembali sebelum bertemu dengan Presiden untuk menyampaikan pembelaannya. Wiranto sempat terlihat berhasil ketika Gus Dur memutuskan untuk tetap mempertahankannya, tetapi pada hari yang sama Gus Dur berubah pikiran dan Wiranto pun dicopot dari kabinet.^[18]

Kepresidenan Megawati

Pada Januari 2003, Presiden Megawati terpaksa menaikkan harga bahan bakar, listrik, dan telepon.^[21] Setelah itu, terjadi demonstrasi anti-Megawati dan muncul dugaan bahwa Wiranto terlibat dalam mengoordinasikan aksi-aksi unjuk rasa tersebut.^[22]

Dakwaan pelanggaran hak asasi manusia

Pada 24 Februari 2003, Panel Khusus Pengadilan Distrik Dili mendakwa Wiranto dan menjeratnya dengan tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.^[23] Wiranto claimed the move was an effort to discredit his political ambitions.^[24] Namun, jaksa agung Timor Timur, Longuinhos Monteiro, menarik dukungannya terhadap dakwaan tersebut dengan alasan bahwa terdapat kemungkinan adanya “cacat” dalam prosesnya.^[25] Sumber-sumber di Timor Timur meyakini bahwa Monteiro membalikkan posisinya setelah mendapat tekanan kuat dari tokoh-tokoh senior dalam pemerintahan Timor Timur.^[25]

Surat perintah penangkapan tersebut tidak pernah diteruskan kepada Interpol.^[21]

Kandidat Presiden pada Pemilihan Umum 2004

Pada Agustus 2003, Wiranto memutuskan untuk maju sebagai calon presiden setelah menyatakan niatnya mengikuti Konvensi Nasional Golkar.^[21] Para pesaing Wiranto dalam konvensi tersebut antara lain Akbar, Prabowo, Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Jusuf Kalla, Sultan Yogyakarta Hamengkubuwono X, dan Nurcholish Madjid. Pada April 2004, bulan pelaksanaan Konvensi Nasional, Hamengkubuwono X dan Nurcholish mengundurkan diri dari persaingan, sementara Kalla keluar dari Golkar untuk menjadi calon wakil presiden pendamping SBY. Pada 20 April 2004, Konvensi Nasional Golkar digelar. Dalam putaran pertama pemungutan suara, Wiranto berada di posisi kedua di bawah Akbar dengan perolehan 137 suara berbanding 147 suara.^[26] Pada putaran kedua, Wiranto menang telak atas Akbar dengan perolehan 315 suara berbanding 227 suara dan menjadi calon presiden Golkar.^[26]

Sebagai pasangan calon wakil presiden, Wiranto memilih Solahuddin Wahid, adik dari mantan Presiden Gus Dur. Pemilihan Solahuddin dimaksudkan untuk memperbaiki citra Wiranto terkait isu hak asasi manusia. Menurut Wiranto, “Karena Gus Solah (julukan Solahuddin) adalah figur yang bersih, tentu ia tidak akan mengaitkan dirinya dengan hal-hal kotor. Terlebih lagi ketika ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Jadi saya bersih.”^[22] Selain dukungan dari Golkar, Wiranto juga memperoleh dukungan dari Gus Duryang mengerahkan baik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) maupun Nahdlatul Ulama (NU) untuk mendukung Wiranto.^[27]

Pada hari pemungutan suara, 5 Juli 2004, Wiranto dan Solahuddin menempati posisi ketiga di bawah pasangan SBY/Kalla dan Megawati/Hasyim Muzadi dengan perolehan 22,19% suara.^[28]

Kandidat Partai Golkar, Pendirian Partai Hanura

Menjelang Kongres Nasional Golkar 2004, Wiranto menjadi salah satu kandidat Ketua Umum. Situasi berubah ketika Jusuf Kalla, yang saat itu menjabat Wakil Presiden dan didukung Presiden SBY, ikut mencalonkan diri. Wiranto menilai SBY tidak akan menghalangi Kalla untuk menjadi Ketua Umum.^[21] Wiranto kemudian bersekutu dengan mantan lawannya, Akbar, tetapi keduanya gagal dan Kalla terpilih sebagai Ketua Umum.

Pada Agustus 2005, Wiranto bersama mantan Presiden Gus Dur dan Megawati, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, serta Akbar bertemu untuk mengkritik kebijakan pemerintahan SBY. Pada 1 September, mereka menandatangani pernyataan bersama dan menamakan diri sebagai Koalisi Nusantara Bangkit Bersatu.

Pada September 2005, Wiranto bergabung dengan Perhimpunan Kebangsaan, sebuah organisasi massa yang didirikan oleh mantan kader Golkar Marwah Daud Ibrahim.^[22] Dalam Musyawarah Pimpinan Nasional pada Mei 2006, Wiranto menyatakan organisasi tersebut sebagai langkah awal menuju pembentukan partai politik baru.^[27] Pada 22 Desember 2006, Wiranto mendeklarasikan pembentukan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan terpilih sebagai ketua umumnya yang pertama.^[22]

Kandidat Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2009

Wiranto maju sebagai calon Wakil Presiden Indonesia mendampingi Jusuf Kalla dalam Pemilihan umum Presiden Indonesia 2009, tetapi tidak berhasil.^[29]

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (2016–2019)

Pada Juli 2013, Wiranto mengumumkan pencalonannya sebagai presiden pada Pemilu 2014 dengan pengusaha media Hary Tanoesoedibjo sebagai calon wakil presiden.^[21] Namun, setelah perolehan suara Partai Hanura yang rendah dalam Pemilu 2014, Wiranto memutuskan mendukung pencalonan Joko Widodo, yang kemudian memenangkan pemilihan presiden.^[22]

Pada perombakan kabinet 27 Juli 2016, Presiden Jokowi menunjuk Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).^[27] Pada Desember 2016, Wiranto menyatakan Partai Hanura mendukung Jokowi untuk pemilihan kembali pada 2019.^[22]

Pada Oktober 2016, Presiden Joko Widodo dan Wiranto menggarap satuan tugas yang memberantas pungutan liar, satuan tugas ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres 87/2016.^[30] Wiranto melantik pimpinan dan angota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar pada 28 Oktober 2016.^[31] Satgas ini menggarap sistem dalam jaringan di mana masyarakat dapat memberikan pengaduan tentang praktik pungli.

Pada Mei 2017, pemerintah melalui Menkopolhukam memutuskan untuk membubarkan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena aktivitas Hizbuth Tahrir Indonesia (HTI) dianggap mengancam kedaulatan negara, bertentangan dengan ideologi Pancasila.^[32] Pada Juli 2017, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencabut status badan hukum ormas HTI.^[33]

Pada 2018, Wiranto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menunda penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka dalam kasus korupsi.^[34]

Pada Pertemuan Para Menteri Hukum ASEAN 2019, Wiranto mengajak negara-negara di Asia Tenggara untuk meningkatkan kerjasama MLA (Bantuan Hukum Timbal Balik) dalam perkara pidana internasional. Hal ini, ia ungkapkan karena kejahatan trans-nasional terus berkembang dan terorganisir sehingga memudahkan para pelaku kejahatan untuk bisa melarikan diri dari hukum.^[35]

Penusukan

Pada 10 Oktober 2019, Wiranto ditusuk dua kali oleh seorang pria yang diduga berafiliasi dengan kelompok militan terkait Negara Islam Irak dan Syam (ISIS), yakni Jamaah Ansharut Daulah (JAD).^[21] Serangan tersebut terjadi saat Wiranto keluar dari mobil di dekat Saketi, selatan Kota Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten, sekitar 100 km barat daya Jakarta. Wiranto selamat dan diterbangkan dengan helikopter ke Rumah Sakit Gatot Soebroto di Jakarta untuk menjalani operasi.^[22] Tiga orang lain, termasuk seorang anggota kepolisian, turut terluka saat berupaya melindungi Wiranto dan menangkap pelaku.^[27]

Setelah menjalani perawatan, kondisi Wiranto dinyatakan stabil dan membaik. Presiden Joko Widodo menjenguknya dan menyampaikan bahwa Wiranto ingin segera kembali beraktivitas. Sejumlah tokoh nasional turut menjenguknya, antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, mantan menteri koordinator Tedjo Edhy Purdijatno, serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar.^[22]

Pelaku, Syahrial Alamsyah alias Abu Rara, ditangkap di lokasi kejadian bersama istrinya, Fitria Diana, yang juga menusuk seorang pejabat kepolisian setempat. Abu Rara mengaku tidak tergabung dalam sel teroris dan melakukan penyerangan secara spontan.^[22] Aparat menyebut Abu Rara sebelumnya telah berada dalam pemantauan karena kepemilikan senjata tajam.^[36] Meski demikian, sebagian tokoh politik konservatif Muslim menuding peristiwa tersebut direkayasa.^[37]

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (2019–2024)

Setelah Joko Widodo dilantik untuk masa jabatan kedua pada Oktober 2019, Wiranto — yang masih dalam masa pemulihan — tidak lagi menjabat sebagai menteri. Pada Desember 2019, ia diangkat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.^[38] Sesuai ketentuan netralitas, Wiranto secara otomatis tidak lagi tercatat sebagai anggota Partai Hanura.^[39]

Penasihat Khusus Presiden

Pada Oktober 2024, Wiranto dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan.^[3] Nomenklatur jabatannya berubah menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan pada tahun 2026.^[2]

Organisasi Politik

Dalam dunia organisasi politik, Wiranto aktif mengambil berbagai peran penting. Pada tahun 1998, ia menjadi Anggota Dewan Pembina Partai Golongan Karya (Golkar). Kemudian pada tahun 2004, ia dipercaya sebagai Penasehat SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia). Puncak karier organisasinya terjadi saat ia mendirikan sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dari tahun 2006 hingga 2019.

Organisasi Masyarakat dan Olahraga

Selain aktif di dunia politik, Wiranto juga berkiprah luas dalam berbagai organisasi masyarakat dan olahraga. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Eksekutif Institute for Democracy of Indonesia, Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat Mathaul Anwar, serta Ketua Dewan Pembina Paguyuban Warung Tegal Indonesia. Ia juga menjadi Dewan Pembina Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia (FKPPAI), serta Pembina Pengurus Pusat Masyarakat Cinta Masjid Indonesia.

Di bidang akademik dan sosial, ia terdaftar sebagai Anggota Dewan Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Di dunia olahraga, kontribusinya pun sangat besar, termasuk menjadi Ketua Umum PB Federasi Karatedo Indonesia, Ketua Umum PB Gabungan Bridge Seluruh Indonesia, Ketua Umum PB Taekwondo Indonesia, dan Ketua Umum PP Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia serta Dewan Kehormatan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia.

Tanda kehormatan

Wiranto mendapatkan sejumlah tanda kehormatan atas prestasi dan jasanya baik dari dalam maupun luar negeri, di antaranya:

Dada kanan			Dada kiri
Wing Penerbang TNI AD Kelas I Wing Penerbang TNI AU Kelas I Brevet Hiu Kencana Master Parachutist Badge (Armed Forces of the Philippines) Brevet Pandu Udara (Pathfinder) Brevet Pemburu			Brevet Brevet Kualifikasi Komando Kopassus Brevet Para Utama Baris ke-1 Bintang Republik Indonesia Utama (25 Agustus 2025)[40] Bintang Mahaputera Adipradana (1998)[41] Bintang Dharma Bintang Yudha Dharma Utama Baris ke-2 Bintang Kartika Eka Paksi Utama (1997)[42] Bintang Jalasena Utama Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama Bintang Bhayangkara Utama Baris ke-3 Bintang Yudha Dharma Pratama Bintang Kartika Eka Paksi Pratama Bintang Yudha Dharma Nararya Bintang Kartika Eka Paksi Nararya Baris ke-4 Satyalancana Kesetiaan 24 Tahun Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun Satyalancana Kesetiaan 8 Tahun Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia Baris ke-5 Satyalancana Penegak Satyalancana Seroja Satyalancana Dwidya Sistha Satyalancana Wira Karya Baris ke-6 Pingat Panglima Gagah Angkatan Tentera (P.G.A.T.) - Malaysia Grand Cross (White Decoration) of the Order of Military Merit - Spanyol[43] Grand Decoration of Honour of the Decoration of Honour for Services to the Republic of Austria - Austria (1996)[44][45] Knight Grand Cross of the Order of Orange-Nassau - Belanda[46] Baris ke-7 Pingat Jasa Gemilang - Tentera (P.J.G.) - Singapura (20 Desember 1997)[47][48] Darjah Paduka Keberanian Laila Terbilang Yang Amat Gemilang - Peringkat Pertama (D.P.K.T.) - Brunei Panglima Mangku Negara (P.M.N.) - Malaysia (1999)[49] Darjah Utama Bakti Cemerlang (Tentera) (D.U.B.C.) - Singapura (19 Juli 1999)[50][51] Brevet Brevet Scuba TNI-AL [52]

Penghargaan lainnya

• Brevet Airborne Ranger
• Maggala/Wirakarya Kencana