Masa kecil dan pendidikan

Jumhur menghabiskan masa kecilnya di Tebet, Jakarta Selatan. Semasa hidup, ayahnya seorang pejabat di Bapindo (Bank Pembangunan Indonesia). Ia memulai pendidikannya di SD Menteng Pulo Pagi Jakarta Selatan kemudian pindah SD Menteng 02 Pagi Jakarta Pusat.^[3]

Sehabis pendidikan dasar, ia melanjutkan pendidikan menengah pertamanya di SMP Negeri 1 Jakarta Pusat, kemudian ia pindah ke SMP Negeri 1 Denpasar.Setamat SMP, ia melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Denpasar, kemudian pindah di SMA Negeri 3 Bandung.^[3]

Ia kemudian berkuliah jurusan Teknik Fisika di Institut Teknologi Bandung.^[3] Selanjutnya, ia berkuliah di Universitas Nasional (Unas) pada jurusan Teknik Fisika dan berhasil menyelesaikan studinya pada 1996. Kemudian, ia menempuh pendidikan pascasarjana di Universitas Indonesia (UI) dan meraih gelar Magister Sains (M.Si.) di bidang sosiologi.^[3]

Mahasiswa Aktivis

Semasa kuliahSejak tercatat mahasiswa tingkat pertama di ITB, Jumhur beberapa kali ambil bagian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa di kampus maupun aksi lain bersama mahasiswa di kota Bandung dan Jakarta, utamanya terkait pembelaan hak-hak petani ataupun menentang penggusuran tanah rakyat seperti dalam kasus tanah Badega, Kacapiring, Cimacan, dan Kedung Ombo yang isunya menonjol pada 1988. Akibat berkali-kali menyelenggarakan aksi turun ke jalan, Jumhur merasa dirinya acap menjadi target aparat keamanan. Penangkapan terhadap Jumhur terjadi dalam momentum peristiwa 5 Agustus 1989, yang juga melibatkan kawan-kawannya di antaranya Fadjroel Rachman, Arnold Purba, Supriyanto alias Enin, Amarsyah, dan Bambang Sugiyanto Lasijanto.^[4] Salah satu alasan mengapa ia ditangkap setelah menyelenggarakan aksi mahasiswa menentang kedatangan Menteri Dalam Negeri Rudini pada tanggal 5 Agustus 1989 di depan kampus ITB.^[5]

Jumhur mulai diadili di Pengadilan Negeri Bandung pada hari Rabu 29 November 1989. Ia orang pertama yang diadili. Pada Kamis 8 Februari 1990, majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung memvonis Jumhur Hidayat, Amarsyah, dan Bambang masing-masing tiga tahun penjara dipotong masa tahanan sementara. Pada 25 Februari 1992, Jumhur ia bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin.^[5]

Aktivitas di organisasi riset

Pada awal 1993, Adi Sasono mengajak Jumhur untuk aktif di CIDES (Center for Information and Development Studies) sebuah lembaga pusat kajian pembangunan yang dibidani tokoh-tokoh Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Jumhur dipercaya menggerakkan CIDES sebagai direktur eksekutifnya dengan Adi Sasono sebagai Ketua Dewan Direktur CIDES. Dan saat di CIDES Jumhur kembali kuliah di Teknik Fisika Universitas Nasional (Unas) Jakarta serta menamatkannya pada 1996. Jumhur berada di CIDES sejak 1993-1999. Ketika menjadi direktur pelaksana CIDES, Jumhur mengembangkan terobosan kepada agenda lintas agama, aliran politik, maupun dimensi penguatan hak-hak rakyat (pro rakyat) sehingga CIDES bisa diterima khalayak luas. Pengembangan itu dilakukan dengan berbagai pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat kecil, sebagai bagian upaya menjalankan konsep ekonomi kerakyatan. Sehingga CIDES menjadi jembatan masyarakat dan pemerintah. Kala itu CIDES telah berhasil sebagai lembaga kajian kebijakan publik yang memiliki gagasan-gagasan alternatif.

Aktivitas di organisasi

Jumhur aktif di beberapa organisasi menjadi Ketua Dewan Pembina Supir Indonesia. Lalu menjadi Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Pedagang Grosir Keliling Indonesia). Menjadi anggota Dewan Penasihat Asosiasi Pedang Kaki Lima Indonesia

Setelah gagal lagi dalam Pemilu Legislatif 2004 Jumhur meninggalkan kegiatan politiknya dan kembali aktif di dunia pergerakan termasuk gerakan buruh/pekerja melalui Gaspermindo (Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia) yang didirikannya pada tahun 1998.^[4]

Pada Februari 2022, Jumhur Hidayat terpilih menjadi Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) hasil Kongres ke-10 periode 2022–2027.

Karier politik

Adapun aktivitas politiknya dimulai saat bergabung dengan Partai Daulat Rakyat yang dalam pemilu 1999 mendapatkan 1 (satu) kursi DPR RI.^[6] Jumhur menjadi Sekretaris Jenderal di Partai Daulat Rakyat.^[7]

Pada tahun 2002, Partai Daulat Rakyat bergabung dengan 7 (tujuh) partai politk (Partai Persatuan, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Katolik Demokrat, Partai Bhineka Tunggal Ika, PNI Front Marhaenis, PNI Massa Marhaenis, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) menjadi Partai Sarikat Indonesia yang dideklarasikan di Surabaya pada tanggal 17 Desember 2002, Jumhur menduduki Jabatan sebagai Sekretaris Jenderal.^[8]

Karier pemerintahan

Kepala BNP2TKI

Pada Januari 2007, ia ditunjuk oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.

Selama menjadi Kepala BNP2TKI, ia mengakomodasi tenaga kerja Indonesia peluang kerja di beberapa negara yang berlandaskan G to G (pemerintah ke pemerintah), seperti di Korea Selatan,^[9][10] Jepang, Qatar,^[11] dan beberapa negara di Eropa.^[12] Ia sebagai Ketua BNP2TKI juga melakukan kerjasama dan promosi kerja lainnya di Kawasan Asia Pasifik dan Amerika.^[13]

Jumhur menyorot hak-hak bermigrasi^[14] dan perlindungan tenaga kerja Indonesia,^[15][16] termasuk keterbukaan akan kritik.^[17]

Selama di BNP2TKI, Jumhur juga meluncurkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri sebagai instrumen identitas TKI yang memuat 60 jenis data.^[18] Pada tahun 2011, ia mewakili BNP2TKI melakukan Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. MoU tersebut berisikan rekrutmen dan penempatan TKI ke Arab Saudi akan diteruskan dalam kerangka persyaratan pelatihan calon TKI maupun pengetatan persyaratan lain seperti kesehatan, untuk peningkatan kualitas TKI dan penghindaran dari berbagai risiko dalam pekerjaannya.^[19]

Kemudian pada Maret 2014 ia diberhentikan, setelah menjabat selama 7 (tujuh) tahun dan dua bulan.^[4]