Negara pengekspor minyak

Pada Mei 1963, Norwegia menegaskan hak berdaulat atas sumber daya alam di wilayahnya di Laut Utara. Eksplorasi dimulai pada 19 Juli 1966 ketika Ocean Traveler mengebor sumur pertamanya.^[24] Minyak pertama kali ditemukan pada 1967 di ladang minyak Balder, di sisi Utsira High, sekitar 190 km di sebelah barat Stavanger.^[25] Eksplorasi awal tidak membuahkan hasil hingga Ocean Viking menemukan minyak pada 21 Agustus 1969.^[24] Pada akhir 1969, keberadaan cadangan minyak dan gas yang besar di Laut Utara telah dipastikan.

Seusai referendum mengenai penolakan Norwegia untuk bergabung dengan Uni Eropa, Kementerian Perindustrian Norwegia di bawah pimpinan Ola Skjåk Bræk segera menyusun kebijakan energi nasional. Norwegia memutuskan tidak bergabung dengan OPEC, mempertahankan harga energi dalam negeri agar sejalan dengan pasar dunia, serta menggunakan pendapatan yang dijuluki "anugerah devisa" secara bijaksana. Pemerintah Norwegia mendirikan perusahaan minyak sendiri, Statoil (kini bernama Equinor), serta memberikan hak pengeboran dan produksi kepada Norsk Hydro dan Saga Petroleum yang baru dibentuk. Ekspor minyak bumi dikenai tarif marginal sebesar 78%, yang terdiri atas pajak perusahaan standar sebesar 24% dan pajak khusus minyak bumi sebesar 54%.^[26]

Laut Utara menghadirkan banyak tantangan teknologi dalam produksi dan eksplorasi. Perusahaan-perusahaan Norwegia pun berinvestasi untuk membangun kemampuan yang diperlukan guna mengatasinya. Sejumlah perusahaan rekayasa dan konstruksi tumbuh dari sisa-sisa industri pembuatan kapal yang sebagian besar telah lenyap, lalu membentuk pusat-pusat keahlian di Stavanger dan kawasan pinggiran barat Oslo. Stavanger juga menjadi pangkalan darat bagi industri pengeboran lepas pantai. Produksi minyak Laut Utara kini telah melewati puncaknya. Ladang minyak dan gas baru ditemukan dan dikembangkan di wilayah Norwegia yang luas di Laut Norwegia dan Laut Barents, termasuk Snøhvit.

Keraguan terhadap keanggotaan Uni Eropa

Pada September 1972, Parlemen Norwegia mengadakan referendum untuk menentukan apakah Norwegia akan bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa. Usulan tersebut ditolak dengan selisih suara tipis. Pemerintah kemudian merundingkan perjanjian perdagangan dengan MEE agar perusahaan Norwegia memperoleh akses ke pasar Eropa. Seiring waktu, perjanjian itu dirundingkan kembali dan disempurnakan hingga Norwegia akhirnya bergabung dengan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa dan Wilayah Ekonomi Eropa.

Kebijakan perdagangan Norwegia telah lama diarahkan untuk menyelaraskan kebijakan industri dan perdagangannya dengan Uni Eropa. Namun, referendum baru pada 1994 menghasilkan keputusan yang sama seperti pada 1972. Norwegia tetap menjadi salah satu dari hanya dua negara Nordik di luar Uni Eropa, bersama Islandia.

Walaupun perdebatan publik mengenai keanggotaan Uni Eropa sangat memecah belah dan lebih banyak berpusat pada persoalan politik daripada ekonomi, perdebatan tersebut membentuk kebijakan ekonomi dalam beberapa hal penting:

• Politikus dan masyarakat menerima bahwa pembangunan ekonomi Norwegia bergantung pada pemanfaatan keunggulan komparatif melalui spesialisasi pada bidang-bidang ekspor tertentu dan impor untuk kebutuhan lainnya. Kenyataan ini sangat memengaruhi kebijakan pertanian Norwegia, yang kemudian diubah untuk mempertahankan pola persebaran penduduk alih-alih mencapai swasembada.
• Pendapatan minyak tidak dapat digunakan untuk membiayai konsumsi swasta maupun publik apabila Norwegia hendak mempertahankan kemakmurannya setelah cadangan minyak habis.
• Untuk berpartisipasi dalam pasar Eropa, Norwegia harus membuka pasar domestiknya bagi impor dari Eropa. Walaupun beberapa persoalan harga dan distribusi, misalnya alkohol dan mobil, belum terselesaikan, pasar konsumen, modal, dan tenaga kerja Norwegia semakin mendekati keadaan pasar Eropa secara umum.^{[butuh rujukan][butuh klarifikasi Harga di Norwegia sangat tinggi!]}

Norwegia mengupayakan kelonggaran dalam sejumlah persoalan khusus, seperti produk budi daya ikan, hasil pertanian, dan standar emisi. Namun, tuntutan tersebut tampaknya tidak banyak berbeda dari yang diajukan anggota penuh Uni Eropa. Persoalan keanggotaan diperkirakan akan kembali diajukan melalui referendum pada masa mendatang.

Perkembangan ekonomi pascaindustri

Sejumlah persoalan mendominasi perdebatan mengenai ekonomi Norwegia sejak dasawarsa 1970-an:

• Biaya hidup. Norwegia termasuk negara termahal di dunia, sebagaimana tercermin dalam Indeks Big Mac dan berbagai indeks lainnya. Secara historis, kesenjangan harga disebabkan oleh biaya transportasi dan hambatan perdagangan bebas. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan Norwegia di bidang hubungan tenaga kerja, perpajakan, dan bidang lain juga memberi pengaruh besar.
• Daya saing industri "daratan". Biaya tenaga kerja yang tinggi dan ciri struktural lain dalam perekonomian Norwegia menimbulkan kekhawatiran mengenai kemampuan negara tersebut mempertahankan standar hidup pada era pascaminyak bumi. Terdapat kecenderungan nyata untuk menghentikan praktik "melindungi" industri tertentu (vernede industrier) dan semakin "membuka industri terhadap persaingan" (konkurranseutsettelse). Selain meningkatnya minat terhadap teknologi informasi, sejumlah perusahaan kecil dan menengah didirikan untuk mengembangkan serta memasarkan solusi teknologi yang sangat terspesialisasi.
• Peran sektor publik. Perbedaan ideologis antara pandangan sosialis dan nonsosialis mengenai kepemilikan publik semakin berkurang. Pemerintah Norwegia berupaya mengurangi kepemilikannya atas perusahaan yang memerlukan akses ke pasar modal swasta. Peran pemerintah juga semakin ditekankan pada fasilitasi kewirausahaan, bukan pengendalian atau pembatasan pembentukan modal. Ketidakpercayaan yang tersisa terhadap "motif keuntungan" tetap ada, sementara perusahaan Norwegia diatur secara ketat, terutama dalam hubungan tenaga kerja.
• Masa depan negara kesejahteraan. Sejak Perang Dunia II, pemerintah Norwegia silih berganti memperluas tunjangan publik bagi warga negara, termasuk tunjangan sakit dan disabilitas, jaminan pensiun minimum, layanan kesehatan universal yang disubsidi besar-besaran atau gratis, serta asuransi pengangguran. Kebijakan publik masih mendukung penyediaan tunjangan tersebut, tetapi perdebatan mengenai penyediaan yang lebih adil dan berbasis kebutuhan semakin menguat.
• Urbanisasi. Selama beberapa dasawarsa, kebijakan pertanian Norwegia didasarkan pada prinsip swasembada minimum. Belakangan, perhatian lebih besar diberikan pada upaya mempertahankan pola persebaran penduduk di luar kawasan perkotaan utama. Istilah "kebijakan distrik" (distriktspolitikk) kemudian merujuk pada tuntutan agar corak lama Norwegia yang sebagian besar bersifat perdesaan tetap dipertahankan, idealnya dengan menyediakan landasan ekonomi yang berkelanjutan bagi wilayah tersebut.
• Perpajakan.
  Artikel utama: Perpajakan di Norwegia
  Tujuan utama sistem perpajakan Norwegia ialah memperoleh pendapatan untuk membiayai pengeluaran publik. Sistem tersebut juga dipandang sebagai sarana mencapai tujuan sosial, seperti redistribusi pendapatan, pengurangan konsumsi alkohol dan tembakau, serta pemberian disinsentif terhadap perilaku tertentu. Tiga unsur sistem perpajakan paling banyak diperdebatkan:
  • Pajak progresif. Tarif marginal tertinggi atas penghasilan pernah menjadi salah satu yang paling tinggi di dunia, tetapi kemudian diturunkan secara bertahap. Selain itu, penduduk Norwegia dikenai pajak atas kekayaan bersih yang dilaporkan, yang menurut sebagian pihak menghambat tabungan.
  • Pajak pertambahan nilai. Pajak ini merupakan sumber pendapatan pemerintah terbesar. Tarif standar saat ini sebesar 25%, sedangkan makanan dan minuman dikenai tarif 15%, serta tiket bioskop dan angkutan umum 12%.
  • Pungutan dan pajak khusus. Pemerintah mengenakan sejumlah pajak atas pembelian tertentu, termasuk mobil, alkohol, tembakau, dan berbagai jenis tunjangan.
  • Svalbard. Penduduk Svalbard (Spitsbergen) membayar pajak lebih rendah berdasarkan Traktat Svalbard.
• Persoalan lingkungan. Sejumlah persoalan politik berawal dari kekhawatiran ekologis, termasuk kilang minyak di Mongstad dan pembangkit listrik tenaga air di Alta.