Traktat mengenai Spitsbergen, atau disebut juga Traktat Svalbard, adalah perjanjian yang mengakui kedaulatan Norwegia atas kepulauan Spitsbergen (sekarang disebut Svalbard). Kedaulatan itu masih mengalami pembatasan, dan tidak semua hukum Norwegia berlaku. Traktat ini mendemiliterisasikan Svalbard. Semua penandatangan juga memperoleh hak yang sama untuk melakukan kegiatan komersial (terutama penambangan batu bara) di kepulauan ini.
Perjanjian aslinya berjudul Treaty recognising the sovereignty of Norway over the Archipelago of Spitsbergen (Perjanjian yang mengakui kedaulatan Norwegia atas Kepulauan Spitsbergen). Perjanjian tersebut menyebut seluruh kepulauan itu sebagai Spitsbergen, yang merupakan satu-satunya nama yang digunakan secara umum sejak tahun 1596 (dengan sedikit variasi ejaan). Pada tahun 1925, lima tahun setelah perjanjian disepakati, otoritas Norwegia secara resmi mengganti nama kepulauan tersebut menjadi “Svalbard”. Nama baru ini merupakan adaptasi modern dari toponim kuno Svalbarði, yang telah tercatat dalam saga Nordik sejak tahun 1194. Setelah itu, nama asing Spitsbergen digunakan untuk merujuk pada pulau utama dalam kepulauan tersebut.[2][3]Dengan demikian, dalam historiografi modern, Treaty of Spitsbergen sering kali disebut secara anakronistik sebagai Svalbard Treaty untuk mencerminkan perubahan nama tersebut.
Sejarah
Kepulauan tersebut ditemukan oleh penjelajah Belanda Willem Barentsz pada tahun 1596.[4] Nama yang diberikan adalah Spitsbergen, yang berarti “gunung-gunung berpuncak tajam” (secara harfiah “spits-berg”). Kepulauan ini tidak berpenghuni.[5]Pada tahun 1920-an, Norwegia mengganti nama kepulauan tersebut menjadi Svalbard.[6]
Spitsbergen/Svalbard pada awalnya merupakan wilayah yang tidak dimiliki oleh negara mana pun, dengan orang-orang dari berbagai negara terlibat dalam kegiatan industri seperti perikanan, perburuan paus, pertambangan, penelitian, dan kemudian pariwisata. Karena tidak termasuk dalam wilayah negara mana pun, Svalbard pada umumnya bebas dari peraturan atau hukum, meskipun sempat terjadi konflik atas wilayah tersebut akibat perebutan hak perburuan paus dan sengketa kedaulatan antara Inggris, Belanda, serta Denmark–Norwegia pada paruh pertama abad ke-17.Memasuki abad ke-20, ditemukan deposit mineral di pulau utamanya, dan konflik yang terus terjadi antara para penambang dan pemilik tambang menciptakan kebutuhan akan pembentukan suatu pemerintahan.[7]
Isi
Traktat ini mengatur bahwa:
Svalbard adalah bagian dari Norwegia.
Pajak boleh dipungut, tetapi hanya untuk mendukung kepentingan Svalbard, sehingga pajak di kepulauan tersebut lebih rendah daripada di Norwegia daratan.
Norwegia harus menghormati dan menjaga lingkungan Svalbard.
Semua penduduk dan perusahaan dari setiap negara penandatangan traktat diperbolehkan menjadi penduduk dan mempunyai hak untuk menangkap ikan, berburu, atau melakukan kegiatan maritim, industri, penambangan, dan perdagangan. Penduduk Svalbard harus mengikuti hukum Norwegia, dan pemerintah Norwegia tidak boleh membedakan penduduk berdasarkan kebangsaan.
Pasal 9 melarang pembangunan markas angkatan laut dan perbentengan di Svalbard. Kepulauan ini juga tidak boleh digunakan untuk keperluan perang. Kenyataannya, Svalbard tidak sepenuhnya terdemiliterisasi.
Penandatangan
Penandatangan Traktat Svalbard
Negara
Tanggal ratifikasi
Afganistan
1925-11-23
Albania
1930-04-29
Argentina
1927-05-06
Australia
1923-12-29
Austria
1930-03-12
Belgia
1925-05-27
Bulgaria
1925-10-20
Kanada
1923-12-29
Chile
1928-12-17
China
1925-07-01
Denmark
1924-01-24
Republik Dominika
1927-02-03
Mesir
1925-09-13
Estonia
1930-04-07
Finlandia
1925-08-12
Prancis
1924-09-06
Jerman
1925-11-16
Yunani
1925-10-21
Hungaria
1927-10-29
Islandia
1994-05-31
India
1923-12-29
Italia
1924-08-06
Jepang
1925-04-02
Monako
1925-06-22
Belanda
1920-09-03
Selandia Baru
1923-12-29
Norwegia
1924-10-08
Polandia
1931-09-02
Portugal
1927-10-24
Rumania
1925-07-10
Rusia
1935-05-07
Arab Saudi
1925-08-14
Afrika Selatan
1923-12-29
Spanyol
1925-11-12
Swedia
1924-09-15
Swiss
1925-06-30
Ukraina
1935-05-07
Britania Raya
1923-12-29
AS
1924-04-02
Venezuela
1928-02-08
Referensi
↑On Dutch interest and historical claims see Muller, Hendrik, ‘Nederland’s historische rechten op Spitsbergen’, Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap 2e serie, deel 34 (1919) no. 1, 94-104.