Masa awal

Sebelum permukiman dan kolonisasi Eropa di Selandia Baru, Māori menjalankan perekonomian subsisten. Satuan ekonomi dasarnya adalah kelompok subsuku atau hapū, yang menerapkan pembagian kerja.^[36] Sejak dasawarsa 1790-an, perairan sekitar Selandia Baru didatangi kapal pemburu paus Britania, Prancis, dan Amerika, kapal pemburu anjing laut, serta kapal dagang. Para awak kapal menukarkan barang-barang Eropa, termasuk senjata api dan perkakas logam, dengan makanan, air, kayu, serat rami, dan hubungan seksual dari Māori.^[37] Meningkatnya pelanggaran hukum dan rencana pembentukan permukiman resmi oleh New Zealand Company merupakan dua faktor yang mendorong penandatanganan Perjanjian Waitangi pada 1840. Perjanjian ini menetapkan Selandia Baru sebagai koloni. Para pemukim masih bergantung pada Māori untuk memperoleh makanan hingga dasawarsa 1860-an.^[36][37] Setelah itu, para imigran mampu memenuhi kebutuhan pertaniannya sendiri dan mulai menambang berbagai mineral, termasuk emas. Penemuan emas di Gabriel's Gully, Otago Tengah, memicu demam emas Otago pada 1861. Permukiman berkembang pesat di daerah-daerah pertambangan tersebut. Pada dasawarsa 1880-an, Dunedin menjadi kota terkaya di Selandia Baru, terutama berkat investasi yang berasal dari demam emas.^[38]

Peternakan domba bermula di Wairarapa, lalu menyebar di sepanjang pesisir timur dari Southland hingga East Cape setelah jalan sederhana dan sarana transportasi tersedia. Sebagian besar lahan pertanian diambil atau disewa dari Māori. Populasi domba bertambah pesat. Pada pertengahan dasawarsa 1850-an, Selandia Baru telah memiliki satu juta ekor domba dan jumlahnya mencapai sepuluh juta pada awal dasawarsa 1870-an.^[28] Wol menjadi komoditas ekspor utama pertama. Produk ini mula-mula diekspor dari permukiman Wellington pada akhir dasawarsa 1850-an, sementara daging tanpa pendingin dan produk susu bahkan telah diekspor hingga Australia.^[28]

Pada dasawarsa 1870-an, Julius Vogel beberapa kali menjabat sebagai bendahara kolonial dan perdana menteri. Ia memandang Selandia Baru sebagai “Britania di Laut Selatan”^[39] dan memulai pembangunan infrastruktur dengan menggelontorkan investasi besar pada jalan raya, jalur kereta api, telegraf, dan jembatan yang dibiayai melalui pinjaman pemerintah.^[40] Pembangunan melambat setelah City of Glasgow Bank bangkrut pada 1878. Peristiwa tersebut menyebabkan penyusutan kredit dari London, yang saat itu merupakan pusat sistem keuangan dunia. Kegiatan ekonomi mengalami kelesuan selama beberapa tahun hingga teknologi pendinginan diperkenalkan pada 1882.^[30] Teknologi ini memungkinkan Selandia Baru mulai mengekspor daging dan produk beku lainnya ke Britania Raya. Pendinginan mengubah dan membentuk perkembangan perekonomian, tetapi sekaligus menciptakan ketergantungan ekonomi Selandia Baru pada Britania.

Keberhasilan teknologi pendinginan berkaitan langsung dengan pertumbuhan dan perkembangan pertanian. Pada abad ke-19, sebagian besar kegiatan ekonomi Selandia Baru berlangsung di Pulau Selatan. Sejak sekitar 1900, peternakan sapi perah semakin layak dijalankan di wilayah yang kurang sesuai untuk domba, terutama di Northland, Waikato, dan Taranaki. Seiring berkembangnya peternakan sapi perah, Pulau Utara perlahan menjadi semakin penting bagi perekonomian.^[41] Britania menjadi satu-satunya pasar bagi daging dan produk peternakan Selandia Baru seiring meluasnya pembukaan lahan dan kegiatan pertanian. Perkembangan peternakan sapi perah dapat dipandang sebagai tanggapan terhadap kuatnya permintaan pasar Eropa. Perubahan ini tidak hanya membentuk bentang perdesaan, perekonomian, dan teknik produksi Selandia Baru, tetapi juga mendorong migrasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sektor tersebut.^[42]

Abad ke-20

Reserve Bank of New Zealand didirikan sebagai bank sentral Selandia Baru pada 1 Agustus 1934. Sebelumnya, kebijakan moneter Selandia Baru ditetapkan di Britania Raya, sedangkan Pound Selandia Baru diterbitkan oleh bank-bank swasta. Pembentukan bank sentral tersendiri untuk pertama kalinya memberi pemerintah Selandia Baru kendali atas kebijakan moneter.^[43] Meskipun demikian, Selandia Baru tetap menjadi bagian dari wilayah sterling dengan menambatkan mata uangnya terhadap pound sterling Britania hingga dolar Selandia Baru diperkenalkan pada 1967. Dolar tersebut kemudian ditambatkan terhadap dolar Amerika Serikat,^[44] sebelum dibiarkan mengambang pada 1985.^[45]

Pada pertengahan abad ke-20, hasil peternakan menyumbang lebih dari 90% ekspor Selandia Baru.^[41] Pada dasawarsa 1950-an, sekitar 65% dari ekspor tersebut dikirim ke Britania. Sebagai bekas koloni, Selandia Baru memperoleh kuota perdagangan preferensial dari Britania Raya.^[46] Pengaturan ini juga memungkinkan Selandia Baru mengenakan tarif tinggi atas barang impor dari negara lain. Pembatasan impor yang ketat membuat produsen lokal mampu menghasilkan barang sejenis, memperluas lapangan kerja, dan tetap bersaing dengan produk impor yang lebih mahal.

Kemakmuran tersebut bertahan hingga 1955, ketika Britania mulai menghapus kuota preferensial secara bertahap.^[46][47] Sejak itu, harga yang diterima Selandia Baru ditentukan oleh pasar bebas. Akibatnya, standar hidup negara tersebut mulai menurun pada dasawarsa 1950-an dan 1960-an karena sektor ekspornya tidak lagi mampu membiayai impor yang diperlukan untuk memenuhi peningkatan konsumsi masyarakat.

Britania mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) pada 1961, tetapi diveto oleh Prancis. Pemerintahan Keith Holyoake menanggapinya dengan berupaya mendiversifikasi pasar ekspor Selandia Baru. Pada 1965, pemerintah menandatangani perjanjian perdagangan bebas pertamanya, yaitu Perjanjian Perdagangan Bebas Australia–Selandia Baru,^[48] serta membuka perwakilan diplomatik baru di Hong Kong, Jakarta, Saigon, Los Angeles, dan San Francisco.^[29] Britania kembali mengajukan keanggotaan MEE pada 1967 dan memulai perundingan pada 1970. Wakil sekaligus penerus Holyoake, Jack Marshall, yang sempat menjadi perdana menteri pada 1972, merundingkan kelanjutan akses ekspor Selandia Baru ke Britania Raya berdasarkan “Perjanjian Luksemburg”.^[49]

Britania resmi menjadi anggota penuh MEE pada 1 Januari 1973. Seluruh perjanjian dagangnya dengan Selandia Baru berakhir, kecuali Perjanjian Luksemburg.^[49] Pada akhir tahun tersebut, hanya 26,8% ekspor Selandia Baru yang dikirim ke Britania.^[50] Perubahan ini sangat memengaruhi standar hidup. Pada 1953, Selandia Baru menempati urutan ketiga dunia dalam standar hidup, tetapi merosot ke posisi ke-22 pada 1978.^[47]

Setelah kehilangan akses tanpa batas ke pasar tradisionalnya, Selandia Baru terus mencari pasar ekspor alternatif dan mendiversifikasi perekonomian. Pemerintahan Norman Kirk, yang menggantikan Marshall, lebih menekankan perluasan perdagangan, terutama dengan Asia Tenggara. Seusai Perang Yom Kippur pada Oktober 1973, negara-negara pengekspor minyak Timur Tengah memberlakukan embargo yang memicu krisis minyak 1973. Peristiwa ini semakin memperburuk keadaan ekonomi Selandia Baru. Inflasi melonjak karena biaya transportasi dan barang impor meningkat tajam sehingga standar hidup menurun.^[51]

Rogernomics

Artikel utama: Rogernomics

Antara 1984 dan 1993, Selandia Baru menjalani reformasi ekonomi radikal. Negara tersebut beralih dari sistem yang mungkin paling protektif, teregulasi, dan didominasi negara di antara seluruh negara demokrasi kapitalis menuju posisi ekstrem pada ujung spektrum ekonomi terbuka, kompetitif, dan berpasar bebas.^[54]

Pemerintahan Partai Buruh Keempat, yang terpilih pada Juli 1984, mengurangi campur tangan pemerintah dalam perekonomian dan membiarkan mekanisme pasar bebas menjadi dominan. Reformasi ini dikenal sebagai “Rogernomics”, diambil dari nama Roger Douglas, menteri keuangan pada 1984–1988. Perubahannya mencakup pemberian independensi kepada Reserve Bank dari keputusan politik, kontrak kinerja bagi pegawai negeri senior, reformasi keuangan sektor publik berdasarkan akuntansi akrual, netralitas pajak, penghapusan subsidi pertanian, dan regulasi persaingan yang netral terhadap industri. Subsidi pemerintah, termasuk subsidi pertanian, dihapus; peraturan impor dilonggarkan; nilai tukar dibiarkan mengambang; kendali atas suku bunga, upah, dan harga dicabut; serta tarif pajak penghasilan pribadi diturunkan. Kebijakan moneter yang ketat dan upaya besar untuk mengurangi defisit anggaran pemerintah menurunkan inflasi dari tingkat tahunan lebih dari 18% pada 1987. Deregulasi badan usaha milik pemerintah pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an mengurangi peran pemerintah dalam perekonomian serta memungkinkan pelunasan sebagian utang pemerintah.

Pemerintahan baru langsung menghadapi krisis nilai tukar sehari setelah terpilih. Para spekulan memperkirakan pergantian pemerintahan akan menyebabkan devaluasi dolar Selandia Baru sebesar 20%. Penolakan Muldoon untuk mendevaluasi mata uang tersebut memicu krisis konstitusional Selandia Baru 1984 dan semakin memperburuk krisis mata uang. Dolar akhirnya dibiarkan mengambang pada 4 Maret 1985 sehingga nilainya dapat berubah mengikuti pasar.^[55] Sebelumnya, dolar ditambatkan terhadap sekeranjang mata uang berdasarkan sistem nilai tukar tetap.^[55]

Pasar keuangan dideregulasi, sedangkan tarif barang impor diturunkan dan kemudian dihapus secara bertahap. Pada saat yang sama, subsidi bagi berbagai industri, terutama pertanian, dihapus atau dikurangi secara besar-besaran. Pajak penghasilan dan pajak perusahaan diturunkan, sementara tarif pajak marginal tertinggi dipangkas dari 66% menjadi 33%. Pengurangan pajak tersebut diimbangi dengan pemberlakuan pajak barang dan jasa yang luas (GST), yang mula-mula ditetapkan sebesar 10%, lalu dinaikkan menjadi 12,5% pada 1989 dan 15% pada 2010. Pemerintah juga memberlakukan pajak tambahan atas dana pensiun universal.^[37] Sejumlah departemen pemerintah dikorporatisasi dan sejak 1 April 1987 menjadi badan usaha milik negara yang diwajibkan memperoleh laba. Perusahaan-perusahaan baru tersebut memangkas ribuan pekerjaan sehingga menambah pengangguran, yakni 3.000 pekerja di Electricity Corporation, 4.000 di Coal Corporation, 5.000 di Forestry Corporation, dan 8.000 di New Zealand Post.^[56]

Pembekuan upah dan harga pada awal dasawarsa 1980-an, penghapusan pembatasan keuangan, dan terbatasnya peluang investasi memicu gelembung spekulatif di pasar saham Selandia Baru. Gelembung ini berakhir dengan keruntuhan pasar saham 1987, ketika nilai pasar saham Selandia Baru anjlok 60% dari puncaknya pada 1987 dan memerlukan beberapa tahun untuk pulih.^[57][58]

Inflasi tetap menjadi masalah besar bagi perekonomian Selandia Baru. Antara 1985 dan 1992, inflasi rata-rata mencapai 9% per tahun dan perekonomian berada dalam resesi.^[59] Tingkat pengangguran meningkat dari 3,6% menjadi 11%,^[60] peringkat kredit Selandia Baru diturunkan dua kali, dan utang luar negeri meningkat empat kali lipat.^[59] Pada 1989, Undang-Undang Reserve Bank of New Zealand 1989 disahkan dan menciptakan kebijakan moneter yang ketat di bawah kendali tunggal Gubernur Reserve Bank. Sejak itu, Reserve Bank berfokus menjaga inflasi tetap rendah dan stabil dengan menggunakan Official Cash Rate (OCR), yakni biaya peminjaman uang di Selandia Baru, sebagai instrumen utamanya. Hasilnya, inflasi rata-rata turun menjadi 2,5% pada dasawarsa 1990-an, dibandingkan dengan 12% pada dasawarsa 1970-an.^[51] Namun, pengetatan kebijakan moneter turut meningkatkan pengangguran pada awal dasawarsa 1990-an.^[61]

Partai Buruh mengalami perpecahan besar akibat Rogernomics, terutama setelah keruntuhan pasar saham 1987 dan dampaknya terhadap perekonomian. Bersama negara-negara lain, Selandia Baru kemudian memasuki resesi pada awal dasawarsa 1990-an. Partai Nasional kembali berkuasa setelah pemilihan umum 1990, sementara Ruth Richardson menjadi menteri keuangan di bawah Perdana Menteri Jim Bolger. Pemerintahan baru kembali menghadapi persoalan ekonomi besar karena Bank Selandia Baru, yang saat itu masih dimiliki negara, memerlukan dana talangan agar tetap beroperasi.

Anggaran pertama Richardson pada 1991, yang dijuluki “Induk Segala Anggaran”,^[62] berupaya mengatasi defisit fiskal dan pinjaman yang terus-menerus dengan memangkas pengeluaran negara. Tunjangan pengangguran dan kesejahteraan sosial dikurangi, sedangkan “sewa pasar” diterapkan pada perumahan negara. Dalam beberapa kasus, kebijakan ini meningkatkan sewa rumah masyarakat berpenghasilan rendah hingga tiga kali lipat.^[63] Richardson juga memberlakukan ketentuan user pays (kebijakan berdasarkan prinsip pengguna membayar) di rumah sakit dan sekolah.^[62] Para pengkritik menyebut reformasi tersebut sebagai Ruthanasia.

Pada masa ini, perekonomian Selandia Baru menghadapi persoalan sosial yang serius. Perkiraan jumlah warga Selandia Baru yang hidup dalam kemiskinan meningkat sekurang-kurangnya 35% antara 1989 dan 1992,^[59] sedangkan manfaat ekonomi privatisasi dipertanyakan.^[64] PDB per kapita mengalami stagnasi antara tahun fiskal 1986–1987 dan 1993–1994. Pada Maret 1992, tingkat pengangguran mencapai 11,1%.^[65] Perekonomian Selandia Baru hanya tumbuh 4,7% antara 1985 dan 1992, sedangkan rata-rata negara OECD tumbuh 28,2% selama periode yang sama.^[66] Antara 1984 dan 1993, inflasi rata-rata mencapai 9% per tahun, peringkat kredit Selandia Baru diturunkan dua kali, dan utang luar negeri meningkat empat kali lipat.^[59] Tingkat pengangguran juga meningkat dari 3,6% pada 1986 menjadi 11% pada 1993.^[67]

Deregulasi juga menghasilkan kerangka regulasi yang ramah terhadap dunia usaha dan menguntungkan pihak-pihak yang mampu memanfaatkannya. Sebuah survei pada 2008 oleh Heritage Foundation dan The Wall Street Journal memberi Selandia Baru nilai 99,9% dalam “kebebasan berusaha” dan 80% dalam “kebebasan ekonomi”. Survei tersebut mencatat bahwa pendirian perusahaan di Selandia Baru rata-rata hanya memerlukan 12 hari, dibandingkan dengan rata-rata dunia selama 43 hari.^[68]

Deregulasi juga dianggap menyebabkan sejumlah dampak negatif besar. Salah satunya ialah krisis rumah bocor, ketika pelonggaran standar bangunan, yang didasarkan pada anggapan bahwa kekuatan pasar akan menjamin mutu, mengakibatkan pembangunan ribuan bangunan yang sangat bermasalah selama sekitar satu dasawarsa. Sebagian besar bangunan tersebut merupakan rumah tinggal dan apartemen. Biaya perbaikannya diperkirakan melebihi NZ$11 miliar (per 2009^[update]).^[69]

Abad ke-21

Tingkat pengangguran terus menurun sepanjang tahun fiskal 1993–1994, hingga krisis finansial Asia 1997 kembali mendorongnya naik.^[70] Pada 2016, tingkat pengangguran turun menjadi 5,3%, angka terendah dalam tujuh tahun.^[71]

Antara 2000 dan 2007, perekonomian Selandia Baru tumbuh rata-rata 3,5% per tahun, terutama didorong oleh konsumsi swasta dan pasar perumahan yang berkembang pesat. Dalam periode ini, inflasi rata-rata hanya mencapai 2,6% per tahun, masih dalam sasaran Reserve Bank sebesar 1–3%.^[72] Namun, perekonomian memasuki resesi pada awal 2008, sebelum dampak Resesi Besar mulai terasa pada akhir tahun tersebut. Kekeringan selama musim panas 2007–2008 menurunkan produksi produk susu pada paruh pertama 2008. Kegiatan ekonomi domestik melambat tajam sepanjang tahun akibat kenaikan harga bahan bakar dan pangan yang menekan konsumsi. Suku bunga tinggi dan penurunan harga rumah juga menyebabkan investasi perumahan merosot dengan cepat.^[72]

Ketidakstabilan sektor keuangan mulai merebak di berbagai negara. Keadaan ini mencapai puncaknya pada September 2008 ketika kebangkrutan Lehman Brothers memicu krisis keuangan 2008.^[73]

Keruntuhan perusahaan pembiayaan (2006–2012)

Artikel utama: Keruntuhan perusahaan pembiayaan, 2006–2012 (Selandia Baru)

Pada masa krisis keuangan 2008, kepercayaan pelaku usaha dan konsumen di Selandia Baru merosot tajam ketika puluhan perusahaan pembiayaan bangkrut.^[74] Untuk mencegah perpindahan dana dari lembaga keuangan Selandia Baru ke Australia, pemerintah membentuk Skema Jaminan Simpanan Ritel Pemerintah guna melindungi dana nasabah apabila bank atau perusahaan pembiayaan bangkrut.^[75] Skema tersebut melindungi sebagian investor, tetapi sedikitnya 67 perusahaan pembiayaan tetap bangkrut dalam waktu singkat.^[76] Kasus terbesar menimpa South Canterbury Finance. Kebangkrutan perusahaan ini pada Agustus 2010 membebani pembayar pajak sebesar NZ$1,58 miliar.^[77] Para direktur dari banyak perusahaan tersebut kemudian diselidiki atas dugaan penipuan dan beberapa direktur terkemuka dijatuhi hukuman penjara.^{[78][79][80][81][82]}

Untuk merangsang perekonomian, Reserve Bank memangkas Official Cash Rate (OCR) dari puncaknya sebesar 8,25% pada Juli 2008 menjadi 2,5% pada akhir April 2009, tingkat terendah sepanjang sejarah.^[72]

Dibandingkan dengan banyak negara OECD lainnya, resesi di Selandia Baru relatif ringan. Dari 34 negara anggota, Selandia Baru menjadi negara keenam yang paling sedikit terdampak, dengan penurunan PDB riil secara keseluruhan sebesar 3,5%.^[72] Perekonomian mulai pulih pada 2009, didorong oleh kuatnya permintaan dari mitra dagang utama, Australia dan Tiongkok, serta harga ekspor produk susu dan kayu gelondongan Selandia Baru yang mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah. PDB tumbuh moderat sebesar 1,6% pada 2010. Kegiatan ekonomi terus membaik selama beberapa tahun berikutnya, ditopang pembangunan kembali Canterbury setelah gempa bumi Christchurch dan pemulihan permintaan domestik.^[72] Sepanjang 2011, keadaan global memburuk dan nilai tukar perdagangan turun dari puncaknya pada tahun tersebut, kemudian terus melemah hingga September 2012.

Perpajakan

Pada tingkat nasional, Inland Revenue Department (IRD) memungut pajak atas nama Pemerintah Selandia Baru. Warga Selandia Baru membayar pajak nasional atas pendapatan pribadi dan usaha, serta atas penyediaan barang dan jasa melalui pajak barang dan jasa (GST). Selandia Baru tidak mengenakan pajak keuntungan modal, meskipun beberapa jenis “keuntungan”, seperti laba dari penjualan hak paten, dianggap sebagai pendapatan. Pajak penghasilan berlaku atas transaksi properti dalam keadaan tertentu, terutama yang bersifat spekulatif. Pemerintah daerah mengelola dan memungut pajak properti daerah. Sejumlah barang dan jasa dikenai pajak khusus berupa cukai atau bea, seperti cukai minuman beralkohol dan bea perjudian. Pajak tersebut dipungut oleh berbagai lembaga pemerintah, termasuk Bea Cukai Selandia Baru. Selandia Baru tidak mengenakan pajak jaminan sosial atau penggajian maupun pajak tanah.

Anggaran Selandia Baru 2010 mengumumkan pemangkasan tarif pajak penghasilan pribadi, dengan tarif tertinggi diturunkan dari 38% menjadi 33%.^[107] Pemangkasan tersebut menjadikan beban pajak pribadi Selandia Baru terendah kedua di antara negara-negara OECD. Hanya warga Meksiko yang membawa pulang persentase gaji bersih lebih besar.^[108]

Pemangkasan pajak penghasilan diperkirakan mengurangi pendapatan negara sebesar $2,46 miliar.^[109] Sebagai kompensasi, pemerintahan Partai Nasional menaikkan GST dari 12,5% menjadi 15%.^[110] Data Departemen Keuangan menunjukkan bahwa penduduk berpendapatan tertinggi membelanjakan 6–8% pendapatannya untuk membayar GST. Sementara itu, penduduk berpenghasilan kurang dari $356 per minggu membelanjakan 11–14% pendapatannya untuk pajak tersebut. Berdasarkan data ini, The New Zealand Herald memperkirakan bahwa kenaikan GST menjadi 15% akan meningkatkan biaya hidup kelompok miskin lebih dari dua kali lipat dibandingkan kelompok kaya.^[111]

Korupsi

Selandia Baru menempati peringkat pertama dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Transparency International tahun 2017 dengan skor 89 dari 100.^[112] Pada 2018, negara tersebut berada di peringkat kedua dengan skor 87 dari 100.^[113] Selandia Baru kembali menduduki peringkat pertama pada 2019 dengan skor 87 dari 100.^[114] Meskipun termasuk salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia, praktik korupsi masih ditemukan di Selandia Baru.^[115]

Perekonomian regional

Pada Maret 2026, Statistics New Zealand menerbitkan rincian produk domestik bruto setiap region di Selandia Baru untuk tahun yang berakhir pada Maret 2025:^[116]

Region (nomor peta)	PDB 2025 (juta NZ$)	Bagian dari PDB nasional	PDB per kapita 2025 (NZ$)	Pertumbuhan PDB 2024–2025
Northland (1)	11.645	2,7%	57.992	+5,9%
Auckland (2)	161.800	37,5%	89.521	+2,1%
Waikato (3)	38.306	8,9%	72.330	+6,2%
Bay of Plenty (4)	25.041	5,8%	71.343	+5,4%
Gisborne (5)	3.093	0,7%	58.588	+4,7%
Hawke's Bay (6)	12.580	2,9%	69.966	+4,6%
Taranaki (7)	11.088	2,6%	85.095	+0,7%
Manawatū-Whanganui (8)	17.146	4,0%	65.844	+5,1%
Wellington (9)	51.317	11,9%	94.438	−0,1%
Pulau Utara	332.016	77,0%	81.868	+2,8%
Tasman / Nelson (10 / 11)[* 1]	7.788	1,8%	68.194	+2,2%
Marlborough (12)	4.249	1,0%	83.484	+1,8%
West Coast (13)	2.687	0,6%	77.650	+8,1%
Canterbury (14)[* 2]	55.505	12,9%	79.852	+5,3%
Otago (15)	19.269	4,5%	76.101	+4,5%
Southland (16)	9.943	2,3%	95.061	+9,8%
Pulau Selatan	99.441	23,0%	79.388	+5,2%
Selandia Baru	431.457	100,0%	81.283	+3,3%

Pengangguran

Sebelum guncangan ekonomi akibat keputusan Britania bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) pada 1973, yang mengakhiri kedudukan Britania Raya sebagai pasar ekspor utama Selandia Baru,^[117] tingkat pengangguran di Selandia Baru sangat rendah. Resesi dan keruntuhan harga wol pada 1966 menyebabkan jumlah pengangguran meningkat 131%, tetapi kenaikan tingkat penganggurannya hanya sebesar 0,7 poin persentase.^[118]

Setelah 1973, pengangguran menjadi persoalan ekonomi dan sosial yang berkepanjangan. Resesi pada 1976–1978 dan 1982–1983 kembali meningkatkan pengangguran secara tajam.^[118] Antara 1985 dan 2012, tingkat pengangguran rata-rata mencapai 6,29%. Seusai keruntuhan pasar saham 1987, jumlah pengangguran melonjak 170%^[118] dan mencapai rekor 11,20% pada September 1991.^[119] Krisis finansial Asia 1997 kembali meningkatkan pengangguran sebesar 28%.^[118] Pada Desember 2007, tingkatnya telah turun menjadi 3,5%, terendah sejak metode survei saat ini mulai digunakan pada 1986. Capaian tersebut menempatkan Selandia Baru pada urutan kelima terbaik di OECD, yang rata-ratanya saat itu mencapai 5,5%. Rendahnya pengangguran berkaitan dengan kuatnya perekonomian dan banyaknya lowongan yang belum terisi pada semua jenjang pekerjaan.^[120] Namun, angka pengangguran antarnegara OECD tidak selalu dapat dibandingkan secara langsung karena masing-masing negara menggunakan metode pencatatan statistik pasar tenaga kerja yang berbeda.

Persentase penduduk yang bekerja juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir hingga mencapai 68,8%,^[kapan?] dengan sedikit kenaikan pekerjaan penuh waktu dan penurunan pekerjaan paruh waktu. Peningkatan persentase penduduk bekerja dikaitkan^{[oleh siapa?]} dengan kenaikan upah dan biaya hidup yang mendorong lebih banyak orang memasuki dunia kerja.^[120] Rendahnya tingkat pengangguran juga menimbulkan kendala karena banyak perusahaan kesulitan mengisi lowongan.

Pengangguran kembali meningkat sejak krisis keuangan 2008. Tren tersebut berlanjut hingga mencapai 6,7% pada September 2012, kemudian berangsur pulih menjadi 3,9% pada Juni 2019.^[121]

Pada akhir Juli 2025, Statistics New Zealand melaporkan bahwa jumlah pekerjaan yang terisi di sektor konstruksi dan manufaktur berkurang lebih dari 18.000 sepanjang 2024. Pengangguran kaum muda berusia 15–19 tahun juga meningkat sebesar 10%.^[122]

Keterjangkauan perumahan

Shamubeel Eaqub, mantan kepala ekonom New Zealand Institute of Economic Research (NZIER), mengatakan pada 2014 bahwa tiga puluh tahun sebelumnya, harga rata-rata rumah di Selandia Baru setara dengan dua atau tiga kali pendapatan rumah tangga rata-rata. Harga rumah meningkat tajam pada tahun-tahun pertama abad ke-21. Pada 2007, harga rata-rata rumah telah melampaui enam kali pendapatan rumah tangga.^[123] Survei internasional pada 2013 menunjukkan bahwa perumahan tidak terjangkau di delapan pasar utama Selandia Baru. Dalam survei tersebut, “tidak terjangkau” berarti harga rumah melampaui tiga kali pendapatan median regional.^[124]

Permintaan properti paling kuat terjadi di Auckland. Pada 2014, harga jual rata-rata meningkat dari $619.136 menjadi $696.047 atau sebesar 12% dalam satu tahun.^[125] Harga kembali naik sebesar 14% pada 2015.^[126] Perkembangan ini menjadikan Auckland sebagai pasar perumahan paling tidak terjangkau di Selandia Baru dan salah satu kota termahal di dunia,^[127] dengan harga rumah mencapai delapan kali pendapatan rata-rata.^[124] Antara 2012 dan April 2016, harga rata-rata rumah di Auckland meningkat lebih dari dua pertiga menjadi $931.000, melampaui harga rata-rata rumah di Sydney.^[128]

Akibatnya, semakin banyak orang tersingkir dari pasar properti karena harga yang terlalu tinggi. Dampak terberat dirasakan kelompok berpendapatan rendah, termasuk banyak warga Māori dan Pasifika. Tingginya suku bunga hipotek di Selandia Baru memperburuk keadaan^[129] dan menyulitkan kaum muda dengan pekerjaan tetap untuk membeli rumah pertama.^[130] Menurut pengajuan kepada Housing Affordability Inquiry pada 2012,^[131] kenaikan harga rumah juga membebani banyak kelompok berpendapatan menengah, khususnya keluarga besar.^[132] Penasihat hipotek Bruce Patten menyebut tren tersebut “mengkhawatirkan” dan memperlebar kesenjangan antara “kelompok berada dan tidak berada”.^[133]

Perusahaan analisis properti CoreLogic menyatakan^[kapan?] bahwa 45% pembelian rumah di Selandia Baru dilakukan oleh investor yang telah memiliki rumah, sedangkan 28% lainnya dilakukan oleh orang yang berpindah dari satu properti ke properti lain. Sekitar 8% pembelian dilakukan secara tunai oleh pembeli yang berbasis di luar negeri,^[123] terutama dari Australia, Tiongkok, dan Britania Raya. Namun, sebagian besar^{[butuh kuantifikasi]} ekonom menilai investasi asing saat ini^[kapan?] terlalu kecil untuk berdampak besar terhadap harga properti.^[134]

Baik pembelinya warga Selandia Baru maupun warga asing, sebagian besar properti di pasar umumnya dibeli oleh orang-orang yang telah berkecukupan. Keadaan ini menurunkan tingkat kepemilikan rumah warga Selandia Baru secara tajam hingga mencapai tingkat terendah sejak 1951 pada 2013. Pada 1991, sebanyak 76% rumah dihuni oleh pemiliknya sendiri. Angka tersebut turun menjadi 63% pada 2013,^[135] yang menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk harus menyewa tempat tinggal.^[136] Raewyn Cox, kepala eksekutif Federation of Family Budgeting, mengatakan bahwa “harga dan suku bunga yang tinggi telah membuat semakin banyak warga Selandia Baru menjadi penyewa seumur hidup”, terjebak dalam biaya sewa mahal hingga memasuki masa pensiun.^[129]

Ketimpangan

Antara 1982 dan 2011, produk domestik bruto Selandia Baru tumbuh sebesar 35%. Hampir separuh pertumbuhan tersebut dinikmati oleh sekelompok kecil penduduk yang sebelumnya telah menjadi golongan terkaya. Dalam periode itu, pendapatan rata-rata 10% penduduk berpenghasilan tertinggi, yaitu mereka yang memperoleh lebih dari $72.000,^[137] hampir berlipat ganda dari $56.300 menjadi $100.200. Sebaliknya, pendapatan rata-rata 10% penduduk berpenghasilan terendah hanya meningkat 13%, dari $9.700 menjadi $11.000.^[138]

Statistics New Zealand, yang mengukur kesenjangan pendapatan menggunakan rasio P80/20, membenarkan adanya peningkatan ketimpangan. Rasio tersebut membandingkan pendapatan rumah tangga tinggi pada persentil ke-80 dengan pendapatan rumah tangga rendah pada persentil ke-20. Rasio ketimpangan meningkat antara 1988 dan 2004, lalu menurun hingga dimulainya Resesi Besar. Angkanya kembali meningkat hingga 2011 sebelum kembali menurun. Pada 2013, pendapatan siap dibelanjakan rumah tangga berpenghasilan tinggi lebih dari dua setengah kali pendapatan rumah tangga berpenghasilan rendah.^[139]

Pada 2020, OECD mencatat koefisien Gini Selandia Baru sebesar 0,320 dan menempatkannya pada urutan ke-25 dari 37 negara OECD.

Pensiun

Selandia Baru menerapkan skema pensiun universal. Penerimanya harus berusia sedikitnya 65 tahun, berstatus warga negara atau penduduk tetap Selandia Baru, serta menetap di negara tersebut ketika mengajukan permohonan. Mereka juga harus telah tinggal di Selandia Baru selama sekurang-kurangnya sepuluh tahun sejak berusia 20 tahun, dengan lima tahun di antaranya setelah berusia 50 tahun. Waktu yang dihabiskan di luar negeri dalam keadaan dan negara tertentu dapat diperhitungkan sebagai masa tinggal. Pensiun Selandia Baru dikenai pajak dengan tarif yang bergantung pada penghasilan lain penerima. Besarnya pembayaran juga ditentukan oleh keadaan rumah tangga. Bagi pasangan menikah, jumlah bersih setelah pajak menurut undang-undang tidak boleh kurang dari 66% upah bersih rata-rata.^[140]

Seiring bertambahnya penduduk lanjut usia yang memenuhi syarat, biaya pensiun meningkat dari $7,3 miliar per tahun pada 2008 menjadi $10,2 miliar pada 2014.^[141] Pada 2011, jumlah anak-anak di Selandia Baru dua kali lipat jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas. Namun, pada 2051 jumlah penduduk lanjut usia diperkirakan 60% lebih banyak daripada anak-anak. Dalam sepuluh tahun sejak 2014, jumlah warga Selandia Baru berusia lebih dari 65 tahun diproyeksikan bertambah sekitar 200.000 orang.^[142]

Keadaan ini menjadi tantangan besar bagi sistem pensiun. Pemerintah secara bertahap menaikkan usia penerima dari 61 menjadi 65 tahun antara 1993 dan 2001.^[143] Pada 2001, pemerintahan Partai Buruh di bawah Helen Clark membentuk New Zealand Superannuation Fund, yang dijuluki “Cullen Fund” menurut nama Menteri Keuangan Michael Cullen, untuk mendanai sebagian kebutuhan pensiun pada masa mendatang. Per Oktober 2014, dana tersebut mengelola NZ$27,11 miliar, dengan 15,9% diinvestasikan di Selandia Baru.^[144]

Pada 2007, pemerintahan yang sama memperkenalkan skema tabungan individu bernama KiwiSaver. Skema ini terutama bertujuan meningkatkan tabungan pensiun, tetapi peserta yang lebih muda juga dapat menggunakannya untuk menabung uang muka pembelian rumah pertama. KiwiSaver bersifat sukarela, berbasis pekerjaan, dan dikelola oleh perusahaan swasta yang disebut penyedia KiwiSaver. Pada 30 Juni 2014, KiwiSaver memiliki 2,3 juta anggota aktif atau 60,9% penduduk Selandia Baru berusia di bawah 65 tahun. Kontribusi tahunannya mencapai NZ$4 miliar dan jumlah keseluruhan yang disetorkan sejak 2007 mencapai NZ$19,1 miliar.^[145]

Konsumsi

Bagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. (Mei 2021)

Warga Selandia Baru memandang diri mereka sebagai konsumen Dunia Pertama dengan selera dan kebiasaan khas Dunia Pertama, meskipun keterpencilan negara tersebut dari produsen utama dunia sedikit membatasi pola konsumsinya.

Pada 2023, pengeluaran konsumsi akhir Selandia Baru mencapai 199,99 miliar.^[146]

Pertanian, perikanan, dan kehutanan

Bagian ini kosong. Anda bisa membantu dengan melengkapinya. (Juli 2026)

Perbankan dan keuangan

Bagian ini kosong. Anda bisa membantu dengan melengkapinya. (Juli 2026)

Bir dan anggur

Bagian ini kosong. Anda bisa membantu dengan melengkapinya. (Juli 2026)

Pendidikan

Hospitalitas

Bagian ini kosong. Anda bisa membantu dengan melengkapinya. (Juli 2026)

Manufaktur

Bagian ini kosong. Anda bisa membantu dengan melengkapinya. (Juli 2026)

Pertambangan

Bagian ini kosong. Anda bisa membantu dengan melengkapinya. (Juli 2026)

Minyak dan gas

Bagian ini kosong. Anda bisa membantu dengan melengkapinya. (Juli 2026)

Real estat dan perumahan

Perdagangan eceran

Bagian ini kosong. Anda bisa membantu dengan melengkapinya. (Juli 2026)

Pariwisata

Bagian ini kosong. Anda bisa membantu dengan melengkapinya. (Juli 2026)

Transportasi

Infrastruktur transportasi Selandia Baru “secara umum telah berkembang dengan baik”.^[149]

Sains dan teknologi

Bagian ini kosong. Anda bisa membantu dengan melengkapinya. (Juli 2026)

Telekomunikasi

Telekomunikasi modern di Selandia Baru mencakup penggunaan telepon, radio, televisi, dan internet. Persaingan di pasar telekomunikasi telah menurunkan tarif seluler hingga termasuk yang terendah di OECD.^[153] Sebagian besar jaringan kabel tembaga dan serat optik dimiliki oleh Chorus Limited, sebuah perusahaan terbuka. Chorus menyediakan layanan grosir kepada penyedia jasa ritel, seperti Spark. Tiga operator melayani sektor seluler, yaitu Spark, One NZ, dan 2degrees.

Energi

Antara 1995 dan 2013, intensitas energi perekonomian per satuan PDB menurun sebesar 25%.^[158] Salah satu penyebabnya ialah pertumbuhan industri jasa yang relatif tidak terlalu intensif energi.^[159] Selandia Baru diperkirakan menjadi salah satu negara yang paling diuntungkan setelah peralihan global menuju energi terbarukan selesai. Pada 2019, negara tersebut menempati urutan kelima dari 156 negara dalam Indeks Keuntungan dan Kerugian Geopolitik setelah transisi energi (Indeks GeGaLo).^[160]

Air

Hingga 2021, hampir seluruh aset tiga layanan air, yaitu air minum, air hujan, dan air limbah, dimiliki oleh dewan lokal dan pemerintah teritorial. Secara keseluruhan terdapat 67 organisasi pemilik aset.^[165]

Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam membiayai kekurangan infrastruktur dan mempersiapkan investasi ulang berskala besar, yang diperkirakan memerlukan $110 miliar selama 30–40 tahun berikutnya.^[166] Tantangan besar lainnya ialah memenuhi persyaratan hukum mengenai keamanan air minum serta harapan lingkungan dalam pengelolaan air hujan dan air limbah. Adaptasi perubahan iklim dan kebutuhan untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk semakin menambah tantangan tersebut.

Perjanjian perdagangan

Sejak dasawarsa 1960-an, Selandia Baru mengupayakan perjanjian perdagangan bebas dengan banyak negara untuk mendiversifikasi pasar ekspor dan meningkatkan daya saing produknya di pasar dunia.^[168] Selain mengurangi hambatan perdagangan, perjanjian tersebut dirancang untuk mempertahankan akses yang telah tersedia. Perjanjian perdagangan menetapkan aturan transaksi serta memastikan regulator dan pejabat di Selandia Baru serta negara-negara mitra dagangnya bekerja sama erat.^[168]

Tiongkok

Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Selandia Baru dan terutama membeli daging, produk susu, serta kayu gelondongan pinus. Pada 2013, nilai perdagangan kedua negara mencapai NZ$16,8 miliar.^[169] Pertumbuhan tersebut terutama dipicu oleh lonjakan permintaan produk susu impor setelah skandal susu Tiongkok pada 2008. Permintaan terus meningkat sehingga dalam 12 bulan hingga Maret 2014, jumlah ekspor ke Tiongkok bertambah 51%.^[170] Peningkatan ini didukung oleh Perjanjian Perdagangan Bebas Selandia Baru–Tiongkok yang mulai berlaku pada 1 Oktober 2008. Sejak saat itu, ekspor Selandia Baru ke Tiongkok meningkat lebih dari tiga kali lipat.^[171]

Australia

Australia merupakan mitra dagang bilateral terbesar Selandia Baru pada 2013 sebelum kedudukannya diambil alih oleh Tiongkok. Nilai perdagangan kedua negara ketika itu mencapai NZ$25,6 miliar.^[169] Hubungan ekonomi dan perdagangan Australia–Selandia Baru ditopang oleh perjanjian “Hubungan Ekonomi Lebih Erat” (CER), yang memungkinkan perdagangan bebas barang dan sebagian besar jasa. Sejak 1990, CER menciptakan pasar tunggal berpenduduk lebih dari 25 juta jiwa. Australia kini menerima 19% ekspor Selandia Baru, termasuk minyak mentah ringan, emas, anggur, keju, kayu, dan berbagai barang manufaktur.

CER juga membentuk pasar tenaga kerja bebas yang memungkinkan warga Selandia Baru dan Australia tinggal serta bekerja secara bebas di negara satu sama lain, disertai pengakuan timbal balik atas kualifikasi profesional. Seseorang yang terdaftar untuk menjalankan profesi di satu negara dapat mendaftarkan diri pada profesi yang setara di negara lainnya. Pengaturan dan pengawasan perbankan dikoordinasikan melalui Trans-Tasman Council on Banking Supervision. Kedua negara juga terus membahas penyelarasan hukum bisnis.^[172]

Uni Eropa

Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar ketiga Selandia Baru. Semakin banyak perusahaan Selandia Baru menggunakan Britania Raya sebagai pangkalan untuk memasok produknya ke pasar Eropa.^[173] Namun, perdagangan dengan Uni Eropa menurun seiring pertumbuhan permintaan dari Asia. Uni Eropa menerima 8% ekspor Selandia Baru dan memasok sekitar 12% impornya.^[172]

Pada Juli 2014, perundingan Partnership Agreement on Relations and Cooperation (PARC) antara Selandia Baru dan Uni Eropa diselesaikan.^[174] Perjanjian tersebut mencakup hubungan perdagangan dan ekonomi kedua pihak untuk melanjutkan liberalisasi perdagangan dan investasi. Perjanjian itu juga mengakui rencana Uni Eropa meningkatkan perwakilan diplomatiknya di Selandia Baru dengan menempatkan seorang duta besar tetap.^[175] Pada 2024, perjanjian perdagangan bebas Selandia Baru–Uni Eropa mulai berlaku.

Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan mitra dagang terbesar ketiga Selandia Baru pada 2013 sebelum diambil alih oleh Uni Eropa. Nilai perdagangan bilateral pada tahun tersebut mencapai NZ$11,8 miliar.^[169] Ekspor utama Selandia Baru ke Amerika Serikat meliputi daging sapi, produk susu, dan daging domba. Impornya mencakup mesin khusus, produk obat, minyak, dan bahan bakar. Kedua negara juga memiliki tingkat investasi perusahaan dan perseorangan yang tinggi. Amerika Serikat merupakan salah satu sumber utama wisatawan yang berkunjung ke Selandia Baru. Pada Maret 2012, nilai investasi Amerika Serikat di Selandia Baru mencapai $44 miliar.^[176] Sejumlah perusahaan Amerika memiliki anak perusahaan di Selandia Baru. Banyak di antaranya beroperasi melalui agen lokal atau usaha patungan. Kamar Dagang Amerika Serikat aktif di Selandia Baru dengan kantor utama di Auckland dan komite cabang di Wellington.

Menurut Kementerian Luar Negeri, Selandia Baru dan Amerika Serikat “memiliki persahabatan yang erat dan telah berlangsung lama berdasarkan warisan bersama, nilai dan kepentingan yang sama, serta komitmen untuk mendorong dunia yang bebas, demokratis, aman, dan makmur”.^[177] Meskipun demikian, latar belakang bersama tersebut belum menghasilkan perjanjian perdagangan bebas antara kedua negara.^[178]

Jepang, Korea, dan perekonomian Asia lainnya

Jepang merupakan mitra dagang terbesar keempat Selandia Baru. Pertumbuhan pesat perekonomian Asia pada abad ke-21 menghasilkan permintaan yang besar terhadap ekspor Selandia Baru. Korea, sebagai mitra dagang terbesar kelima, merupakan salah satu sumber impor sekaligus pasar ekspor utama Selandia Baru.

Selandia Baru juga berdagang dengan Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, India, dan Filipina. Negara-negara tersebut mencakup sekitar 16% dari keseluruhan ekspornya.^[172] Selandia Baru mulai menerapkan perjanjian perdagangan bebas dengan Singapura pada September 2000. Perjanjian itu diperluas pada 2005 dengan menyertakan Chili dan Brunei, lalu dikenal sebagai Perjanjian P4.

Hubungan dengan Kepulauan Pasifik

Wilayah Pasifik yang terdiri atas banyak pulau merupakan pasar perdagangan terbesar keenam Selandia Baru dan terus tumbuh setiap tahun. Pada 2011, nilai ekspor ke Kepulauan Pasifik melampaui $1,5 miliar, naik 12% dari tahun sebelumnya. Fiji menjadi pasar tunggal terbesar, disusul Papua Nugini, Polinesia Prancis, dan Kaledonia Baru. Barang yang diekspor meliputi minyak olahan, bahan konstruksi, obat-obatan, daging domba, susu, mentega, buah, dan sayuran.^[179] Selandia Baru juga membantu negara-negara Kepulauan Pasifik dalam bidang pertahanan, keamanan regional, serta pengelolaan lingkungan dan perikanan.

Karena ukurannya yang kecil, Kepulauan Pasifik merupakan salah satu lingkungan paling rentan di dunia dan setiap tahun dilanda banyak siklon. Bencana sering menimbulkan dampak sosial dan ekonomi parah yang berlangsung selama bertahun-tahun. Sejak 1992, Selandia Baru bekerja sama dengan Australia dan Prancis untuk menangani bencana di Pasifik. Selandia Baru menyediakan perlengkapan darurat, transportasi, pendanaan pembangunan jalan dan perumahan, serta mengerahkan tenaga ahli ke wilayah terdampak.^[180]

Melalui Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan, Selandia Baru juga memberikan bantuan internasional dan pembiayaan pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di negara-negara kurang berkembang. New Zealand Aid Programme mengalokasikan sekitar $550 juta per tahun dan terutama berfokus pada pembangunan di Pasifik. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 0,26% dari pendapatan nasional bruto (PNB) Selandia Baru.^[181]

Dampak

Antara 1997 dan 2014, investor asing memperoleh laba sebesar NZ$50,3 miliar dan 68% di antaranya dialirkan ke luar negeri. Kantor Investasi Asing Selandia Baru (CAFCA) menyatakan bahwa keadaan ini berdampak buruk terhadap perekonomian. Menurut organisasi tersebut, investor asing yang membeli perusahaan Selandia Baru cenderung mengurangi jumlah pekerja dan menekan upah.^[33] Peningkatan kepemilikan asing juga dinilai tidak mengurangi utang luar negeri. Pada 1984, utang luar negeri swasta dan pemerintah mencapai NZ$16 miliar, atau NZ$50 miliar menurut nilai dolar Maret 2013, yang ketika itu kurang dari setengah PDB. Pada Maret 2013, keseluruhan utang luar negeri mencapai NZ$251 miliar atau jauh melebihi 100% PDB Selandia Baru.^[182]

Dalam konferensi Singapore International Energy Week (SIEW), para pemimpin Selandia Baru dan Kamboja menyoroti kesulitan mempertahankan dukungan masyarakat terhadap transisi energi bersih akibat meningkatnya biaya listrik. Mereka menekankan pentingnya menyeimbangkan keterjangkauan dan keberlanjutan untuk menjamin keberhasilan jangka panjang.^[184]