Pertemuan APEC di Bogor ini menghasilkan sebuah deklarasi yang disebut sebagai Bogor Goals (secara harfiah Tujuan Bogor, disebut pula Deklarasi Bogor) yang bertujuan untuk menurunkan bea cukai hingga nol dan lima persen di lingkungan Asia Pasifik untuk negara maju paling lambat tahun 2010 dan untuk negara berkembang selambat-lambatnya tahun 2020.[2][3]
Sebelumnya, pada 11-12 November 1994 digelar Pertemuan Tingkat Menteri Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) keenam yang diadakan di Jakarta. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Hartarto Sastrosoenarto, Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi Republik Indonesia. Dalam pidatonya, Hartarto menggarisbawahi bahwa Pertemuan Tingkat Menteri APEC Keenam di Indonesia diarahkan untuk mempromosikan perdagangan dan investasi yang lebih besar.[4]
Pertemuan Pemimpin Ekonomi (Economic Leaders' Meeting)
Pada pertemuan APEC di Bogor dihasilkan sebuah kesepakatan yang disebut sebagai Bogor Goals.[8] Deklarasi tersebut, menyatakan bahwa:
...We have agreed to achieve our objective of establishing free trade and freedom for investment, open to the outside, by 2020 by the latest. ... Kami telah sepakat untuk mencapai tujuan kami membangun perdagangan bebas dan kebebasan berinvestasi, terbuka ke luar, paling lambat pada tahun 2020.
Penyataan ini juga menunjukkan bahwa, bagaimanapun, langkah untuk memulai proyek tersebut akan mempertimbangkan tingkat perkembangan berbagai ekonomi APEC. Negara yang sudah pada tingkat industrialisasi (negara-negara maju) akan mencapai sasaran perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka (liberalisasi) selambat-lambatnya pada tahun 2010, dan wilayah yang tingkat ekonominya sedang berkembang (negara berkembang) selambat-lambatnya pada tahun 2020.[9] Deklarasi tersebut menetapkan bahwa proses pembebasan dimulai saat tanggal dideklarasikan bersama pada 15 September.[10]
Perdana Menteri Australia, Paul Keating, sangat gembira, dan menggambarkan hasil dari pertemuan itu sebagai "kemenangan total untuk Asia-Pasifik dan untuk perdagangan dunia." Presiden Suharto dari Indonesia juga menganggapnya sukses. Ia merupakan salah satu pendukung paling teguh untuk menetapkan tanggal untuk pembentukan zona perdagangan bebas.[5] Namun, masalah tanggal sangat kontroversial, karena Tiongkok dan Malaysia menolak menetapkan tenggat waktu.[11]
↑Rugman, Alan M. (1997). "Towards an Investment Agenda for APEC". Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics (dalam bahasa Inggris). 9 (3): 16–25. doi:10.1108/eb010289.
↑Soesastro, H. (1994). "The institutional framework for APEC: an Asian perspective". Australian, Indonesian and Japanese approaches to APEC. Australian National University seminar paper (dalam bahasa Inggris). Canberra: Australian National University.
↑Malaysia. (1994). Annex to APEC Economic Leaders’ Declaration of Common Resolve, Bogor, Indonesia, November.
