Ekonomi Sri Lanka sebagian besar bergantung kepada perkebunan. Kegiatan ekonomi yang terpenting di Sri Lanka adalah ekspor produk perkebunan. Selain itu, sumber ekonomi Sri Lanka juga berasal dari produk garmen, rempah-rempah, hasil laut, karet, kelapa dan produk olahannya. Ekonomi Sri Lanka juga didukung oleh pertambangan batu permata berupa safir, mirah delima, intan, zamrud, giok, biduri laut, akik, dan opal. Sumber ekonomi terbesar di Sri Lanka berasal dari ekspor teh (posisi kedua di dunia), karet (36% dari produksi karet dunia) dan kelapa (71% dari produksi kelapa dunia). Kerja sama ekonomi Sri Lanka berada dalam sektor industri pertambangan. Jenis komoditas yang utama adalah grafit, timbal hitam, keramik dan porselen. Negara yang menjadi mitra utamanya adalah Jepang. Dalam kerja sama ekonomi, Jepang mendirikan perusahaan keramik dan porselen di Sri Lanka dengan bahan baku dari Sri Lanka.^[1]

Faktor yang memengaruhi

Kerja sama

Kesenjangan ekonomi

Kesenjangan ekonomi di Sri Lanka dipengaruhi oleh tingginya angka kematian ibu dan anak. Pemerintah Sri Lanka telah mengatasi kesenjangan ekonomi dengan menurunkan angka kematian ibu dan anak melalu perlindungan keuangan untuk penduduk pedesaan dan penduduk yang mengalami kemiskinan. Kesenjangan ekonomi diturunkan melalui pemberian layanan keluarga berencana dan manajemen obstreti. Sri Lanka memberlakukan pelayanan kesehatan publik secara gratis di seluruh wilayahnya. Biaya talangan yang dikeluarkan oleh Sri Lanka lebih rendah dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Perbaikan ekonomi dilakukan dengan memberikan subsidi tambahan untuk keluarga miskin dengan pelayanan menyeluruh.^[5]

Serikat pekerja

Selama masa pemberontakan Macan Tamil di bagian utara dan timur Sri Lanka yang dimulai pada tahun 1983, sektor bisnis memburuk karena minat investor untuk menanamkan modal di Sri Lanka berkurang. Ekonomi Sri Lanka tidak mengalami pertumbuhan hingga tahun 2001 setelah terjadinya peristiwa pengeboman di Bandar Udara Internasional Bandaranaike. Organisasi pengusaha dan anggota bisnis yang ada di Sri Lanka kemudian meminta pemerintah untuk mengakhiri konflik melalui perundingan damai. Semua kamar dagang dan organisasi pengusaha menandatangani dokumen advokasi persetujuan untuk mengakhiri perang. Perjanjian gencatan senjata kemudian disepakati pada tahun 2002. Gencatan senjata mengakibatkan diberhentikannya embargo perdagangan barang-barang di bagian utara Sri Lanka dan jalan raya utama digunakan kembali. Gencatan senjata tidak bertahan lama dan konflik berlanjut kembali hingga tahun 2009. Konflik selesai ketika Pemerintah Sri Lanka mengalahkan pemberontak Tamil secara militer. Setelahnya, Serikat pekerja tidak lagi berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi di Sri Lanka.^[6]

Referensi

1. ↑ "Sri Lanka". Kementerian Luar Negeri Repulik Indonesia. Diakses tanggal 10 Juli 2021.
2. ↑ World Bank (2009). Rahoyo, Stefanus (ed.). Laporan Pembangunan Dunia 2009: Menata Ulang Geografi Ekonomi (PDF). Diterjemahkan oleh Sunardi, S. dan Chriswan Sungkono. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. hlm. 132. ISBN 978-979-061-005-7. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
3. ↑ Irewati, Awani, ed. (2018). Dinamika Kerja Sama Subregional di Asia Tenggara: Great Mekong Subregion (PDF). Jakarta: LIPI Press. hlm. 123. ISBN 978-979-799-993-3. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2021-06-10. Diakses tanggal 2021-07-10.
4. ↑ "Informasi Peta Pasar Tujuan Ekspor | Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional". djpen.kemendag.go.id. Diakses tanggal 10 Juli 2021.^{[pranala nonaktif permanen]}
5. ↑ Maftuchan, dkk. (2013). Fanggidae, Victoria (ed.). Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak: Pembelajaran dari Nepal dan Sri Langka (PDF). Jakarta Selatan: Perkumpulan Prakarsa. hlm. 26. ISBN 978-979-99553-7-1. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
6. ↑ International Labour Organization (2020). Manajemen Konflik dan Bencana: Mengeksplorasi Kolaborasi antara Organisasi Pengusaha dan Pekerja (PDF). Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional. hlm. 17. ISBN 978-92-2-032198-0. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)