Korupsi di Lebanon (bahasa Arab: الفساد في لبنانcode: ar is deprecated ) meningkat setelah berakhirnya perang saudara pada tahun 1990. Hal ini telah digambarkan sebagai kasus "korupsi pascakonflik".^[1] Dahulu merupakan topik yang tabu, kini menjadi sorotan utama dalam perdebatan publik di Lebanon.^[2] Sentimen antikorupsi telah menjadi salah satu kekuatan pendorong di balik banyak protes besar-besaran di Lebanon dalam sejarah terbaru.

Indeks Persepsi Korupsi 2024 dari Transparency International, yang menilai 180 negara dalam skala dari 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"), memberikan Lebanon skor 22. Berdasarkan peringkat, Lebanon berada di posisi ke-154 dari 180 negara dalam indeks tersebut, di mana negara yang menempati peringkat pertama dianggap memiliki sektor publik paling jujur.^[3] Sebagai perbandingan dengan skor regional, rata-rata skor di antara negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara adalah 39. Skor tertinggi di kawasan ini adalah 68 dan yang terendah adalah 12.^[4] Untuk perbandingan secara global, rata-rata skor dunia adalah 43, skor terbaik adalah 90 (peringkat 1), dan skor terburuk adalah 8 (peringkat 180).^[5]

Korupsi terjadi di setiap lapisan masyarakat dan tidak terbatas hanya pada pejabat tingkat tinggi. Seperti di banyak negara tetangga, penggunaan apa yang secara lokal dikenal sebagai wasta—yaitu koneksi pribadi, keluarga, atau partai untuk mendapatkan keuntungan seperti memotong antrean panjang, masuk ke institusi selektif, atau mendapatkan pekerjaan—merupakan praktik umum dan telah menjadi norma sosial. Meskipun banyak yang menganggap penggunaan wasta dapat dimaklumi dalam kasus per kasus karena institusi sering kali tidak efisien tanpanya, disepakati pula bahwa fenomena sosial ini memperdalam ketimpangan ekonomi.^[6]

Kasus

Pada 4 Agustus 2020, sebuah ledakan di pelabuhan Beirut menewaskan sedikitnya 190 orang, melukai lebih dari 6.500 orang, dan menyebabkan sekitar 300.000 orang kehilangan tempat tinggal, serta menimbulkan kerugian yang diperkirakan mencapai $15 miliar.^[7] Ledakan tersebut disebabkan oleh 2.750 ton amonium nitrat yang disimpan secara tidak aman di sebuah gudang.^[8] Banyak pihak menyalahkan ledakan ini pada kelalaian dan korupsi pemerintah. Akibatnya, terjadi gelombang protes di seluruh Lebanon dan kabinet pemerintah secara keseluruhan mengundurkan diri, dengan pemerintahan yang kemudian berstatus sebagai pemerintahan sementara.^[7]

Penyelidikan domestik terhadap ledakan tersebut berulang kali tertunda, dihalangi, dan diblokir oleh para pemimpin Hizbullah, termasuk dengan mengancam hakim yang memimpin penyelidikan dan melakukan manipulasi politik.^{[7][9][10][11]} Dua fokus utama dalam penyelidikan adalah Ali Hassan Khalil, mantan menteri keuangan, dan Ghazi Zaiter, mantan menteri pekerjaan umum; keduanya merupakan anggota gerakan Amal yang memiliki aliansi kuat dengan Hizbullah.^[12] Para pejabat tinggi menolak hadir dalam pemeriksaan, dan empat tahun setelah ledakan, belum ada satu pun penangkapan yang dilakukan.^[13]

Referensi