Korupsi di Kazakhstan merupakan tantangan sistemik yang terus berlangsung, dan terjadi baik di sektor publik maupun komersial. Meskipun telah ada inisiatif legislatif dan kelembagaan untuk memberantas korupsi, negara ini tetap rentan terhadap skandal korupsi yang menjangkau hingga tingkat tertinggi pemerintahan Kazakhstan.

Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 oleh Transparency International, Kazakhstan memperoleh skor 40 dalam skala 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"), skor tertinggi yang pernah dicapainya sejak versi terbaru Indeks Persepsi Korupsi diperkenalkan pada tahun 2012.^[1] Berdasarkan skor tersebut, Kazakhstan berada pada peringkat 88 dari 180 negara, dengan skor tertinggi menempati peringkat pertama dan dianggap memiliki sektor publik paling jujur.^[2] Sebagai perbandingan regional, skor tertinggi di antara negara-negara Eropa Timur dan Asia Tengah adalah 53, skor rata-ratanya 35, dan skor terendah 17.^[3] Sebagai perbandingan global, skor tertinggi adalah 90 (peringkat 1), skor rata-rata 43, dan skor terendah 8 (peringkat 180).^[1] Peringkat ini menempatkan negara ini dalam klasifikasi negara-negara yang menunjukkan tingkat korupsi yang signifikan, menyoroti perlunya reformasi substantif yang berkelanjutan.^[4]

Korupsi politik

Terdapat sejumlah kasus profil tinggi yang menunjukkan parahnya masalah korupsi di Kazakhstan. Salah satu contohnya adalah kasus mantan Presiden Nursultan Nazarbayev, yang memerintah Kazakhstan selama hampir tiga dekade. Ia dituduh mengumpulkan kekayaan yang diperoleh secara tidak sah selama masa pemerintahannya. Tingkat korupsi tersebut tercermin dari keterlibatan keluarga dan orang-orang dekatnya. Hal ini tampak jelas dalam skandal yang dikenal sebagai “Kazakhgate” pada tahun 1990-an, yang melibatkan tuduhan suap terkait kesepakatan minyak. Dalam penyelidikan oleh otoritas Amerika Serikat, terungkap bahwa pengusaha AS, James Giffen, menyuap pejabat Kazakhstan dengan jutaan dolar untuk mendapatkan kontrak minyak. Nazarbayev diduga menjadi salah satu penerima pembayaran tersebut. Giffen, yang digambarkan sebagai teman dekat Nazarbayev, tidak pernah dihukum karena kasus ini dihentikan setelah diketahui bahwa ia bertindak dengan persetujuan CIA.^[5] Namun, saat Giffen didakwa, jaksa menuduh bahwa ia bertindak sebagai bankir pribadi dan pencuci uang Nazarbayev.^[6]

Timur Kulibayev, menantu Nazarbayev, juga dituduh mengumpulkan kekayaan berkat hubungannya dengan sang mantan presiden. Sebagai contoh, perusahaannya, TenizService, memperoleh dana sebesar US$2,5 miliar dari Chevron, ExxonMobil Corp., dan dua mitra lainnya untuk pembangunan fasilitas bongkar-muat—proyek infrastruktur besar untuk mengangkut minyak dari pantai utara Laut Kaspia ke pelabuhan Rusia. TenizService mendasarkan tawarannya pada “hubungan baik” dengan pemerintah, menjanjikan proses cepat untuk proyek kompleks yang memerlukan persetujuan dari sedikitnya 170 pejabat di 46 lembaga Kazakhstan, mulai dari pejabat air setempat hingga Kementerian Transportasi.^[7]

Terdapat juga skandal Proyek Jalan Qalbatau–Maiqapshaghai, yang melibatkan penyelewengan sekitar US$44 juta dari dana yang dialokasikan untuk pembangunan jalan raya sepanjang 415 kilometer yang menghubungkan Qalbatau dan Maiqapshaghai di Kazakhstan Timur. Penyalahgunaan dana menyebabkan jalan raya tersebut hanya selesai sebagian, dengan hanya separuh dari jalan yang direncanakan berhasil dibangun. Proyek ini diberikan kepada QazGerStroi, subkontraktor yang terkait dengan entitas milik Qairat Satybaldy, keponakan tertua Nazarbayev. Satybaldy dinyatakan bersalah atas penipuan dan penggelapan pada tahun 2022 dan dijatuhi hukuman enam tahun penjara.^[8]

Upaya antikorupsi

Dalam upaya mengurangi korupsi sistemik dan meningkatkan transparansi, Kazakhstan telah menerapkan berbagai langkah antikorupsi, termasuk pembentukan Badan Antikorupsi yang bertugas menyelidiki kasus korupsi dan memulihkan aset yang disalahgunakan. Namun, kemajuan terhambat oleh lemahnya independensi peradilan dan kurangnya transparansi pemerintahan. Hal ini disoroti dalam sebuah laporan dari Dewan Eropa yang dirilis pada tahun 2022. Selain itu, kontrol negara atas media di Kazakhstan membatasi pengawasan publik dan akuntabilitas, sehingga memperburuk tantangan dalam pemberantasan korupsi.^[9]

Referensi