Korupsi di Jepang merupakan isu yang tetap relevan meskipun negara ini dikenal memiliki sistem hukum yang kuat dan tata kelola pemerintahan yang relatif transparan. Sepanjang sejarahnya, Jepang mengalami sejumlah skandal korupsi besar. Para ahli mengelompokkan bentuk korupsi di Jepang ke dalam tiga kategori: korupsi yang tidak sesuai dengan norma, korupsi prosedur operasi standar, dan korupsi sistemik.^[1] Praktik korupsi yang umum dijumpai meliputi suap, sumbangan politik, dan skema amakudari—yakni praktik mantan pejabat tinggi pemerintah yang ditempatkan di perusahaan swasta terkait. Selain itu, terdapat pula berbagai kasus pelanggaran etika oleh perusahaan besar.

Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 dari Transparency International, Jepang memperoleh skor 71 dan menempati peringkat ke-20 dari 180 negara.^[2] Indeks ini menilai sektor publik negara-negara di dunia dalam skala 0 (“sangat korup”) hingga 100 (“sangat bersih”), dan negara dengan skor tertinggi menempati peringkat pertama.^[3] Sebagai perbandingan di kawasan Asia-Pasifik, skor tertinggi adalah 84, rata-rata 44, dan skor terendah 16.^[4] Secara global, skor tertinggi adalah 90 (peringkat 1), skor rata-rata 43, dan skor terendah 8 (peringkat 180).^[2]

Sejarah

Terdapat berbagai kasus korupsi yang terdokumentasi selama periode Restorasi Meiji pada akhir abad ke-19 hingga abad ke-20, saat Jepang mengalami industrialisasi yang pesat. Periode ini ditandai oleh kemunculan konglomerat besar Jepang yang dikenal sebagai zaibatsu.^[5][6] Pertumbuhan zaibatsu ini didorong oleh pemerintah dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi. Hubungan erat antara para pemimpin zaibatsu dan pejabat pemerintah menjadi hal yang lumrah dan membentuk budaya korupsi yang memungkinkan kepentingan bisnis besar tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan regulasi negara.^[7]

Kasus korupsi besar pertama di Jepang tercatat dalam skandal Nitto pada tahun 1909. Dalam kasus ini, perwakilan perusahaan Nitto menyuap politikus untuk memengaruhi legislasi yang mengatur industri gula.^[8] Hal ini menghasilkan pengesahan undang-undang terkait pajak atas produk gula. Setelah gagal mendirikan perusahaan gula nasional, Nitto mencalonkan kandidatnya sendiri dalam pemilihan parlemen. Ketika praktik suap ini terbongkar, para eksekutif Nitto dan anggota parlemen yang terlibat diselidiki dan dituntut.^[8] Uniknya, penyelidikan ini dipimpin oleh jaksa penuntut umum, bukan polisi—sebuah preseden dalam sistem hukum Jepang saat itu.

Pada dekade 1920-an, salah satu skandal paling terkenal adalah skandal zaibatsu Mitsui. Diketahui bahwa Mitsui memberikan bantuan keuangan kepada politikus partai dan regulator pemerintah sebagai imbalan atas perlakuan istimewa.^[9] Praktik penyuapan oleh Mitsui bahkan tercatat berlangsung hingga tahun 1930-an. Dalam satu kasus, Ariga Nagabumi, direktur pelaksana Mitsui, diketahui memberikan dana kepada perwakilan dari Sakurakai dan terus menyuap tokoh-tokoh politik seperti Ikki Kita. Penerusnya, Ikeda Seihin, melanjutkan praktik ini dengan menyuap tidak hanya politikus, tetapi juga perwira militer.^[10]

Salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah modern Jepang adalah skandal Lockheed tahun 1976. Dalam upaya memenangkan kontrak penjualan pesawat di luar negeri, perusahaan Amerika Serikat Lockheed Martin mengalokasikan dana sebesar $25 juta untuk praktik suap. Investigasi Senat Amerika Serikat kemudian mengungkap bahwa sejumlah pejabat Jepang menerima pembayaran tersebut, termasuk tokoh nasionalis Yoshio Kodama, yang dilaporkan menerima $7 juta untuk memengaruhi keputusan pembelian pesawat Lockheed L-1011 TriStar oleh maskapai All Nippon Airways.^[11]

Kasus Kontemporer

Korupsi di Jepang tidak terbatas pada kasus-kasus yang melibatkan pejabat pemerintah, tetapi juga mencakup pelanggaran serius di sektor korporasi. Salah satu skandal terbesar terjadi pada tahun 2011 ketika Olympus Corporation terungkap melakukan manipulasi laporan keuangan guna menyembunyikan kerugian senilai 1,7 miliar dolar AS.^[15] Kecurangan ini dilakukan oleh jajaran eksekutif tertinggi perusahaan dan dibongkar oleh CEO Olympus saat itu, Michael Woodford. Perusahaan tersebut kemudian mengakui bahwa praktik penyembunyian kerugian tersebut telah berlangsung selama lebih dari dua dekade.^[16]

Pada tahun 2023, empat menteri dalam kabinet Perdana Menteri Fumio Kishida mengundurkan diri setelah mencuatnya skandal yang melibatkan Partai Demokrat Liberal (LDP). Sejumlah politikus LDP, khususnya dari faksi Abe – yang dinamai berdasarkan mantan perdana menteri Shinzo Abe – dituduh menyimpan kelebihan dana dari acara penggalangan dana dan menyalurkannya ke dalam dana gelap. Penyelidik merazia kantor faksi tersebut serta kantor faksi Nikkai.^[17] Selain itu, otoritas juga menyelidiki empat faksi lainnya dalam LDP, termasuk faksi yang dipimpin oleh perdana menteri saat ini.

Upaya antikorupsi

Sebagai tanggapan atas tantangan korupsi, Jepang telah menerapkan berbagai langkah anti-korupsi yang meliputi reformasi hukum, tanggung jawab korporasi, dan inisiatif kolaboratif. Sistem saat ini mengedepankan pendekatan yang berfokus pada pencegahan dan transparansi.

Sebelum Perang Dunia II, penanganan kasus korupsi dipimpin oleh jaksa penuntut yang mendapatkan dukungan kuat dari publik. Untuk menjamin independensi mereka, kekuasaan pengangkatan Jaksa Agung dipindahkan dari Kabinet ke Kaisar. Pada tahun 1947, sebuah divisi khusus dibentuk dalam Kejaksaan Distrik Tokyo untuk menyelidiki kasus penyalahgunaan dana. Divisi ini kemudian dikenal sebagai Departemen Investigasi Khusus yang menangani kejahatan ekonomi, penggelapan pajak, dan kasus korupsi.^[8]

Kerangka hukum modern yang mengatur korupsi di Jepang terdiri dari Undang-Undang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat (UCPA) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jepang. UCPA mengatur larangan terkait korupsi dan suap, sementara KUHP memberikan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik. Jepang juga telah membangun mekanisme untuk transparansi dan perlindungan pelapor.^[18]

Penekanan pada pencegahan dan transparansi terlihat dalam pendekatan anti-korupsi Badan Bantuan Pembangunan Resmi Jepang (ODA), yang memiliki Unit Konsultasi Anti-Korupsi untuk menangani penipuan dan korupsi yang terkait dengan inisiatif ODA Jepang. Pelanggar ketentuan ODA dapat dikeluarkan dari proyek-proyek ODA.^[19]

Selain itu, Jepang juga telah mengubah dan memperkuat undang-undang anti-pengaturan tender setelah serangkaian skandal pada tahun 2000-an. Laporan menunjukkan bahwa hingga tahun 2009, reformasi ini efektif dan menyebabkan penurunan signifikan dalam praktik tender yang tidak kompetitif.^[20]

Referensi