Korupsi di Nepal tersebar luas dan meluas ke setiap sektor mulai dari pemerintah hingga peradilan, kepolisian, layanan kesehatan, dan pendidikan.^[1] Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 dari Transparency International, yang menilai 180 negara dalam skala dari 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"), Nepal memperoleh skor 34. Berdasarkan skor tersebut, Nepal menempati peringkat ke-100 dari 180 negara, di mana peringkat pertama menunjukkan negara dengan sektor publik yang paling bersih.^[2] Sebagai perbandingan regional, skor tertinggi di antara negara-negara kawasan Asia-Pasifik adalah 84, skor rata-rata kawasan adalah 44, dan skor terendah adalah 16.^[3] Untuk perbandingan secara global, skor tertinggi adalah 90 (peringkat 1), skor rata-rata dunia adalah 43, dan skor terendah adalah 8 (peringkat 180).^[4]

Korupsi menjadi hambatan besar dalam bisnis di Nepal. Praktik suap dan pembayaran pelicin marak terjadi, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pendaftaran usaha. Kondisi ini menurunkan daya saing ekonomi dan secara drastis meningkatkan biaya untuk memulai bisnis di Nepal. Walaupun Nepal memiliki Undang-Undang Pencegahan Korupsi, tetapi implementasinya lemah.^[5]

Unjuk rasa yang terjadi pada September 2025 dipicu oleh larangan pemerintah terhadap sejumlah platform media sosial yang mana sebelumnya berkembang tren menyorot nepotisme, dengan fokus pada hak istimewa berlebihan yang dinikmati anak-anak dan kerabat para pemimpin politik berpengaruh.^[6]

Dampak

Korupsi di Nepal menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, diperkirakan mencapai USD 3,3 miliar. Akibatnya, banyak sumber daya pembangunan dialihkan dari penerima manfaat yang semestinya, yang berdampak langsung pada meningkatnya biaya hidup. Transparency International mencatat bahwa harga air di Nepal 30 persen lebih mahal akibat korupsi, sementara harga barang kebutuhan umum rata-rata 20 persen di atas harga wajar.^[7]

Referensi