ENSIKLOPEDIA

Tekan Enter untuk memulai pencarian cepat.

Kembali ke Ensiklopedia Arsip Wikipedia Indonesia

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia

Kementerian Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Republik Indonesia

Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI (2025)

Gambaran umum

Dibentuk

22 April 1978 sebagai Kantor Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat (di bawah Departemen Pekerjaan Umum)
3 November 2009 sebagai Kementerian Perumahan Rakyat
8 November 2024 sebagai Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dasar hukum pendirian

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2024 Tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman^[1]

Bidang tugas

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Slogan

Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat

Alokasi APBN

Rp5,27 triliun (2025)^[2]
Rp1,81 triliun (Efisiensi)
Rp3,46 triliun (APBN 2025)^[3]

Nomenklatur sebelumnya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Susunan organisasi

Direktur Jenderal
Menteri	Maruarar Sirait
Wakil Menteri	Fahri Hamzah
Sekretaris Jenderal	Didyk Choiroel
Inspektur Jenderal	Heri Jerman


Kawasan Permukiman	Fitrah Nur
Perumahan Perdesaan	Imran
Perumahan Perkotaan	Sri Haryati
Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Azis Andriansyah
Staf Ahli
Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan dan Tata Ruang	Teddy Paul H. Siagian
Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan	Tasdiyanto
Hubungan Antar Lembaga	Roberia
Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat	Budi Permana

Alamat

Kantor pusat

Jl. Raden Patah 1 No. 1, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta 12110

Situs web

https://pkp.go.id/

Kantor pusat

Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan

Koordinat: 6°14′13.01669″S 106°48′2.70558″E / 6.2369490806°S 106.8007515500°E / -6.2369490806; 106.8007515500
Jl. Raden Patah 1 No. 1, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta 12110

Situs web

https://pkp.go.id/

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (disingkat Kementerian PKP) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman.

Sejarah

Nomenklatur kementerian khusus untuk perumahan pertama kali dibentuk pada 22 April 1978 sebagai Kantor Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat di bawah Departemen Pekerjaan Umum. Kemudian pada 19 Maret 1983, lembaga ini memisahakan diri mnejadi Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat.

Pada tahun 1999, lembaga ini naik tingkat menjadi Departemen Permukiman dan Pengembagan Wilayah tepatnya pada 29 Oktober 1999. Kemudian 23 Agustus 2000 dilakukan perombakan kabinet dan departemen. Fungsi nomenklatur pekerjaan umum dilebur ke departemen ini sehingga menjadi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.^[4] Pada tahun 2004, Departemen ini menjadi kembali Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

Status lembaga ini berubah kembali menjadi Kementerian Perumahan Rakyat pada 3 November 2009 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009. Dasar hukum perumahan diperkuat tahun 2011. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,^[5] kawasan permukiman adalah lingkungan tempat tinggal di luar kawasan lindung, baik perkotaan maupun perdesaan, yang mendukung kehidupan. Lima tahun kemudian pada 27 Oktober 2014, kementerian ini dilebur ke Kementerian Pekerjaan Umum.

Kemudian, dibentuk kembali dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan nama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kementerian PKP menangani rumah dan kawasan permukiman. Prabowo melantik Maruarar Sirait sebagai Menteri PKP dan Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri PKP pada 21 Oktober 2024.^[6]

Sejarah nomenklatur

Kantor Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat (1978–1983)
Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat (1983–1998)
Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman (1998-1999)
Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah (1999–2000)
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2000–2004)
Kementerian Negara Perumahan Rakyat (2004–2009)
Kementerian Perumahan Rakyat (2009–2014)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2014–2024)
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (2024–sekarang)

Tugas dan Fungsi

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:^[1]

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, penyelenggaraan pembangunan perumahan di kawasan perdesaan dan perkotaan, serta penyelenggaraan tata kelola dan manajemen risiko;
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian;
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Susunan organisasi

Susunan organisasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Permen PKP No. 1 Tahun 2024 terdiri atas:^[7]

Pimpinan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sekretariat

Sekretariat Jenderal
- Biro Perencanaan dan Kerja Sama
- Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana
- Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
- Biro Pengadaan Barang dan Jasa
- Biro Umum
- Biro Hukum
- Biro Komunikasi Publik

Inspektorat

Inspektorat Jenderal
- Sekretariat Inspektorat Jenderal
- Inspektorat Wilayah I
- Inspektorat Wilayah II
- Inspektorat Wilayah III
- Inspektorat Bidang Investigasi

Direktorat Jenderal

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
- Direktorat Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman
- Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
- Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen
- Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan
- Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan
- Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan
- Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan
- Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan
- Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan
- Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan
- Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan
- Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
- Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan
- Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas
- Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

Staf Ahli

Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan dan Tata Ruang
Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan
Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga
Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat

Pusat

Pusat Data dan Informasi
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perubahan organisasi


Nama K/L	Dasar hukum	Unit eselon I
Nama K/L	Dasar hukum	Unsur pembantu pimpinan	Unsur pelaksana	Unsur pengawas	Unsur pendukung	Staf ahli
Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat	^[8]	Sekretariat	Asisten I Bidang Pengembangan Pembangunan Perumahan Asisten II Bidang Perumahan Perkotaan Asisten III Bidang Perumahan Perdesaan Asisten IV Bidang Program Pembiayaan			Staf Ahli I Hukum Staf Ahli II Swasta dan Swadaya Masyarakat
Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat		Sekretariat	Asisten I Bidang Pengembangan Pembangunan Perumahan Asisten II Bidang Perumahan Perkotaan Asisten III Bidang Perumahan Perdesaan Asisten IV Bidang Program Pembiayaan			Staf Ahli I Bidang Sosial dan Budaya Staf Ahli II Bidang Ekonomi Staf Ahli III Bidang Hubungan Antar Lembaga
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah	Keppres 177/2000^[9] Keppres 109/2001^[10]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Inspektorat Jenderal	Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi Badan Penelitian dan Pengembangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah dan Keterpaduan Pembangunan Daerah Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Hubungan Luar Negeri Staf Ahli Bidang Pengembangan Keahlian dan Tenaga Fungsional
Kementerian Negara Perumahan Rakyat	Perpres 10/2005^[11]	Sekretariat	Deputi Bidang Pembiayaan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Deputi Bidang Perumahan Formal			Staf Ahli
Kementerian Perumahan Rakyat	Perpres 24/2010^[12]	Sekretariat	Deputi Bidang Pembiayaan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Deputi Bidang Perumahan Formal			Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Staf Ahli Bidang Kemitraan dan Hubungan Antar Lembaga Staf Ahli Bidang Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Industri Staf Ahli Bidang Tata Ruang, Pertanahan, dan Permukiman
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Perpres 15/2015^[13]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan	Inspektorat Jenderal	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Badan Penelitian dan Pengembangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Perpres 135/2018^[14]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Inspektorat Jenderal	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Badan Penelitian dan Pengembangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Staf Ahli Bidang Keterpaduan dan Pembangunan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Perpres 27/2020^[15]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Inspektorat Jenderal	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perpres 191/2024^[16]	Sekretariat Jenderal	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Inspektorat Jenderal		Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan, dan Tata Ruang Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri, dan Lingkungan Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Daftar menteri

Artikel utama: Daftar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia

Galeri

Logo Kementerian Perumahan Rakyat (2009–2014)
Logo Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2014–2024)
Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (2025)

Referensi

1 2 Peraturan Presiden Republtk Indonesia Nomor 191 Tahun 2024 Tentang Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman
↑ "Tok! Anggaran Kementerian PKP Cuma Rp 5,27 Triliun, Ini Sumbernya". Kontan. 3 Desember 2024. Diakses tanggal 31 Desember 2024.
↑ Lengkap! Ini Daftar Terbaru Kementerian dan Lembaga Terdampak Efisiensi Anggaran
↑ "Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 234/M Tahun 2000, tertanggal 23 Agustus 2000". Diarsipkan dari asli tanggal 2007-08-19. Diakses tanggal 2006-02-21.
↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
↑ Dulu Kemenpera, Sekarang Nama Kementerian Perumahan Disingkat PKP
↑ Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
↑ Daftar nama dan alamat pejabat-pejabat negara Republik Indonesia. 1985. hlm. 78–82. Diakses tanggal 21 Mei 2026.
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 15 Desember 2000. Diakses tanggal 16 Mei 2026.
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 10 Oktober 2001. Diakses tanggal 16 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 31 Januari 2005. Diakses tanggal 16 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 14 April 2010. Diakses tanggal 16 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 21 Januari 2015. Diakses tanggal 16 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 20 Desember 2018. Diakses tanggal 20 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 7 Februari 2020. Diakses tanggal 20 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 8 November 2024. Diakses tanggal 20 Mei 2026.

Lihat pula

Daftar Menteri Perumahan Rakyat Indonesia
Kementerian Indonesia

l b s Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia
Menteri: Maruarar Sirait • Wakil Menteri: Fahri Hamzah
Unsur pembantu pimpinan	Sekretariat Jenderal
Unsur pelaksana	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman • Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan • Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan • Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
Unsur pengawas	Inspektorat Jenderal
Lembaga terkait	Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Komite Tabungan Perumahan Rakyat Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan

Kementerian Indonesia

Daftar (termasuk logo-logonya)

Kementerian

Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	Dalam Negeri Luar Negeri Pertahanan Komunikasi dan Digital
Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan
Koordinator Bidang Perekonomian	Ketenagakerjaan Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Investasi dan Hilirisasi Pariwisata
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Agama Pendidikan Dasar dan Menengah Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kebudayaan Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pemuda dan Olahraga Haji dan Umrah
Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Agraria dan Tata Ruang Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Transmigrasi Perhubungan
Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Sosial Pelindungan Pekerja Migran Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Ekonomi Kreatif
Koordinator Bidang Pangan	Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan Lingkungan Hidup
Kementerian yang tidak dikoordinasikan kementerian koordinator	Sekretariat Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Perencanaan Pembangunan Nasional Keuangan

Lembaga Setingkat
Kementerian

Kejaksaan Agung
Tentara Nasional Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Badan Intelijen Negara
Kantor Staf Presiden
Badan Komunikasi Pemerintah
Dewan Ekonomi Nasional
Badan Siber dan Sandi Negara
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Badan Pusat Statistik

Sumber data: id.wikipedia.org via REST API v1