Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tugas dan Fungsi
Kementerian mempunyai tugas menyelenggaralan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:[ 1]
perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pelayanan publik, dan transformasi digital pemerintah;
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pelayanan publik, dan transformasi digital pemerintah;
koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Susunan Organisasi
Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:[ 1]
Pimpinan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Sekretariat
Inspektorat
Deputi
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Sekretariat Deputi
Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi
Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Sekretariat Deputi
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana
Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Politik, Hukum, Keamanan, dan Pemerintah Daerah Wilayah I
Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Perekonomian, Infrastruktur, dan Pemerintah Daerah Wilayah II
Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah III
Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pangan, Pembangunan Kewilayahan, dan Pemerintah Daerah Wilayah IV Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Sekretariat Deputi
Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur
Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur
Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Manajemen Talenta Sumber Daya Manusia Aparatur
Asisten Deputi Pengelolaan Kinerja, Sistem Penghargaan, dan Pengakuan Sumber Daya Manusia Aparatur
Asisten Deputi Pengembangan Sistem Merit dan Evaluasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Deputi Bidang Pelayanan Publik Sekretariat Deputi
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik
Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Publik
Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif
Asisten Deputi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik
Asisten Deputi Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Sekretariat Deputi
Asisten Deputi Perumusan Perumusan Strategi dan Kebijakan Transformasi Digital Pemerintah
Asisten Deputi Manajemen Transformasi Digital Pemerintah
Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah
Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital Nasional Staf Ahli
Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum
Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Staf Ahli Bidang Administrasi Negara
Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Galeri
Logo Kemenpan (2001–2009)
Logo Kemenpan RB (2009–2021)
Logo Kemenpan RB (2021–sekarang)
Percepatan Reformasi Birokrasi
9 Langkah Percepatan Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi Secara online
Island of Integrity
Manajemen Berbasis Kinerja (SAKIP/LAKIP)
Perencanaan Kinerja
Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja
Evaluasi Kinerja
Hasil Kinerja
Peningkatan Pelayanan Masyarakat
UU No. 25 Tahun 2009
PP 96/2012 tentang Pelayanan Publik
PermenPAN-RB 38/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
PermenPAN-RB 66/2012 tentang Pedonan Peniaian Kinerja Pembina/Penanggung jawab dan Pemeringkatan K/L dan Pemda dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
R.Perpres tentang Kewajiban Pembentukan Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat dalam Pelayanan Publik
R.Perpres tentang Ganti Rugi dalam Pelayanan Publik
Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan
RUU ASN
RUU Administrasi Pemerintahan
RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
Revisi UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pranala luar
Unsur pembantu pimpinan Unsur pelaksana Unsur pengawas
Daftar (termasuk logo-logonya)
Kementerian
Lembaga Setingkat
Konsep Unsur Jabatan ASN Kelembagaan Pendidikan Hal terkait
.svg)
.svg)
.svg)
.svg)
.svg)
