Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil untuk menjalankan fungsi tertentu dalam kepemerintahan Indonesia. Definisi jabatan fungsional (disingkat JF) dalam peraturan perundang-undangan yaitu sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.^[1]

Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa rumpun jabatan yang ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.^[2] Pemegang jabatan fungsional dinamakan Pejabat Fungsional. Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.

Rumpun jabatan

Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan / atau jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.

Pengelompokan jabatan fungsional

Pengelompokan jabatan fungsional dibagi menurut pengangkatan dan angka kredit yakni jabatan fungsional tertentu / khusus dan jabatan fungsional umum.^[5]

Angka kredit

Angka Kredit menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.^[8] Penetapan angka kredit jabatan fungsional dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan memperhatikan usul dari pimpinan instansi pemerintah pembina jabatan fungsional setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan teknis secara tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, dengan mengacu pada rumpun jabatan yang ditetapkan oleh Presiden.^[9]

Catatan kaki

Daftar pustaka

• Pemerintah Indonesia (1994), Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PDF), Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547, Jakarta: Sekretaris Negara^{[pranala nonaktif permanen]}
• Pemerintah Indonesia (1999), Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PDF), Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037, Jakarta: Kantor Staf Presiden^{[pranala nonaktif permanen]}
• Pemerintah Indonesia (2014), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (PDF), Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494, Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2018-09-20, diakses tanggal 2019-11-23
• Pemerintah Indonesia (2017), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PDF), Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI