ENSIKLOPEDIA

Tekan Enter untuk memulai pencarian cepat.

Kembali ke Ensiklopedia Arsip Wikipedia Indonesia

Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor

Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor

Gambaran umum
Didirikan	23 Juli 2002
Dasar hukum pendirian	Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 54 Tahun 2002^[1]
Dibubarkan	20 Juli 2020
Dasar hukum pembubaran	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020^[2]
Lembaga pengganti	Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Struktur
Ketua	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Wakil Ketua	Menteri Keuangan (2002–2005) Menteri Perhubungan (2005–2020)
Sekretaris	Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Ketua Pelaksana	Wakil Sekretaris Kabinet

Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor adalah sebuah lembaga nonstruktural Indonesia. Lembaga ini berperan dalam peningkatan kelancaran arus barang ekspor dan impor serta peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan secara terpadu.

Susunan Kepengurusan

Susunan keanggotaan Tim Koordinasi

Ketua: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Wakil Ketua:
- Menteri Keuangan (2002–2005)^[3]
- Menteri Perhubungan (2005–2020)^[3]
Anggota
- Menteri Perindustrian dan Perdagangan (2002–2004)
- Menteri Perindustrian (2004–2020)
- Menteri Perdagangan (2004–2020)
- Menteri Perhubungan (2002–2005)^[3]
- Menteri Badan Usaha Milik Negara (2007–2020)^[4]
- Panglima Tentara Nasional Indonesia
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Jaksa Agung
Sekretaris: Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana

Ketua Pelaksana: Wakil Sekretaris Kabinet
Anggota:
- Direktur Jenderal Bea dan Cukai
- Direktur Jenderal Pajak
- Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
- Direktur Jenderal Perhubungan Laut
- Direktur Jenderal Perhubungan Udara
- Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan
- Kepala Staf Umum TNI
- Deputi Kepala Polisi Republik Indonesia Bidang Operasional
- Jaksa Agung Muda Intelijen Republik Indonesia
- Ketua Kamar Dagang dan Industri
- Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (2005–2020)^[3]
- Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri (2005–2020)^[3]
- Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (2007–2020)^[4]
- Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan (2007–2020)^[4]
- Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata (2007–2020)^[4]
Sekretaris: Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan.

Referensi

↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor Dan Impor" (PDF). Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 23 Juli 2002. Diakses tanggal 8 Agustus 2025.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional" (PDF). Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 20 Juli 2020. Diakses tanggal 8 Agustus 2025.
1 2 3 4 5 "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor Dan Impor" (PDF). Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 5 September 2005. Diakses tanggal 9 Agustus 2025.
1 2 3 4 "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor Dan Impor" (PDF). Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 2 Oktober 2007. Diakses tanggal 9 Agustus 2025.

l b s Bekas Lembaga Nonstruktural Indonesia
Bidang Maritim	Bakorkamla Dekin DMI
Bidang Energi	Bakoren BP Migas Bappetal Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT PLN EITI
Bidang Pembangunan	BKP4N BKPRN BPKSI Selat Sunda BPPSPAM BRR Aceh dan Nias BPLS BPWS DP KTI KKPPI KPP-KEK Batam, Bintan, & Karimun TKPP Rusun UP4B
Bidang Ekonomi & Perdagangan	BP KAPET Dewan Nasional Kawasan PBPB KEN KEIN KPC-PEN Komite SPNBE 2017–2019 KP3EI Satgas PPB TK–PKAB Ekspor & Impor
Keuangan	BP DAU BPPN DPKEK KKSK KNKS
Bidang Teknologi	BRTI Badan Pertimbangan Telekomunikasi Dewan Telekomunikasi DEPANRI DRN KIN
Bidang Pendidikan	BSNP DBN
Bidang Pertanian & Pangan	BBN BP Bimas Bakorluh DGN DKP KNPZ
Bidang Tenaga Kerja & Sosial	BKPTKI KAN-PBPTA Komnas Lansia LKP2KS Paca TNP2K
Bidang Kehutanan & Lingkungan Hidup	BP-REDD+ BRG BRGM DNPI Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan Tim Pengelola Mangrove
Bidang Kesehatan	BPRS Komisi Penanggulangan AIDS KKI KTKI MDTK
Unit Kepresidenan	UKP4 UKP-PIP UKP3R Unit Staf Kepresidenan PCO
Lain-lain	Dewan Polkam BOPI BP2N BAPEK BSANK Wantannas KASN KPHI Tim Nasional PNR

Sumber data: id.wikipedia.org via REST API v1