Partai Golkar

Ia menjabat Sekretaris Pengurus Daerah Angkatan Muda Partai Golongan Karya (Golkar) dari tahun 2002 hingga tahun 2004 dan melanjutkan sebagai ketua hingga tahun 2009 sekaligus menjabat posisi sebagai Wakil Ketua Bidang Pemuda Dewan Perwakilan Daerah II Partai Golkar Kota Surabaya.^[8] Kemudian, ia menjabat Ketua DPD II Partai Golkar dari tahun 2009 sampai 2015.^[9] Ia digantikan oleh Muhammad Alyas karena keterlibatannya dalam Musyawarah Nasional di Bali sehingga ia dicopot oleh Musyawarah Nasional di Ancol yang merupakan musyawarah resmi.^[10]Ia mulai menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum DPP Partai pada tahun 2018 di bawah kepemimpinan Airlangga Hartanto.^[11] Pada tahun 2021, ia terpilih sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Azis Syamsuddin yang terjerat korupsi.^[12]

Organisasi masyarakat

Ia menjabat Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia sampai tahun 2007. Lalu, ia menjabat Wakil Ketua Kompartemen KADIN Jawa Timur sampai tahun 2009. Selama menjabat, ia juga menjadi Ketua Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong Kota Surabaya hingga tahun 2013.^[8] Ia terpilih menjadi Ketua Umum MKGR dari tahun 2020 hingga 2025.^[13] Pada tahun 2025, ia kembali maju menjadi calon ketua umum organisasi ini pada periode 2025-2030.^[14] Namun, rapat ini ditunda karena aksi protes unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia Agustus–September 2025.^[15]

Mahkamah konstitusi

Ia diangkat menjadi hakim MK menggantikan Arief Hidayat karena akan memasuki masa pensiun.^[16] Namun, proses pemilihan ini dinilai oleh Susi Dwi Harijanti sebagai proses yang tidak transparan dan melanggar konstitusi.^[17]

Anggota DPR RI

Pada tahun 2014, ia menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam pemilihan umum Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014 dengan perolehan suara 30.090 suara dari daerah pemilihan Jawa Timur 1.^[20] Selama menjabat, ia ditunjuk sebagai anggota dari Mahkaman Kehormatan Dewan pada tahun 2015 menggantikan Budi Supriyanto ^[21] Ia kembali mengikuti Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019 dari daerah pemilihan yang sama dan kembali terpilih dengan perolehan 106.106 suara.^[22]

Lalu, ia mengikuti Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 dan meraih posisi kedua di daerah pemilihan yang dengan 147.185 suara.^[23] Sejak terpilih, Adies menjabat sebagai Wakil Ketua DPR-RI bidang ekonomi dan keuangan^[24] yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III dari tahun 2019.^[25]

Posisinya sebagai anggota DPR dinonaktifkan karena pendapatnya terkait tunjangan rumah bernilai 50 juta sebulan masuk akal karena tidak mendapatkan rumah dinas.^[26] Ia juga mengklarifikasi bahwa tunjangan beras hanya sekitar 200 ribu, bukan 12 juta seperti serta tidak adanya kenaikan gaji pokok anggota DPR.^[27] Ia juga meralat bahwa tunjangan perumahan hanya senilai 3 juta per bulan, bukan 50 juta.^[28] Ia secara resmi dinonaktifkan pada tanggal 1 September.^[29] Namun, pada tanggal 5 November 2025, Mahkamah Kehormatan Dewan mengaktifkannya kembali.^[30] Ia pun mundur dari posisi sebagai anggota DPR sekaligus dari keluar dari Partai Golkar sebelum dipilih menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi.^[31]