Pengajuan bakal calon

Persyaratan pengajuan bakal calon meliputi:

1. disusun dalam daftar bakal calon;
2. daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan (“dapil”);
3. daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap dapil; dan
4. setiap 3 orang bakal calon pada susunan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib terdapat paling sedikit 1 orang bakal calon perempuan.

Kemudian, jika penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai:

1. kurang dari 50, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau
2. 50 atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.

Persyaratan umum

1. telah berumur 21 tahun atau lebih;^[3]
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. dapat berbicara, membaca, dan/ atau menulis dalam bahasa Indonesia;^[4]
5. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;^[5]
6. setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
7. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
8. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
9. terdaftar sebagai pemilih;
10. bersedia bekerja penuh waktu;
11. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;^[6][7]
12. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/ atau karyawan pada badan usaha milik negara, dan/ atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
14. menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
15. dicalonkan hanya di 1 lembaga perwakilan; dan
16. dicalonkan hanya di 1 dapil.

Dasar hukum

Hak dan kewajiban anggota DPR diatur dalam beberapa landasan hukum, antara lain:

• Undang-Undang Dasar (UUD) 1945: Pasal 20A ayat (2) menggariskan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai hak-hak utama DPR.
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014: Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) beserta perubahannya, yang merinci hak dan kewajiban anggota DPR.

Hak anggota DPR

Hak-hak anggota DPR dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

• Hak interpelasi: Hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.^[8]
• Hak angket: Hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.^[9]
• Hak menyatakan pendapat: Hak untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air, serta tindak lanjut dari pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi.^[10]

Kewajiban anggota DPR

Anggota DPR juga memiliki kewajiban yang harus dipatuhi, di antaranya:

• Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara dan mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.^[16]
• Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan.^[17]
• Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memelihara keharmonisan di tengah masyarakat.
• Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.^[18]
• Berpartisipasi aktif dalam setiap rapat-rapat DPR, baik paripurna maupun alat kelengkapan.^[19]
• Menjaga martabat, kehormatan, dan citra lembaga legislatif di mata publik.^[20]
• Memberikan pertanggungjawaban kepada para konstituen di daerah pemilihnya.^[21]