Abad Pertengahan

Selama Periode Migrasi, suku Angli dan Yuti bermigrasi dari daerah-daerah di Denmark dan Schleswig-Holstein saat ini ke Kepulauan Britania pada abad ke-5 Masehi. Pada akhir abad ke-9, Viking Denmark menaklukkan dan mendiami sebagian besar wilayah utara dan timur Inggris (yang disebut Danelaw) dan meninggalkan banyak jejak pemukiman permanen. Pada awal abad ke-11, raja Denmark Knut yang Agung mendirikan "Kekaisaran Laut Utara" dengan memerintah kerajaan yang bersatu sebagai raja Inggris, Denmark, dan Norwegia.^[3] Setelah berakhirnya kekuasaan Denmark di Inggris (1042), hubungan secara bertahap dinormalisasi dan beralih ke perdagangan dan ikatan dinasti. Pada tahun 1472, Parlemen Skotlandia menyerap Kepangeranan Shetland ke dalam Kerajaan Skotlandia, setelah kegagalan membayar harta sesan yang dijanjikan kepada James III dari Skotlandia oleh keluarga mempelainya, Margaret dari Denmark.^[4] Kontak diplomatik resmi didokumentasikan pada akhir Abad Pertengahan; Pada tahun 1401, misalnya, Ratu Margrethe I dari Denmark mengirim surat kepada Raja Henry IV dari Inggris.^[5] Hubungan ekonomi awal antara kedua kekaisaran juga ada melalui jalur perdagangan melintasi Laut Baltik dan Laut Utara (misalnya, sebagai bagian dari Liga Hansa).

Periode modern awal

Hubungan politik dan keluarga semakin intensif pada periode modern awal. Kedua negara mengalami Reformasi pada abad ke-16 (Inggris menjadi Anglikan, Denmark Lutheran) dan terkadang mempertahankan aliansi berdasarkan Protestan. Pada tahun 1589, Raja James VI dari Skotlandia (kemudian James I dari Inggris) menikahi Putri Anna dari Denmark, yang memperkuat ikatan dinasti.^[3] Pada abad ke-17, terdapat misi diplomatik dan koalisi timbal balik, misalnya dalam Perang Tiga Puluh Tahun, ketika Denmark dan Inggris mengejar kepentingan Protestan di benua Eropa. Selama Perang Besar di Utara (1700–1721), Britania Raya (dalam persatuan pribadi dengan Hanover) dan Denmark terkadang berperang sebagai sekutu melawan supremasi Swedia di wilayah Laut Baltik. Pada tahun 1715, Britania Raya mendukung klaim Denmark atas Schleswig dengan jaminan diplomatik, dan pada tahun 1727 Denmark bergabung dengan aliansi Hanover yang dipimpin oleh Britania Raya. Untuk memperkuat hubungan, putri Inggris Louise (putri Raja George II) menikah dengan putra mahkota Denmark (kemudian Raja Frederick V) pada tahun 1743. Pada paruh kedua abad ke-18, Denmark menerapkan kebijakan netralitas yang ketat dalam konflik-konflik Eropa. Namun, netralitas Denmark ini menyebabkan meningkatnya ketegangan dengan Inggris menjelang akhir abad tersebut.^[6]

Perang dunia

Denmark tetap netral ketika Britania Raya berperang di pihak Entente Tiga melawan Blok Sentral dalam Perang Dunia I. Setelah perang, diplomat Inggris mendukung referendum tahun 1920 yang mengembalikan Schleswig Utara (Sønderjylland) ke Denmark. Dalam Perang Dunia II, Denmark diduduki oleh Jerman pada tahun 1940, dengan pemerintah Denmark di pengasingan mencari perlindungan di London. Untuk mencegah pengambilalihan oleh Jerman, pasukan Inggris menduduki Kepulauan Faroe Denmark pada bulan April 1940^[7] dan Islandia, yang juga merupakan wilayah Denmark pada saat itu,^[8] pada bulan Mei, berjanji untuk melindungi mereka sampai Denmark dibebaskan. Pada tanggal 4 Mei 1945, Marsekal Lapangan Bernard Montgomery mengumumkan penyerahan pasukan Jerman di Denmark. Keesokan harinya, unit-unit Inggris memasuki Kopenhagen diiringi sorak sorai penonton, mengakhiri pendudukan selama lima tahun.^[9]

Setelah tahun 1945

Setelah tahun 1945, hubungan Inggris-Denmark berkembang dalam kerangka kemitraan berdasarkan aliansi bersama. Kedua negara merupakan anggota pendiri NATO pada tahun 1949 dan bekerja sama erat dalam Aliansi Barat selama Perang Dingin. Denmark bergabung dengan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA) bersama dengan Inggris pada tahun 1960. Pada tahun 1973, Denmark dan Inggris bersama-sama bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (EC).^[10] Pada dekade-dekade berikutnya, kedua negara dipandang sebagai pro-Atlantisisme dan Eroskeptis; mereka sering mendorong integrasi yang hati-hati dan kerja sama transatlantik di dalam Uni Eropa. Seperti Inggris, Denmark memiliki banyak keberatan tentang pendalaman Uni Eropa dan mendapatkan pengecualian (misalnya, dari serikat moneter). London dan Kopenhagen bekerja sama erat dalam masalah keamanan. Denmark berpartisipasi bersama Inggris dalam beberapa misi militer internasional, seperti Perang Kosovo pada tahun 1990-an dan perang melawan teror. Secara khusus, Denmark mendukung koalisi sukarelawan yang dipimpin Amerika Serikat dan Inggris pada tahun 2003 dan mengirimkan sebuah fregat, sebuah kapal selam, dan sekitar 400 tentara ke Perang Irak. Denmark menyesalkan referendum keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa 2016 dan penarikan Britania Raya dari Uni Eropa pada tahun 2020, karena hal itu berarti bahwa mitra penting meninggalkan Uni Eropa.

Insiden Laut Baltik 2021 terjadi antara kapal Inggris dan Denmark.^[11]

Pada Juni 2023, menteri luar negeri kedua negara menandatangani deklarasi bersama di London untuk memperluas kerja sama lebih lanjut setelah Brexit. Perjanjian ini mengatur pendalaman kemitraan di bidang-bidang seperti kebijakan luar negeri dan keamanan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, migrasi, dan transisi energi.^[12]