Hubungan Belanda dengan Indonesia digambarkan sebagai hubungan khusus[1] yang berakar pada sejarah panjang interaksi kolonial selama berabad-abad. Hubungan ini dimulai pada masa perdagangan rempah-rempah, ketika Belanda mendirikan pos dagang Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) di wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia, sebelum kemudian menjajahnya sebagai Hindia Belanda hingga pertengahan abad ke-20. Indonesia merupakan koloni terbesar yang pernah dimiliki Belanda.
Pada awal abad ke-21, pemerintah Belanda berkomitmen untuk memperkuat hubungan dengan Indonesia, dengan menekankan bahwa hubungan ekonomi, politik, dan antarmasyarakat perlu terus dipererat dan dikembangkan lebih lanjut.[2]
Cornelis dan Frederick de Houtman,[4] adalah dua bersaudara penjelajah asal Belanda yang menemukan rute pelayaran dari Eropa ke Indonesia dan berhasil memulai perdagangan rempah-rempah Belanda. Pada tahun 1592, Cornelis de Houtman dikirim oleh para pedagang Amsterdam ke Lisbon untuk mencari sebanyak mungkin informasi tentang Kepulauan Rempah-rempah (sekarang di wilayah Maluku). Ketika de Houtman kembali ke Amsterdam, para pedagang memastikan bahwa Banten adalah tempat yang paling tepat untuk membeli rempah-rempah. Pada tahun 1594, mereka mendirikan Compagnie van Verre (secara harfiah berarti "perusahaan jarak jauh"), dan pada 2 April 1595, empat kapal berangkat dari Amsterdam: Amsterdam, Hollandia, Mauritius, dan Duyfken.
Cornelis de Houtman dan armadanya tiba pada 27 Juni 1596 di perairan Banten, kemudian kembali pada 14 Agustus 1597 dengan membawa 240 karung lada, 45 ton pala, dan 30 bal fuli (bunga pala).[5]
Pada tahun 1603, VOC memulai operasinya di wilayah yang sekarang disebut Indonesia, di mana mereka berperang untuk memperluas kekuasaannya.[6] Meskipun sejarah Indonesia juga mencatat adanya kekuatan kolonial Eropa lainnya, Belanda-lah yang berhasil memperkuat cengkeramannya atas kepulauan ini. Setelah kebangkrutan VOC pada tahun 1800, Belanda mengambil alih kendali langsung atas kepulauan tersebut pada tahun 1826.[7] Setelah itu, mereka juga berperang melawan penduduk pribumi dan kemudian menerapkan sistem kerja paksa serta perbudakan kontrak hingga tahun 1870, ketika pada tahun 1901 mereka memperkenalkan "Kebijakan Etis Belanda dan Kebangkitan Nasional Indonesia", yang mencakup peningkatan investasi pada pendidikan pribumi dan reformasi politik yang terbatas.
Namun, baru pada abad ke-20 kekuasaan Belanda benar-benar menguat dan membentuk wilayah yang kemudian dikenal sebagai Indonesia. Setelah pendudukan Jepang selama Perang Dunia II, Belanda berusaha kembali menegakkan kekuasaannya,[8] di tengah perjuangan bersenjata dan diplomatik yang sengit yang berakhir pada Desember 1949. Tekanan internasional kemudian memaksa Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia.[9] Pada tahun 1960, pemerintah Indonesia di bawah Soekarno memutuskan seluruh hubungan diplomatik dengan Belanda, dan hubungan tersebut baru dipulihkan pada tahun 1968 oleh pemerintahan Orde Baru.
Kunjungan kepala negara
Pada tahun 1970, Presiden Soeharto melakukan kunjungan resmi ke Belanda, yang kemudian dibalas dengan kunjungan kenegaraan oleh Ratu Juliana dan Pangeran Bernhard ke Indonesia pada tahun 1971.[10]Ratu Beatrix dan Pangeran Claus juga melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada tahun 1995.[11] Pada 22 April 2016, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan resmi ke Belanda.[12] Pada 10 Maret 2020, Raja Willem-Alexander melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dan secara mengejutkan menyampaikan permintaan maaf atas kekerasan berlebihan yang terjadi pada masa awal kemerdekaan Indonesia.[13][14] Pada 25 September 2025, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Belanda dan mengadakan pertemuan dengan Raja Willem-Alexander dan Ratu Máxima Zorreguieta untuk mempertahankan hubungan positif antara kedua negara, khususnya dalam kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan.[15]
Bagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya.
Raja Willem-Alexander (cucu Ratu Juliana) dan Ratu Maxima mengunjungi Indonesia pada tahun 2020. Ini merupakan kunjungan kedua Willem-Alexander setelah sebelumnya mengunjungi Indonesia bersama Ratu Beatrix dan ayahnya, Pangeran Claus pada tahun 1995.[17]
Hubungan antara kedua negara telah dirusak oleh niat separatis Organisasi Papua Merdeka.[18] Selain itu, Republik Maluku Selatan juga merupakan populasi Kristen yang berusaha memisahkan diri dari mayoritas-Muslim Indonesia. Dalam lapisan ini, mereka telah menyerang berbagai target[19] di Belanda pada 1970-an dan 1980-an, berusaha untuk memaksa negara itu untuk menekan Indonesia menjadi memungkinkan untuk memisahkan diri dari bangsa mereka.[20] Hubungan politik kemudian tegangnya seperti pejabat Indonesia menolak untuk mengunjungi Belanda, sementara kelompok itu diizinkan untuk membawa kasus ke pengadilan terhadap mereka. Pada tahun 2010, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, membatalkan kunjungan ke Belanda setelah aktivis kelompok meminta pengadilan Belanda untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan baginya. langkah itu dikecam oleh aktivis pro-Indonesia Maluku di Jakarta. Namun, kunjungan Menteri Luar Negeri Belanda, Bernard Bot ke Indonesia pada tahun 2005 untuk merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-60 ditandai dengan momen bersejarah dalam hubungan antara kedua negara. Setelah berkunjung, hubungan antara Indonesia dan Belanda lebih lanjut ditingkatkan dan diperkuat oleh perluasan kerjasama dalam berbagai bidang.[21]
Pada tahun 2010, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan kunjungan ke Belanda setelah aktivis kelompok tersebut meminta pengadilan Belanda untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan untuknya.[22] Langkah tersebut dikutuk oleh aktivis Maluku pro-Indonesia di Jakarta.[23]
Belanda merupakan salah satu mitra dagang terpenting Indonesia di Eropa. Nilai perdagangan antara Belanda dan Indonesia pada tahun 2024 mencapai US$5,7 miliar. Belanda secara konsisten menjadi investor terbesar dari Uni Eropa dan menempati peringkat 10 besar investor teratas di Indonesia.[24]
Sebaliknya, perusahaan-perusahaan Belanda memandang Indonesia sebagai gerbang mereka menuju pasar ASEAN yang lebih luas, yang merupakan rumah bagi lebih dari 500 juta penduduk.[butuh rujukan]
Bantuan pembangunan
Selama lebih dari 25 tahun, dari 1966 hingga 1992, bantuan pembangunan diberikan oleh Belanda kepada Indonesia dalam kerangka Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI).[25]
IGGI didirikan pada akhir tahun 1960-an untuk membantu mengkoordinasikan aliran bantuan luar negeri ke Indonesia, dan dipimpin serta diselenggarakan oleh pemerintah Belanda selama lebih dari dua dekade, khususnya sepanjang tahun 1970-an dan 1980-an.
Namun, pada awal tahun 1990-an, Menteri Kerja Sama Pembangunan Belanda saat itu, Jan Pronk, menjadi semakin kritis terhadap kebijakan dalam negeri Indonesia. Sebagai tanggapan, pada awal tahun 1992, pemerintah Indonesia menyatakan tidak ingin lagi berpartisipasi dalam pertemuan tahunan IGGI di Den Haag, dan lebih memilih agar kelompok konsultatif donor baru, yaitu Consultative Group on Indonesia (CGI), dibentuk dan dipimpin oleh Bank Dunia.[26]
Militer Indonesia kadang-kadang masih membeli peralatan dari Belanda. Meski saat ini Indonesia telah menjadi negara yang berdaulat, Indonesia telah memfokuskan kedepan untuk bidang militer yang jauh lebih kuat karena masa kelamnya dijajah oleh bangsa barat dan juga Jepang, militer Indonesia telah mencapai angka peringkat 14 dunia dari GFP (Global Fire Power) data yang telah dikumpulkan, bahkan telah menjadi negara dengan bidang militer paling maju di ASEAN.[27]
Rijsttafel, penghubung kuliner antara Belanda dan Indonesia
Jejak pengaruh Belanda di Indonesia mencakup kata serapan dari bahasa Belanda dalam bahasa Indonesia serta pengaruh kuliner. Beberapa hidangan Indonesia diadopsi dan kemudian memengaruhi kuliner Belanda. Meskipun hubungan budaya kini tidak lagi seerat dahulu, keberadaan agama Kristen di Indonesia merupakan hasil dari penyebaran agama oleh para misionaris Belanda.[29] Selain itu, terdapat populasi orang Indonesia yang cukup besar di Belanda. Banyak dari mereka mendirikan gereja-gereja sendiri dalam apa yang disebut sebagai "misi terbalik", yang merujuk pada kegiatan misionaris Belanda di masa kolonial.[30]
Warisan lain dari masa kolonial di Indonesia adalah sistem hukum yang diwarisi dari Belanda. Pada tahun 2009, Menteri Kehakiman BelandaErnst Hirsch Ballin mengunjungi Indonesia, yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai langkah awal dalam upaya reformasi sistem hukumnya.[31]
Selama berabad-abad hubungan kolonial, sejumlah lembaga kebudayaan di Belanda—seperti Tropenmuseum dan Rijksmuseum voor Volkenkunde di Leiden—menyimpan koleksi besar artefak arkeologi dan etnologi Indonesia. Keduanya merupakan pusat studi Indonesia terkemuka di Eropa, yang berfokus pada budaya, sejarah, arkeologi, dan etnografi Indonesia.
Erasmus Huis—pusat kebudayaan Belanda di Jakarta—didirikan pada tahun 1970 sebagai bentuk kerja sama budaya untuk memajukan seni dan pertukaran kebudayaan antara Indonesia dan Belanda. Selain berbagai pameran, pertunjukan musik, dan pemutaran film, kuliah umum mengenai budaya Belanda dan Indonesia juga secara rutin diselenggarakan di aula dan galeri Erasmus Huis.[32]
↑Dutch development policy in Indonesia, including the work of the IGGI, is discussed in detail in J.A. Nekkers and P.A.M. Malcontent (eds), 2000, Fifty Years of Dutch Development Cooperation 1949-1999, The Hague: Sdu publishers.
↑According to Malcontent and Nekkers, the episode caused "an uproar" in The Hague. For details, see P.A.M. Malcontent and J.A, Nekkers, "Introduction: Do something and don't look back", in J.A. Nekkers and P.A.M. Malcontent, ibid., p. 51.
↑"Archived copy"(PDF). Diarsipkan dari asli(PDF) tanggal 2011-07-19. Diakses tanggal 2010-11-30. Pemeliharaan CS1: Salinan terarsip sebagai judul (link)
_Fatahillah_Square_(2025)_-_img_03.jpg)
![[icon]](?wiki_title=Berkas:Wiki_letter_w_cropped.svg){kind=small}
_sails_in_formation_off_the_coast_of_Hawaii_during_RIMPAC_2024_on_22_July_2024_-_3.jpg)
