Pra-Kemerdekaan

• Thomas Hewes adalah konsul Amerika Serikat pertama yang menjabat di Batavia, Jawa pada 24 November 1801 dan selesai menjabat pada 26 Januari 1802.

Konsulat ini kemudian tutup pada 27 Februari 1942 dan dibuka kembali pada 24 Oktober 1945

• Robert R Purvis menjadi Agen Perdagangan di Medan, Sumatra yang ditunjuk oleh Mentri Luar Negri AS pada 12 Juli 1853; kemudian kantor Agen Perdagangan dijadikan kantor wakil konsulat pada tahun 1866 dan agen konsulat pada tahun 1898. Kantor agen perdagangan ini kemudian diperintahkan untuk ditutup pada 4 Januari 1916 dan menjadi konsulat dengan Horace J. Dickinson sebagai konsul yang pertama pada 21 Juli 1917. Konsulat ini sendiri kemudian ditutup pada 25 Juli 1917.
• Joseph Balestier menjadi konsul di Riau, Kepulauan Bintan pada 11 Oktober 1833 penunjukannya disahkan pada 10 Februari 1834. Tidak jelas kapan perwakilan di Riau ini akhirnya ditutup.
• Carl Van Oven menjadi agen konsuler pada 11 Januari 1866 di Surabaya, Jawa. Kantor ini kemudian menjadi konsulat dengan ditunjuknya Harry Campbel pada 25 Mei 1918. Konsulat Surabaya kemudian ditutup pada 22 Februari 1942 dan dibuka lagi untuk umum pada 27 Mei 1950.
• Edward George Taylor menjadi agen konsuler di Semarang, Jawa pada 10 Juli 1885. Agensi ini kemudian ditutup pada 1 Oktober 1913

Pendaratan pertama tentara Amerika di Indonesia pada masa Perang Dunia II

• 21 April 1944 AS mendarat di Hollandia (sekarang Jayapura)^[5]
• 27 Mei 1944 AS mendarat di Noemfeex (sekarang disebut Numfor)
• 30 Juli 1944 AS mendarat di Sansapor.

1949-1975

Amerika Serikat memiliki peran yang besar dalam menuntut kemerdekaan Indonesia. Adanya Perang Dingin bersamaan dengan Republik Indonesia yang menunjukan bisanya dalam menekan ancaman-ancaman komunis internal seperti Peristiwa Madiun pada tahun 1948. Kebijakan luar negeri AS terhadap Indonesia sejak tahun 1940an yaitu terus mendukung Indonesia untuk menghindari berkembangnya komunisme dan AS menjadi penyuplai senjata terbesar ke Indonesia. Setelah Jepang, Indonesia merupakan salah satu negara pro-AS terbesar di Asia. Investasi dari AS dalam industri minyak bumi dan sumber daya alam lainnya termasuk sangat besar dan Indonesia juga memiliki kendali atas jalur-jalur pelayaran yang strategis.^[6]

Belanda mencoba mengambil alih kembali Indonesia setelah menyerahnya Jepang. Namun, nasionalisme Indonesia tumbuh secara signifikan pada masa okupansi Jepang yang kemudian menentang kembalinya Belanda sehingga menyebabkan terjadinya Revolusi Nasional Indonesia. AS berperan besar di PBB untuk menekan Belanda untuk menarik dari Indonesia dengan mengancam mencabut Belanda dari bantuan Marshall Plan. Indonesia meraih kemerdekaan penuh dari Belanda pada Desember 1949. Indonesia memberlakukan kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia dan sekitar 9 dari 10 warga Belanda kembali ke negara asalnya.^[7] Indonesia berperan besar dalam terbentuknya Gerakan Non-Blok bersama dengan India dan Yugoslavia untuk menentang pengaruh dari Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ketika Indonesia mulai menjual karet ke Tiongkok pada pertengahan 1950an, pemerintahan AS di bawah Presiden Eisenhower menentang kebijakan tersebut dan membujuk Indonesia untuk berhenti menjual karet ke Tiongkok sehingga hubungan diplomatik dapat berlangsung dengan baik.^[8][9]

Di bawah pemerintahan John F. Kennedy, AS melakukan intervensi dalam Sengketa Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda. AS menengahi pembentukannya Perjanjian New York yang pada akhirnya memberikan Irian Barat ke Indonesia pada tahun 1969 setelah diadakannya Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA).^[10] Pemerintahan AS di bawah Lyndon B. Johnson mengirimkan pasukan AS dalam jumlah besar ke Vietnam selama Perang Vietnam. Hal tersebut meningkatkan ketegangan antara Indonesia dengan AS yang diperburuk dengan semakin dekatnya Indonesia ke Blok Timur, berkembangnya Partai Komunis Indonesia dan berlangsungnya Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Setelah terjadinya upaya kudeta, dan terjadinya pembantaian terduga komunis, Presiden Soekarno digantikan dengan Soeharto yang pro-barat sehingga AS memberikan bantuan militer dan finansial ke Indonesia.^[11][12]

Krisis Timor Timur

Dengan menangnya kelompok sayap kiri Fretilin dalam perang sipil di Timor Leste. Pemerintahan Soeharto khawatir jika adanya pemerintahan kiri sebagai tetangga dapat membangun gerakan-gerakan separatis di Indonesia.^[13] Beberapa kelompok anti-Fretilin melarikan diri ke Timor Barat dan meminta pemerintah Indonesia untuk menganeksasi Timor Leste. Pada 6 Desember 1975, Presiden AS Gerald Ford dan menteri luar negeri Henry Kissinger bertemu dengan Soeharto dan mengindikasikan bahwa AS tidak akan menentang invasi Indonesia ke Timor Leste. Pada esok harinya Indonesia melakukan invasi ke Timor Leste dan menjadikannya provinsi ke-27 bernama Timor Timur. Posisi AS tersebut diakibatkan oleh inginnya AS mempertahankan hubungan diplomatik yang baik dengan Indonesia akibat dari berkembangnya pengaruh Indonesia dalam kawasan Asia Tenggara.^[14] Setelah invasi, AS terus memberikan bantuan militer ke Indonesia sebesar $20 juta setiap tahunnya dan penjualan senjata ke Indonesia meningkat secara signifikan selama masa pemerintahan Jimmy Carter.^{[butuh rujukan]}

Pendudukan Indonesia di Timor Leste selama hampir 25 tahun dipenuhi dengan konflik antara kelompok separatis terutama Fretilin dengan militer Indonesia. Indonesia mengalami sanksi dari AS di bawah pemerintahan Bill Clinton ketika terjadinya konflik berdarah setelah berlangsungnya referendum kemerdekaan yang menunjukan besarnya dukungan terhadap kemerdekaan pada tahun 1999.^[15] Indonesia melepaskan kekuasaannya dari Timor Leste setelah masuknya intervensi asing yang dipimpin oleh Australia.^[16][17]

Sejak 2000

Sejak berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1989 dan krisis Timor Leste pada tahun 2000, hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dengan Indonesia telah membaik. Hubungan antara kedua negara mencapai puncaknya pada tahun 2000 setelah Indonesia mengalami transisi dari pemerintahan otoriter menuju pemerintahan yang demokratis. Perbaikan hubungan juga diakibatkan oleh efektifnya kebijakan anti-terorisme di Indonesia. Presiden AS Barack Obama mengakui pentingnya peran Indonesia dalam urusan dunia.^[18][19]

Amerika Serikat memiliki kepentingan ekonomi, komersial, dan keamanan di Indonesia. Hal itu didasari atas lokasi Indonesia yang strategis yang dilalui oleh beberapa jalur perdagangan dunia. Kooperasi keamanan antara kedua negara terus berkembang meskipun tidak adanya perjanjian resmi antara kedua negara. Kerjasama antara kedua negara dalam kontraterorisme terus berkembang terutama setelah terjadinya serangan bom Bali pada tahun 2002 dan diketahuinya adanya kelompok-kelompok teroris seperti Jamaah Islamiyah.^{[butuh rujukan]}

Sumber utama

• McMahon, Robert J., ed. Foreign Relations of the United States, 1958-1960: Indonesia vol. XVII. Washington, DC: GPO, 1994. online.