Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia
Lambang Kemenkopolkam
Gedung Kemenkopolhukam (2010)
Gambaran umum
Dibentuk	Maret 29, 1978; 48 tahun lalu (1978-03-29)
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan[1]
Bidang tugas	Politik dan keamanan
Nomenklatur sebelumnya
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (2004–2024)
Susunan organisasi
Menteri Djamari Chaniago Wakil Menteri Lodewijk Freidrich Paulus Sekretaris Kementerian Mochammad Hasan Inspektorat Teddy Sudjarwo Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Heri Wiranto Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Mohammad Kurniadi Koba Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Purwito Hadi Wardhono Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desman Sujaya Tarigan Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Eko Dono Indarto Staf Ahli Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi - Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Oka Prawira Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Suharto Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Transformasi Digital Tonny Hermawan R Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Pertahanan • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kejaksaan Agung Republik Indonesia • Tentara Nasional Indonesia • Kepolisian Republik Indonesia
Alamat
Kantor pusat	Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110
Situs web	polkam.go.id
Kantor pusat
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 6°10′42.780″S 106°49′18.116″E / 6.17855000°S 106.82169889°E / -6.17855000; 106.82169889 Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110
Situs web
polkam.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polkam RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan keamanan. Kemenko Polkam RI dipimpin oleh Djamari Chaniago sejak tanggal 17 September 2025, menggantikan Budi Gunawan. Kemenko Polhukam merupakan mitra kerja strategis bagi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang membidangi urusan luar negeri, pertahanan, komunikasi, informasi, dan intelijen. ^[2]Kemitraan ini memastikan adanya sinergi antara pemerintah dan legislatif dalam merumuskan dan mengawasi kebijakan-kebijakan krusial yang berkaitan dengan stabilitas politik, keamanan nasional, dan hubungan internasional.

Sejarah

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dibentuk pada tanggal 29 Maret 1978 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/M Tahun 1978. Ditetapkan bersamaan dengan pembentukan Kabinet Pembangunan III, nomenklatur awal jabatan Menko Polkam adalah Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Lahirnya Kemenko Polkam dilatarbelakangi terganggunya stabilitas politik dan keamanan pada pertengahan dekade 1970-an. Antara lain meletusnya peristiwa Malari hingga memanasnya kondisi Timor Timur. Atas peristiwa tersebut, Presiden ke-2 Soeharto kemudian menyadari bahwa sangat kurangnya koordinasi antar-lembaga keamanan lemah, ditandakan dengan pengambilan keputusan beragam tersebut terhadap 1 peristiwa.^[3] Presiden Soeharto kemudian membentuk Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan Nasional (Dewan Polkam), yang menjadi harapan baru terciptanya stabilitas politik dan keamanan di Indonesia.^[4]

Lembaga Dewan Polkam ini kemudian disempurnakan melalui pembentukan kementerian koordinator baru pada tahun 1978, yakni Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Tugas dan fungsi

Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan keamanan. Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:^[1]

1. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang politik dan keamanan;
2. perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang politik dan keamanan;
3. pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang politik dan keamanan;
4. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
5. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet;
6. penyelesaian masalah di bidang politik dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
7. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebiiakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang politik dan keamanan;
8. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
9. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden.

Koordinasi

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengoordinasikan:^[1]

1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Luar Negeri
3. Kementerian Pertahanan
4. Kementerian Komunikasi dan Digital
5. Kejaksaan Agung Indonesia
6. Tentara Nasional Indonesia
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia
8. BNPP-RI
9. Instansi lain yang dianggap perlu

Susunan organisasi

Kementerian Koordinator terdiri atas:^[1]

1. Sekretariat Kementerian Koordinator
2. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
3. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
4. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa
5. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
6. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi
7. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi
8. Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional
9. Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman
10. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Transformasi Digital

Sejarah nomenklatur

• Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (1978–1993)
• Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (1993–2000)
• Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan (2000–2001)
• Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (2004–2024)
• Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (2001–2004, 2024–sekarang)

Galeri

• 
  Logo Kemenkopolhukam (2009–2024)
• 
  Logo Kemenkopolkam (2024–sekarang)

Referensi

Lihat pula

• Daftar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia
• Kementerian Indonesia
• Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia
• Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan Nasional

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia