Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia
Logo Kementerian
Petahana Lodewijk Freidrich Paulus sejak 21 Oktober 2024
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia
Ditunjuk oleh	Presiden Indonesia
Pejabat perdana	Lodewijk Freidrich Paulus
Dibentuk	Oktober 21, 2024; 20 bulan lalu (2024-10-21)
Situs web	polkam.go.id

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia, umumnya disingkat Wamenkopolkam adalah wakil dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia. Saat ini Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia dijabat oleh Lodewijk Freidrich Paulus sejak 21 Oktober 2024.^[1][2]

Sejarah

Dalam penyusunan Kabinet Merah Putih, terdapat pemisahan nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menjadi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.^[3] Pemisahan tersebut membuat jabatan menteri dipecah menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Untuk pertama kalinya, jabatan Wakil Menteri Koordinator dibentuk dalam Kabinet Merah Putih. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dipegang perdana sejak 21 Oktober 2024 oleh Lodewijk Freidrich Paulus.^[4]

Pejabat

Partai politik:   Golkar (1)
No.	Foto	Nama (Lahir–Wafat)	Partai		Kabinet	Masa Jabatan		Menteri	Ket.
						Awal Menjabat	Akhir Menjabat
1.		Lodewijk Freidrich Paulus (lahir 1957)		Golkar	Merah Putih	21 Oktober 2024	Petahana	Budi Gunawan Sjafrie Sjamsoeddin (a.i) Djamari Chaniago	[A]

Nama jabatan

Gaji dan Tunjangan

Gaji wakil menteri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Wakil Menteri. Menurut Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.02/2015, tunjangan jabatan bagi wakil menteri adalah 85 persen dari tunjangan Menteri. Sehingga tunjangan dari wakil menteri sebesar Rp11.566.800 per bulan.^[5]

Merujuk Pasal 3 PMK, wakil menteri akan menerima fasilitas dari negara berupa kendaraan dinas, rumah jabatan, dan jaminan kesehatan seperti menteri negara. Jika kementerian yang bersangkutan belum mampu menyediakan rumah bagi wakil menteri, maka dapat diberikan kompensasi berupa tunjangan perumahan sebesar Rp 35.000.000 per bulan.^[6]

Lihat pula

• Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia
• Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia

Referensi