Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau biasa disingkat menjadi KPPN, adalah unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang secara umum bertugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.^[1][2][3]

Fungsi

Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara secara umum menyelenggarakan fungsi:

1. Pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan
2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
3. Penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
4. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara
5. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara
6. Pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara
7. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
8. Pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan
9. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara
10. Pengelolaan rencana penarikan dana
11. Pengelolaan rekening pemerintah
12. Pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah
13. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kredit program

Daftar

Berikut Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang tersebar di seantero Indonesia hingga tahun 2016, dikelompokkan berdasarkan Kantor Wilayah (Kanwil):^[2]

Referensi

1. ↑ "tugas pokok dan fungsi". KPPN Metro. Diarsipkan dari asli tanggal 2020-03-29. Diakses tanggal 2020-04-04.
2. 1 2 "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016" (PDF). Badan Pemeriksa Keuangan RI. Diakses tanggal 29 Desember 2024.
3. ↑ "tugas dan fungsi ditjen perbendaharaan". Direktorat Jendral Perbendaharaan. Diakses tanggal 2020-04-04.