Residen ke Provinsi

Awalnya pada tanggal 8 Februari 1957 Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Husein melantik Residen Djamin gr. Datuk Bagindo sebagai acting Gubernur dan H. Hanafi sebagai wakil Acting Gubernur Provinsi Djambi, dengan staff 11 orang yaitu Nuhan, Rd. Hasan Amin, M. Adnan Kasim, H.A. Manap, Salim, Syamsu Bahrun, Kms. H.A.Somad. Rd. Suhur, Manan, Imron Nungcik dan Abd Umar yang dikukuhkan dengan SK No. 009/KD/U/L KPTS. tertanggal 8 Februari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah Residen Jambi (kini Gubernuran Jambi).

Pada tanggal 9 Agustus 1957 Presiden RI Ir. Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar Bali. UU Darurat No. 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Dengan UU No. 61 tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958 UU Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Sumatra Tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau. (UU tahun 1957 No. 75) sebagai Undang-undang. Dalam UU No. 61 tahun 1958 disebutkan pada pasal 1 hurup b, bahwa daerah Swatantra Tingkat I Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Swatantra Tingkat II Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi serta Kecamatan-Kecamatan Kerinci Hulu, Tengah dan Hilir.

Pembentukan Provinsi

Kelanjutan UU No. 61 tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958 Mendagri Sanoesi Hardjadinata mengangkat dan menetapkan Djamin gr. Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai Dienst Doend DD Gubernur (residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK Nomor UP/5/8/4). Pejabat Gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi (sekarang gedung BKOW). Kendati dejure Provinsi Jambi di tetapkan dengan UU Darurat 1957 dan kemudian UU No. 61 tahun 1958 tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD maka tanggal Keputusan BKRD 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Djambi Nomor. 1 Tahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Djambi.

Pengganti sementara

Dalam tampuk pemerintahan, seorang kepala daerah yang mengajukan diri untuk cuti atau berhenti sementara dari jabatannya kepada pemerintah pusat, maka Menteri Dalam Negeri menyiapkan penggantinya yang merupakan birokrat di pemerintah daerah atau bahkan wakil gubernur, termasuk ketika posisi gubernur berada dalam masa transisi. Berikut merupakan daftar pengganti sementara untuk jabatan Gubernur Jambi.

Pejabat	Potret	Partai		Awal	Akhir	Masa jabatan	Periode	Gubernur definitif	Ref.
Djamin Datuk Bagindo (Penjabat)			Nonpartisipan	8 Februari 1957	1957	0 tahun	—	Pejabat pertama	[ket. 2][8]
Abdul Manap (Penjabat)			Nonpartisipan	1967	1968	0–1 tahun	—	Transisi
Eddy Sabara (Penjabat)			Nonpartisipan	1979	1979	0 tahun	—	Transisi
Sudarsono Hardjosoekarto (Penjabat)			Nonpartisipan	5 Januari 2005	3 Agustus 2005	210 hari	—	Transisi
Ridham Priskap (Pelaksana Harian)			Nonpartisipan	3 Agustus 2015	5 Agustus 2015	2 hari	—	Transisi
Irman (Penjabat)			Nonpartisipan	5 Agustus 2015	12 Februari 2016	191 hari
Fachrori Umar (Pelaksana Tugas)			NasDem	10 April 2018	13 Februari 2019	309 hari	XI (2015)	Zumi Zola (Nonaktif)
Restuardy Daud (Pejabat Sementara)			Nonpartisipan	26 September 2020	5 Desember 2020	70 hari		Fachrori Umar (Cuti kampanye)	[ket. 3]
Sudirman (Pelaksana Harian)			Nonpartisipan	12 Februari 2021	18 Februari 2021	6 hari	—	Transisi	[ket. 4]
Hari Nur Cahya Murni (Penjabat)			Nonpartisipan	18 Februari 2021	7 Juli 2021	139 hari
Sudirman (Pejabat Sementara)			Nonpartisipan	25 September 2024	23 November 2024	59 hari	XII (2020)	Al Haris (Cuti kampanye)	[ket. 5]

Catatan