Sherly Tjoanda Laos (lahir 12 Agustus 1982) adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara sejak 20 Februari 2025.[2] Sherly merupakan gubernur perempuan pertama di Maluku Utara.[3]
Kehidupan pribadi
Ia lahir pada 12 Agustus 1982[4] dan menikah dengan Benny Laos pada 28 Mei 2005. Ia dikaruniai 3 orang anak yakni Edbert, Edelyn dan Edrick.[5]
Sherly merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Paulus Tjoanda dan Maria Margetha Liem.[6]
Dalam acara pelantikan serentak kepala daerah se-Indonesia pada 20 Februari 2025, ia terpilih mewakili seluruh kepala daerah yang beragama Kristen.[7][8][9]
Pendidikan
Awalnya ia bersekolah di SMA Kristen Petra 2 Manyar Surabaya, kemudian pindah ke SMA Katolik Swastiastu Denpasar dan lulus dari sana. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Kristen Petra Surabaya dengan jurusan International Business Management. Ia kemudian melanjutkan studi dalam program double degree di Inholland University, Belanda, dan lulus pada 2004.[10]
Karier
Selain aktif di bidang sosial dan politik, ia juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Bela Peduli, yang bergerak dalam pemberian bantuan bagi anak yatim dan masyarakat kurang mampu. Ia juga merupakan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Maluku Utara, yang berperan dalam pengembangan sektor pertanian dan kesejahteraan petani.[butuh rujukan]
Pada pemilihan umum Gubernur Maluku Utara 2024, ia maju menjadi calon gubernur menggantikan suaminya, Benny Laos, yang meninggal dunia dalam kecelakaan perahu cepat pada 12 Oktober 2024.[11] Pencalonannya didampingi Sarbin Sehe sebagai calon wakil gubernur dan diusung oleh 8 partai politik.[12] Hasil rekapitulasi resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan kemenangannya setelah berhasil meraih 359.416 suara (51,68%) dan terpilih sebagai Gubernur Maluku Utara untuk periode 2025–2030.[13]
Penghargaan
Sherly meraih penghargaan Anugerah Srikandi Indonesia pada tahun 2025. Penghargaan atas komitmen yang terjaga dalam layanan publik serta mendorong percepatan pembangunan daerah.[14]
