ENSIKLOPEDIA

Tekan Enter untuk memulai pencarian cepat.

Kembali ke Ensiklopedia Arsip Wikipedia Indonesia

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia

Logo Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Bendera Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Gambaran umum

Dibentuk

27 Juli 1959 (1959-07-27)

Dasar hukum pendirian

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi^[1]

Bidang tugas

Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi

Alokasi APBN

Rp392,9 miliar (2025)^[2]
Rp184,9 miliar (Efisiensi)
Rp208 miliar (APBN 2025)^[3]

Susunan organisasi

Deputi
Menteri	Rini Widyantini
Wakil Menteri	Purwadi Arianto
Sekretaris Kementerian	Reni Suzana
Inspektorat	Dadan Kusnindar

Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan	Erwan Agus Purwanto
Kelembagaan dan Tata Laksana	Nanik Murwati
Sumber Daya Manusia Aparatur	Aba Subagja
Pelayanan Publik	Otok Kuswandaru
Transformasi Digital Pemerintah	Cahyono Tri Birowo (Plt.)
Staf Ahli
Administrasi Negara	Cahyono Tri Birowo
Budaya Kerja	Abdul Hakim
Politik dan Hukum	–
Pemerintahan dan Otonomi Daerah	–
LPNK yang dikoordinasikan
• Badan Kepegawaian Negara • Lembaga Administrasi Negara • Arsip Nasional Republik Indonesia

Alamat

Kantor pusat

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69
Jakarta Selatan 12190
DKI Jakarta, Indonesia

Situs web

www.menpan.go.id

Kantor pusat

Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan

Koordinat: 6°13′43.76802″S 106°48′3.24691″E / 6.2288244500°S 106.8009019194°E / -6.2288244500; 106.8009019194
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69
Jakarta Selatan 12190
DKI Jakarta, Indonesia

Situs web

www.menpan.go.id

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (disingkat KemenPAN-RB) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang bertugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kementerian PAN-RB dipimpin oleh seorang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang sejak tanggal 21 Oktober 2024 dijabat oleh Rini Widyantini.

Mitra kerja

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia adalah mitra kerja utama untuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Hal ini ditunjukkan dari berbagai rapat kerja dan diskusi yang dilakukan antara kedua belah pihak, di mana KemenPANRB sering menjadi mitra dalam membahas berbagai isu terkait reformasi birokrasi, manajemen kepegawaian, dan pelayanan publik.^[4]

Tugas dan Fungsi

Kementerian mempunyai tugas menyelenggaralan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:^[1]

perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pelayanan publik, dan transformasi digital pemerintah;
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pelayanan publik, dan transformasi digital pemerintah;
koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:^[1]

Pimpinan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Sekretariat

Sekretariat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
- Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
- Biro Data dan Teknologi Informasi
- Biro Komunikasi dan Informasi Publik
- Biro Umum dan Keuangan

Inspektorat

Deputi

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
- Sekretariat Deputi
- Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi
- Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
- Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I
- Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II
- Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
- Sekretariat Deputi
- Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana
- Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Politik, Hukum, Keamanan, dan Pemerintah Daerah Wilayah I
- Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Perekonomian, Infrastruktur, dan Pemerintah Daerah Wilayah II
- Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah III
- Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pangan, Pembangunan Kewilayahan, dan Pemerintah Daerah Wilayah IV
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur
- Sekretariat Deputi
- Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur
- Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur
- Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Manajemen Talenta Sumber Daya Manusia Aparatur
- Asisten Deputi Pengelolaan Kinerja, Sistem Penghargaan, dan Pengakuan Sumber Daya Manusia Aparatur
- Asisten Deputi Pengembangan Sistem Merit dan Evaluasi Manajemen Aparatur Sipil Negara
Deputi Bidang Pelayanan Publik
- Sekretariat Deputi
- Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik
- Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Publik
- Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif
- Asisten Deputi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik
- Asisten Deputi Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik
Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah
- Sekretariat Deputi
- Asisten Deputi Perumusan Perumusan Strategi dan Kebijakan Transformasi Digital Pemerintah
- Asisten Deputi Manajemen Transformasi Digital Pemerintah
- Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah
- Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital Nasional

Staf Ahli

Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum
Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Staf Ahli Bidang Administrasi Negara
Staf Ahli Bidang Budaya Kerja

Perubahan organisasi


Nama K/L	Dasar hukum	Unit eselon I
Nama K/L	Dasar hukum	Unsur pembantu pimpinan	Unsur pelaksana	Unsur pengawas	LPNK yang dikoordinasikan	Staf ahli
Kantor Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara	(1970an)^[5]	Sekretariat	Asisten I Kelembagaan Asisten II Kepegawaian Asisten III Ketatalaksanaan
Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	(1980an)^[6]	Sekretariat	Asisten I Kelembagaan Asisten II Kepegawaian Asisten III Ketatalaksanaan Asisten IV Pengawasan dan Penertiban			Staf Ahli Bidang Pertahanan Staf Ahli Bidang Khusus
Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	(1990an)^[7]	Sekretariat	Asisten I Kelembagaan Asisten II Kepegawaian Asisten III Ketatalaksanaan Asisten IV Pengawasan			Staf Ahli Bidang Hukum Staf Ahli Bidang Khusus Staf Ahli Bidang Ekonomi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	Keppres 175/2000^[8] Keppres 108/2001^[9]	Sekretariat	Deputi Bidang Program Pendayagunaan Aparatur Negara Deputi Bidang Kelembagaan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Deputi Bidang Tata Laksana Deputi Akuntabilitas Aparatur Deputi Bidang Pelayanan Publik	Inspektorat	Badan Kepegawaian Negara Lembaga Administrasi Negara	Staf Ahli Bidang Hukum Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	Perpres 10/2005^[10]	Sekretariat	Deputi Bidang Kelembagaan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Deputi Bidang Tata Laksana Deputi Akuntabilitas Aparatur Deputi Bidang Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan	Inspektorat	Badan Kepegawaian Negara Lembaga Administrasi Negara Arsip Nasional Republik Indonesia	Staf Ahli
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Perpres 24/2010^[11]	Sekretariat	Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Kelembagaan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Deputi Bidang Tata Laksana Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Deputi Bidang Pelayanan Publik	Inspektorat	Badan Kepegawaian Negara Lembaga Administrasi Negara Arsip Nasional Republik Indonesia	Staf Ahli Bidang Hukum Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik Staf Ahli Bidang Sistem Manajemen Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Perpres 47/2015^[12]	Sekretariat	Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Deputi Bidang Pelayanan Publik	Inspektorat	Badan Kepegawaian Negara Badan Pertimbangan Kepegawaian Lembaga Administrasi Negara Arsip Nasional Republik Indonesia	Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Staf Ahli Bidang Administrasi Negara Staf Ahli Bidang Budaya Kerja
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Perpres 47/2021^[13]	Sekretariat	Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Deputi Bidang Pelayanan Publik	Inspektorat	Badan Kepegawaian Negara Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara Arsip Nasional Republik Indonesia	Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Staf Ahli Bidang Administrasi Negara Staf Ahli Bidang Budaya Kerja
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Perpres 178/2024^[14]	Sekretariat	Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Deputi Bidang Pelayanan Publik Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah	Inspektorat	Badan Kepegawaian Negara Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara Arsip Nasional Republik Indonesia	Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Staf Ahli Bidang Administrasi Negara Staf Ahli Bidang Budaya Kerja

Galeri

Logo Kemenpan (2001–2009)
Logo Kemenpan RB (2009–2021)
Logo Kemenpan RB (2021–sekarang)

5 Agenda Besar Reformasi Birokrasi^[15]

Percepatan Reformasi Birokrasi
- 9 Langkah Percepatan Reformasi Birokrasi
- Reformasi Birokrasi Secara online
Island of Integrity
- Pakta Integritas
- Zona Integritas (ZI)
- Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
- Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Manajemen Berbasis Kinerja (SAKIP/LAKIP)
- Perencanaan Kinerja
- Pengukuran Kinerja
- Laporan Kinerja
- Evaluasi Kinerja
- Hasil Kinerja
Peningkatan Pelayanan Masyarakat
- UU No. 25 Tahun 2009
- PP 96/2012 tentang Pelayanan Publik
- PermenPAN-RB 38/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
- PermenPAN-RB 66/2012 tentang Pedonan Peniaian Kinerja Pembina/Penanggung jawab dan Pemeringkatan K/L dan Pemda dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- R.Perpres tentang Kewajiban Pembentukan Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat dalam Pelayanan Publik
- R.Perpres tentang Ganti Rugi dalam Pelayanan Publik
Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan
- RUU ASN
- RUU Administrasi Pemerintahan
- RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
- Revisi UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Referensi

1 2 3 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
↑ Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
↑ Lengkap! Ini Daftar Terbaru Kementerian dan Lembaga Terdampak Efisiensi Anggaran
↑ Ludiana, Fika (2024-10-28). "RDP Perdana dengan Komisi II DPR RI, Menteri PANRB Paparkan Program 100 Hari untuk Akselerasi Kinerja Kabinet Merah Putih". Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Diakses tanggal 2025-06-12.
↑ "Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dari Masa Ke Masa". Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Republik Indonesia. 7 Januari 2022. Diakses tanggal 30 Juni 2026.
↑ Daftar nama dan alamat pejabat-pejabat negara Republik Indonesia. Departemen Penerangan. 1985. hlm. 62. Diakses tanggal 30 Juni 2026.
↑ Daftar nama dan alamat pejabat-pejabat negara Republik Indonesia. Departemen Penerangan. 1992. hlm. 65. Diakses tanggal 30 Juni 2026.
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 175 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Menteri Negara". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 15 Desember 2000. Diakses tanggal 11 Mei 2026.
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Menteri Negara". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 10 Oktober 2001. Diakses tanggal 11 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 31 Januari 2005. Diakses tanggal 11 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 14 April 2010. Diakses tanggal 11 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 29 April 2015. Diakses tanggal 11 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 19 Mei 2021. Diakses tanggal 11 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 5 November 2024. Diakses tanggal 11 Mei 2026.
↑ prayogo (2012-12-14). "Lima Agenda Besar Reformasi Birokrasi". Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Diakses tanggal 2025-01-09.

Lihat pula

Daftar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia
Kementerian Indonesia
Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (disingkat PPPK, biasa disebut P3K)
Korpri

Pranala luar

(Indonesia) Situs web resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

l b s Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Menteri: Rini Widyantini • Wakil Menteri: Purwadi Arianto
Unsur pembantu pimpinan	Sekretariat Kementerian
Unsur pelaksana	Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan • Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana • Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur • Deputi Bidang Pelayanan Publik • Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah
Unsur pengawas	Inspektorat

Kementerian Indonesia

Daftar (termasuk logo-logonya)

Kementerian

Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	Dalam Negeri Luar Negeri Pertahanan Komunikasi dan Digital
Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan
Koordinator Bidang Perekonomian	Ketenagakerjaan Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Investasi dan Hilirisasi Pariwisata
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Agama Pendidikan Dasar dan Menengah Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kebudayaan Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pemuda dan Olahraga Haji dan Umrah
Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Agraria dan Tata Ruang Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Transmigrasi Perhubungan
Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Sosial Pelindungan Pekerja Migran Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Ekonomi Kreatif
Koordinator Bidang Pangan	Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan Lingkungan Hidup
Kementerian yang tidak dikoordinasikan kementerian koordinator	Sekretariat Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Perencanaan Pembangunan Nasional Keuangan

Lembaga Setingkat
Kementerian

Kejaksaan Agung
Tentara Nasional Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Badan Intelijen Negara
Kantor Staf Presiden
Badan Komunikasi Pemerintah
Dewan Ekonomi Nasional
Badan Siber dan Sandi Negara
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Badan Pusat Statistik
Otorita Ibu Kota Nusantara

l b s Pamong praja
Konsep	Sektor publik Lembaga Negara Birokrasi Birokrat Teknokrasi Perwakilan diplomatik Administrasi publik Kebijakan publik Pelayanan publik
Unsur	Aparatur Sipil Negara Pegawai negeri sipil (di Indonesia) Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
Jabatan ASN	Manajerial Pimpinan Tinggi Administrator Pengawas Non Manajerial Fungsional (Daftar) Pelaksana
Kelembagaan	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara Komisi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara
Pendidikan	Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sekolah Dinas Luar Negeri Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
Hal terkait	Calon Pegawai Negeri Sipil Polisi Pamong Praja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Korps Pegawai Republik Indonesia
Lihat juga: Ombudsman

Sumber data: id.wikipedia.org via REST API v1