13 Agustus

Demonstrasi yang direncanakan tersebut berlangsung pada hari Rabu, 13 Agustus 2025, dan dengan cepat berkembang menjadi salah satu aksi massa terbesar dalam sejarah Pati.^[11] Mulai sekitar pukul 08.00 WIB pagi, ribuan orang dari seluruh penjuru desa dan kota di kabupaten tersebut berkumpul di Alun-Alun Pati dan Pendopo Kabupaten Pati yang bersebelahan. Menjelang siang, massa yang membawa bendera Indonesia, spanduk, dan meneriakkan slogan-slogan memenuhi area di depan pendapa. Para pengunjuk rasa meneriakkan dan membawa spanduk yang menuntut Bupati Sudewo mundur ("Turunkan Bupati Sudewo").^[16] Para pemimpin demonstrasi bergantian menyampaikan orasi melalui pengeras suara, menekankan bahwa perilaku "arogan" dan kebijakan tidak populer bupati tidak dapat lagi ditoleransi. Mereka mendesak peserta untuk tetap disiplin dan menghindari tindakan anarkis, membingkai protes tersebut sebagai bukti bahwa "warga Pati santun, cinta damai, dan tidak arogan."^[14] Bisnis dan pasar lokal tutup karena para pedagang, petani, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil bergabung dalam demonstrasi, memenuhi seruan aliansi untuk mobilisasi umum.^[16]

Kepolisian Resor Pati telah mengoordinasikan bala bantuan dari distrik-distrik sekitar, memobilisasi 2.684 personel gabungan polisi, militer, dan petugas ketertiban umum untuk mengamankan protes. Komisaris Besar Polisi Jaka Wahyudi, Kepala Kepolisian Resor Pati, secara pribadi melangkah ke kerumunan bersama Letkol Timotius Berlian Yogi Ananto, komandan militer (Kodim 0718) setempat. Dalam pidato publik melalui megafon, mereka meyakinkan para demonstran bahwa pihak berwenang “berdiri bersama rakyat” dan akan memfasilitasi penyampaian aspirasi. Kapolres Wahyudi mengumumkan bahwa petugas dan pasukan TNI (tentara) akan mengawal perwakilan para pengunjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada legislatif daerah (DPRD). Interaksi awal antara petugas keamanan dan pengunjuk rasa ini tenang, bahkan bersahabat ketika kerumunan bersorak ketika para petugas mengatakan “Hidup rakyat!” dan mengacungkan jempol.^[13] Menjelang sore hari, perkiraan jumlah peserta berkisar antara 25.000 orang^[17] membengkak menjadi hampir 100.000 peserta yang telah membanjiri pusat kota Pati,^[18] membuat aparat keamanan dan pemerintah kewalahan.

Menjelang siang, ketegangan meningkat terkait isu utama yakni ketidakhadiran Bupati Sudewo. Tuntutan utama para demonstran adalah agar Sudewo keluar dan menemui rakyat. Pada hari-hari sebelumnya, panitia aksi telah memperoleh janji bahwa bupati atau perwakilannya akan hadir saat unjuk rasa untuk mendengar keluhan mereka.^[19] Namun hingga tengah hari, Sudewo masih belum keluar dari Pendopo, yang memicu kemarahan massa.^[20] Sekitar pukul 11.20 WIB, suasana ricuh setelah dialog yang dijanjikan tak kunjung terlaksana.^[21][22][23]> Upaya koordinator aksi meredakan ketegangan gagal,^[23] dan massa mulai melempar botol plastik, batu, sayuran, hingga benda lain ke arah Pendopo serta polisi antihuru-hara.^[24][25] Sebagian demonstran bahkan mencoba merobohkan gerbang depan dan menerobos masuk.^[22] Pukul 11.23 WIB, massa sempat terpukul mundur setelah tindakan polisi.^[26]

Massa terus menuntut Bupati Sudewo untuk keluar menemui mereka. Setelah tidak kunjung turun, kantor bupati dilempari batu, kayu, dan botol yang merusak kaca serta genting. Aparat kembali membubarkan massa dengan water cannon dan gas air mata. Pada pukul 12.16, Sudewo turun menemui massa dan menyampaikan permintaan maaf serta berjanji akan memperbaiki kinerjanya. Aparat sempat mengimbau massa untuk tetap tenang dan tertib. Namun, ketika Sudewo keluar dari mobilnya, ia mendapat lemparan botol air mineral dan sandal dari massa, ia juga dicemooh karena dianggap terlambat. Bahkan, kehadirannya justru memicu amarah dari massa. Ajudan bupati dan anggota Brimob di lokasi melindungi Sudewo dengan tameng. Lemparan yang tak kunjung usai memaksa Sudewo kembali masuk ke dalam kendaraan taktis. Kericuhan makin meluas ketika aparat mengurai massa dengan menyemprotkan water cannon dan menembakkan gas air mata.^[27] Granat asap juga dipakai.^[23] Sisa massa bertahan di pinggiran pusat kota hingga lewat pukul 12.30 WIB.^[23][28] Massa yang tersudut berlarian ke sebuah masjid, tetapi Tempo melaporkan polisi tetap menembakkan gas air mata ke arah masjid dan ambulans sehingga tenaga medis ikut mundur.^[29] Akibatnya, sekitar 40 orang dilarikan ke rumah sakit,^[30] sementara The Jakarta Post melaporkan sebagian besar korban mengalami sesak napas dan dua polisi ikut terluka.^[31]

Setelah puncak kericuhan, kerumunan utama di depan Pendopo berhasil dipukul mundur dari Alun-alun akibat gencarnya tembakan gas air mata dan meriam air. Kelompok-kelompok massa kemudian berkumpul kembali di jalan-jalan sekitar.^[32] Terutama di sisi barat kompleks, dekat sebuah gereja di belakang Pendopo di Jalan Dr Wahidin. Di sana, massa menyerang kendaraan yang dianggap dimilki oleh anggota polisi, membalikkan sebuah mobil patroli dari polsek tetangga yang terjebak dan ditinggalkan saat kericuhan, lalu membakarnya.^{[32][33][34][35]} Sebagai respons, aparat menembakkan lagi gas air mata untuk membubarkan massa dan mencegah kerusakan lebih lanjut.^[34] Sisa-sisa massa masih bertahan di pinggiran pusat kota (di area yang tak terjangkau gas air mata) hingga lewat pukul 12.30 WIB, di mana mereka sempat berkumpul kembali.^[36] Hingga pukul 15.30 WIB, sebagian besar toko termasuk minimarket, toko kacamata, toko komputer, dan gerai pakaian tutup. Jalanan di sekitar alun-alun terlihat sepi.^[37]

Sehari setelah kericuhan unjuk rasa di Kabupaten Pati, tim gabungan dari TNI, BPBD, dan Pemadam Kebakaran setempat membersihkan sisa-sisa sampah di kawasan Alun-alun Pati. Jalanan disemprot, tanaman dan rumput diperbaiki serta disirami, dan selokan dibersihkan untuk mencegah penyumbatan. Lalu lintas di sekitar alun-alun kembali lancar, sementara aktivitas masyarakat seperti olahraga pagi mulai berlangsung kembali. Namun, mobil posko penggalangan dana unjuk rasa masih berada di depan Kantor Bupati Pati. Posko tersebut dipertahankan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu untuk mengawal proses hak angket terhadap bupati yang tengah berjalan di DPRD Kabupaten Pati melalui panitia khusus.^[27]

Mereka juga sempat merencanakan gelombang kedua aksi unjuk rasa pada 25 Agustus, sementara pimpinan aksi, Ahmad Husein, menyerukan peserta untuk menjaga ketertiban.^[38] Namun, rencana ini kemudian ditarik kembali olehnya dan ia menyatakan mendukung pemerintahan Sudewo.^[39] Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Ahmad Syamsuddin Arief, menuding adanya upaya penggembosan gelombang kedua aksi tersebut.^[40]

Unjuk rasa kelanjutan

Pemerintah

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan respons Presiden Prabowo Subianto terkait unjuk rasa warga Pati yang menuntut Bupati Sudewo mundur. Menurut Prasetyo, Presiden menyayangkan terjadinya kisruh di Pati.^[46]

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan investigasi terkait dugaan kekerasan aparat yang berujung ricuh dengan tembakan gas air mata dan korban luka. Tim dipimpin Komisioner Pramono Ubaid Tanthowi turun ke lapangan pada 14–15 Agustus 2025. Mereka bertemu Aliansi Masyarakat Pati Bersatu untuk menggali latar belakang aksi, kronologi kericuhan, dan dugaan perlakuan aparat. Komnas HAM juga berdialog dengan Wakapolresta Pati, AKBP Petrus Silalahi, yang memaparkan persiapan dan prosedur pengamanan, termasuk penggunaan water canon dan gas air mata.^[47]

Pramono menegaskan pentingnya akuntabilitas, menanyakan soal peringatan sebelum gas air mata ditembakkan, dugaan penganiayaan tokoh penggerak aksi, penangkapan massa, hingga kabar penyekapan. Ia mengingatkan agar aparat tidak mengulangi praktik penyiksaan seperti era Orde Baru. Selain itu, Komnas HAM menyambangi RSUD Soewondo untuk mencatat jumlah korban, jenis luka, dan tanggung jawab biaya perawatan. Komnas HAM menekankan bahwa korban berhak mendapat pemulihan dan pemerintah wajib menjaminnya.^[47]

Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menegaskan kenaikan PBB-P2 di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Pati, bukan akibat efisiensi APBN. Pemangkasan anggaran pusat hanya 4–5% dan berlaku untuk semua daerah, bukan khusus Pati. Hasan menyebut kenaikan PBB-P2 murni kewenangan kepala daerah bersama DPRD melalui Perda. Ia menilai tuduhan bahwa kebijakan daerah dipicu pemangkasan APBN bersifat prematur, dan berharap kericuhan di Pati segera mereda.^[48]

Penetapan sebagai terduga pelaku kasus korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Sudewo dan beberapa perangkat desa dalam operasi tangkap tangan pada 19 Januari 2026.^[50] Sebuah video berdurasi sekitar 20 detik yang memperlihatkan penyerahan tiga karung kepada Kepala Desa Arumanis, Kabupaten Pati, Sumarjiono, oleh dua orang perempuan beredar luas di masyarakat. Karung-karung tersebut diduga berisi uang tunai yang akan diserahkan kepada Bupati Pati, Sudewo, sebagai setoran. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan keaslian video tersebut dan menyatakan bahwa peristiwa dalam video merupakan bagian dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Operasi ini diduga berkaitan dengan praktik jual beli jabatan dalam pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan desa, dengan jabatan yang menjadi objek transaksi antara lain Kepala Urusan (KAUR), Kepala Seksi (KASI), dan Sekretaris Desa (Sekdes).^[51] Tarif per kepala mencapai ratusan juta rupiah.^[52]

Pada keesokan harinya, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu Sudewo serta tiga kepala desa, masing-masing Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Abdul Suyono; Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken, Sumarjiono; dan Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken, Karjan. Para tersangka diduga melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).^[51]

Ia juga ditetapkan bersalah dalam kasus dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) yang ia lakukan saat menjabat sebagai anggota DPR. KPK menegaskan bahwa penetapan tersangka ini tidak berkaitan dengan jabatannya sebagai Bupati Pati nonaktif, melainkan dengan perannya sebagai legislator yang memiliki fungsi pengawasan terhadap Kemenhub. Dugaan aliran uang dari proyek-proyek DJKA kepada Sudewo diperoleh dari keterangan saksi dan fakta persidangan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa KPK masih mendalami asal proyek serta nilai dugaan aliran dana yang diterima Sudewo. Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub.^[53]

Nama Sudewo sebelumnya muncul dalam persidangan kasus korupsi DJKA dengan terdakwa pejabat Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah pada November 2023. Dalam persidangan tersebut, jaksa KPK menampilkan barang bukti berupa uang tunai yang disita dari kediaman Sudewo. Namun, Sudewo membantah menerima aliran dana sebagaimana didakwakan. Meski terdapat bantahan, KPK melanjutkan penyidikan hingga menetapkan Sudewo sebagai tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang dikumpulkan.^[53]

Sebagai akibat dari penangkapan tersebut, Wakil Bupati Pati, Rima Ardhi Chandra, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pati. Penunjukan ini dituangkan dalam Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0000757 tertanggal 20 Januari 2026. Surat tersebut berisi penugasan kepada Wakil Bupati Pati untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Pati sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.^[54]

Ribuan warga menggelar doa bersama dan aksi cukur gundul di Alun-alun Kabupaten Pati sebagai bentuk syukur yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan Gabungan Aktivis Pati (GAP). Aksi dimulai dengan doa bersama dan pembagian nasi berkat, serta diakhiri dengan cukur gundul sebagai simbol nazar dan kelegaan warga setelah proses panjang penolakan terhadap kepemimpinan Sudewo yang tidak populer. Perwakilan AMPB menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan ungkapan syukur atas dituntaskannya praktik pungutan liar dan jual beli jabatan di Kabupaten Pati. Dalam kesempatan itu, perwakilan massa juga menyampaikan harapan agar Kabupaten Pati ke depan dipimpin oleh pejabat yang dinilai lebih berintegritas dan berpihak kepada masyarakat, serta meminta percepatan proses hukum terhadap aktivis yang sebelumnya ditahan dalam rangkaian aksi penolakan terhadap Sudewo.^[55]