Resolusi 1236 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi pada 7 Mei 1999. Usai mengulang resolusi sebelumnya seputar Timor Timur (Timor Leste) yang meliputi 384 (1975) dan 389 (1976), DKPBB menyambut perjanjian antara Indonesia dan Portugal perihal masa depan Timor Timur dan usulan PBB untuk membantu pengadaan Referendum Otonomi Khusus Timor Timur pada Agustus 1999.[1]
