Indonesia memiliki Konsulat Jenderal di Hong Kong yang berlokasi di Causeway Bay, Pulau Hong Kong. Hong Kong memiliki otonomi penuh dalam menjalankan hubungan eksternalnya di berbagai bidang yang relevan, termasuk aspek komersial, sosial, dan budaya.[1]Kantor Ekonomi dan Perdagangan Hong Kong di Jakarta mewakili Hong Kong di Indonesia.[2]
Perdagangan
Indonesia merupakan pasar ekspor terbesar ke-7 Hong Kong pada tahun 2015,[3] sedangkan Hong Kong merupakan pasar ekspor terbesar ke-15 Indonesia pada tahun 2015.[4] Hong Kong menempati 1,4% pangsa pasar ekspor Indonesia,[4] sedangkan Indonesia menyumbang 2,3% data Hong Kong.[3]
Warga negara Indonesia merupakan kelompok minoritas etnis terbesar kedua di Hong Kong, berjumlah 102.100 orang, hanya kalah dari warga negara Filipina.[5] Hampir semua warga negara Indonesia di Hong Kong adalah mereka yang datang dengan kontrak jangka terbatas untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga asing. Pekerja Indonesia di Hong Kong mencakup 2,4% dari seluruh pekerja Indonesia di luar negeri.[6]
Insiden
Selama kerusuhan Mei 1998 di Indonesia, serangan terhadap warga Tionghoa Indonesia memicu emosi di antara kelompok etnis Tionghoa di Hong Kong. Sebagai tanggapan, pemimpin Partai Demokrat Hong Kong, Martin Lee, mengkritik masalah tersebut dalam surat resminya kepada Presiden IndonesiB. J. Habibie.[7] Dengan kebijakan independen dari Tiongkok, pemerintah Hong Kong mengajukan protes kepada pemerintah Indonesia dan mengancam akan mengusir buruh Indonesia di Hong Kong. Ancaman tersebut akhirnya tidak menjadi kenyataan.[8]
Kunjungan kenegaraan
Pada tahun 2017, Presiden Indonesia Joko Widodo tiba di Hong Kong pada tanggal 30 April untuk kunjungan resmi selama dua hari. Beliau disambut oleh Kepala Eksekutif Hong Kong Leung Chun Ying di Government House, Hong Kong pada tanggal 1 Mei.[9]Nota kesepahaman tentang kerja sama budaya dan pernyataan bersama tentang kerja sama ketenagakerjaan ditandatangani oleh kedua pemerintah.[10]
