Sejarah Kota Ambon, sebagai sebuah kota yang menjadi ibu kota Provinsi Maluku, Indonesia, berkelangsungan selama lima abad. Pada mulanya, pulau Ambon didiami oleh suku Ambon yang berasal dari pulau Seram di sisi utara Ambon.^[1] Cikal bakal Kota Ambon mulai ada setelah datangnya para penjelajah Portugis ke Maluku pada 1513 M.^[2] Setelah itu, muncullah berbagai perkampungan yang terus menerus berkembang hingga menjadi Kota Ambon seperti sekarang.

Kota ini diincar oleh bangsa Eropa karena andalan ekonominya yang berupa perdagangan rempah-rempah. Dengan demikian, terjadi berbagai pengalihan kekuasaan, mulai dari Portugis, Belanda, dan Britania Raya. Kota ini dijadikan kota pada tahun 1926 dengan dibentuknya Jabatan Wali Kota Ambon setelah sebelumnya langsung dibawahi oleh pemerintahan Gubernur Jenderal. Sejak itu, kota ini berkembang pesat hingga menjadi salah satu kota terbesar dan termaju di Indonesia Timur seperti saat ini. Kota ini pun menikmati pertumbuhan ekonomi pesat setelah memiliki pemerintahan kotanya sendiri.

Asal-usul nama

Asal-usul dari istilah Ambon tidak mudah ditentukan. Menurut keterangan yang diberikan penduduk setempat, istilah tersebut berasal dari kata ombong yang merupakan bentukan lokal dari kata embun.^[3] Puncak-puncak gunung di Pulau Ambon memang sering tertutupi oleh embun yang tebal.^[3] Istilah Laha pun pernah dipakai untuk menamai Benteng Nossa Senhora de Anunciada yang menjadi cikal bakal kota.^[3] Dalam bahasa setempat, laha diartikan sebagai pelabuhan.^[3]

Meskipun kini istilah Ambon mengacu pada kota Ambon, pulau Ambon, maupun suku Ambon, dalam perkembangan sejarah (terutama pada abad ke-20), istilah Ambon mengacu kepada penduduk Maluku Tengah.^[3] Frasa orang Ambon (Ambonezen) sendiri pun mengacu kepada para penduduk di Maluku Tengah, meskipun pada awalnya hanya digunakan untuk penduduk kota Ambon yang memiliki budaya mestizo.^[3]

Masa penjajahan Portugis

Setelah Portugis datang pada 1513 M^[4] sebagai pendatang Eropa pertama, sekitar tahun 1575, penguasa Portugis mengerahkan penduduk di sekitarnya untuk membangun Benteng Kota Laha atau Ferangi yang diberi nama Nossa Senhora de Anunciada di Dataran Honipopu.^[5] Dalam pembangunannya, masyarakat pekerja mendirikan perkampungan yang disebut soa, yakni kesatuan kekerabatan berupa keluarga luas terbatas^[1] seperti Kilang, Ema, Soya, Hutumuri, Halong, Hative, Selale, Urimessing, dan Batu Merah yang menjadi dasar Kota Ambon karena di dalam perkembangan selanjutnya masyarakat tersebut sudah menjadi masyarakat geneologis teritorial yang teratur.^[3]

Setelah Belanda berhasil menguasai Kepulauan Maluku dan khususnya Ambon dari kekuasaan Portugis, benteng Nossa Senhora de Anunciada direbut pada tahun 1605 M^[6] dan dijadikan pusat pemerintahan kolonial^[7] dan diberi nama Victoria.^[3] Benteng ini dilanda gempa hebat dan rusak parah, lalu direnovasi dan diberi nama ulang Nieuw Victoria.^[8] Meskipun nama barunya Nieuw Victoria, benteng ini lebih dikenal rakyat setempat sebagai Benteng Victoria hingga sekarang.

Benteng ini terkenal sebagai tempat Pattimura digantung pada 16 Desember 1817.^[9][10] Pahlawan Nasional Slamet Rijadi juga gugur di benteng ini dalam pertempuran melawan pasukan Republik Maluku Selatan.^[11]

Masa penjajahan Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda (VOC)

Pulau Ambon ditaklukan oleh Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda (VOC) pada 23 Februari 1605 dengan bantuan kekuatan tempur dari Ternate, Luhu, Hitu, Jawa, dan Gowa.^[12] Pada awal masa VOC, terjadi beberapa pergantian gubernur.^[12] Gubernur otoriter yang terkenal adalah Adrian Martensz Block yang melakukan kerja paksa perluasan Benteng Victoria.^[12] Selain itu, ada pula Gubernur Herman van Speult yang menyengsarakan rakyat dengan perubahan monopoli perdagangan rempah-rempahnya.^[12] Pembantaian pun pernah dilakukan pada masa ini.^[13]

Pada tanggal 17 Februari 1674, tsunami besar melanda kota Ambon beserta seluruh Pulau Ambon, pantai selatan Pulau Seram, serta pulau-pulau di sekitarnya.^[14] Gempa bumi yang cukup besar diperkirakan sebesar 6,8 M mengawali bencana ini karena mengakibatkan terjadinya longsoran di bawah laut. Tsunami yang ditimbulkan dilaporkan setinggi 80-100 meter. Tokoh naturalis asal Jerman, Rumphius, turut mengalami bencana ini dan melaporkannya pada media massa di Batavia.

Masa penjajahan Britania Raya

Pada 17 Februari 1796, VOC menyerah kepada laksamana Britania Raya, Pieter Ramier sehingga Kota Ambon menjadi bagian dari wilayah Britania Raya.^[12] Britania Raya memerintah di kota sampai tahun 1803.^[12]

Masa penjajahan Belanda

Setelah itu, terjadilah penyerahan jajahan kembali bukan kepada VOC, melainkan kepada Belanda^[12] karena VOC jatuh bangkrut pada 1799,^[15][16][17] sebelum Kota Ambon dikembalikan.

Pada tanggal 7 September 1921 masyarakat Kota Ambon diberi hak yang sama dengan pemerintah kolonial.^[18] Hal ini menjadi wujud perjuangan masyarakat Indonesia dari Maluku.^[18] Hal ini pun merupakan kekalahan politik penjajah karena warga Ambon pun menjadi bisa berperan dalam pemerintahan dengan irama yang sama sengan politik penjajah masa itu.^[18] Dengan demikian, masyarakat kota terbekali modal dalam menentukan masa depannya.^[18]

Masa penjajahan Jepang

Tentara Jepang mendarat di Indonesia melalui Ambon pada 1 Januari 1942^[20][21] dari Kendari.^[22] Meskipun dahulu senasib sebagai budak VOC dan Belanda,^[23] Jepang berhasil menaklukan Belanda dan sekutunya dalam Pertempuran Ambon untuk merebut Kota Ambon yang merupakan markas angkatan laut.^[24] Dalam pendudukan dan penjajahan Jepang, Ambon digunakan sebagai pangkalan udara utama. Selain itu, warga Ambon mengalami kemiskinan dan kelaparan sebagai dampak dari perang.^[25]

Peninggalan masa pendudukan ini masih bisa ditemukan. Pemakaman Perang Ambonlah yang paling terkenal sebagai pemakaman tentara-tentara Sekutu yang gugur dalam Pertempuran Ambon. Selain itu, Gubernur Maluku, Said Assagaf, pernah menemukan dua torpedo peninggalan Jepang di dasar Teluk Ambon ketika menyelam.^[26]

Penentuan hari jadi

Hari lahir atau hari jadi kota Ambon telah diputuskan jatuh pada tanggal 7 September 1575 dalam suatu seminar di Ambon yang berlangsung pada 14—17 November 1972 dengan kerja sama bersama Universitas Pattimura.^[18] Penggagas seminar ini adalah Wali Kota Ambon ke-9, Letkol Matheos H. Manuputty melalui SK 25/KPTS/1972 tentang Pembentukan Panitia Khusus Sejarah Kota Ambon yang dikeluarkan pada 10 Juli 1972 dengan tugas untuk menggali dan menentukan hari lahir kota.^[18] Seminar ini dihadiri oleh kurang lebih 200 orang yang terdiri dari akademikus, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan aparat pemerintah kota.^[18] Ketua seminar adalah Drs. John Sitanala, dekan Fakultas Keguruan Unpatti dengan wakil ketuanya Drs. John A. Pattikayhatu, ketua jurusan sejarah Unpatti dan Sekretaris Drs. Z.J. Latupapua selaku sekrtetaris Fakultas Keguruan.^[18]

Penetapan tanggal hari jadi tersebut didasarkan pada fakta sejarah bahwa pada tanggal 7 September 1921 masyarakat Kota Ambon diberikan hak yang sama dengan Pemerintah Kolonial Belanda.^[18] Sedangkan, penetapan tahun 1575 dilandasi oleh tahun mulainya pembangunan Benteng Kota Laha.^[18] Hari jadi merupakan campuran dari kedua waktu tersebut. Setelah penetapan hari jadi diberlakukan, hari jadi Kota Ambon pertama kali diperinagti pada 7 September 1973.^[18]

Kerusuhan di Ambon

Di kota sudah terjadi beberapa kerusuhan yang mengikutsertakan SARA. Kerusuhan yang paling terkenal adalah Kerusuhan Ambon 1999 yang terjadi karena masalah politik, tetapi mengikutsertakan unsur SARA, terutama agama.^[27] Meskipun kerusuhan ini, telah terselesaikan dengan Perjanjian Malino,^[28] penghancuran sarang^[29] serta penghukuman provokator kerusuhan,^[30] kerusuhan dengan sebab yang serupa terjadi lagi pada tahun 2011 dan menewaskan beberapa orang,^[31] tetapi langsung diredakan. Saat kedua kerusuhan, terutama Kerusuhan 1999 terjadi, kota terluluhlantahkan dan meninggalkan banyak kenangan pahit.^[32] Kerusuhan 1999 pun menimbulkan munculnya ribuan pengungsi yang di antaranya mengungsi ke Jakarta.^[33] Banyak orang yang tidak menginginkan peristiwa ini terulang kembali, bahkan mantan penjihad pun beranggapan demikian.^[34][35] Untuk memperingati kerusuhan-kerusuhan ini dan menegakkan perdamaian, didirikanlah Gong Perdamaian Dunia yang terletak di pusat kota.^[36] Gong Perdamaian Dunia tersebut merupakan Gong Perdamaian Dunia ke-35 di dunia dan ke-2 di Indonesia setelah didahului gong sesamanya di Bali.

Referensi