Sejak berdirinya kementerian ini sampai 2019, jabatan ini selalu dipegang oleh seseorang dengan latar belakang militer. Jabatan menteri ini pertama kali dipegang oleh seseorang yang berasal dari kalangan sipil pada tahun 2019 oleh Mahfud MD.[6]
Semua menteri yang menjabat di pemerintahan pada periode Kabinet Pembangunan III sampai dengan Kabinet Pembangunan VII adalah Anggota Dewan Pembina Golkar, termasuk Panglima ABRI dan Pimpinan Lembaga Pemerintahan[31]
Perubahan nama
12345678Jabatan bernama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
1234Jabatan bernama Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
123Jabatan bernama Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan
12345678Jabatan bernama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
↑"Profil Menkopolkam Surono Reksodimedjo". Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. 19 Januari 2015. Diakses tanggal 19 Januari 2015.
↑"Profil Menkopolkam Sudomo". Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. 19 Januari 2015. Diakses tanggal 19 Januari 2015.
↑"Profil Menkopolkam Soesilo Soedarman". Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. 19 Januari 2015. Diakses tanggal 19 Januari 2015.
↑"Profil Menkopolkam Feisal Tanjung". Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. 19 Januari 2015. Diakses tanggal 19 Januari 2015.
↑Halawa, Ohiao (1999). Profil 48 Ketua Umum Parpol RI[Profile of the 48 Chairpersons of the Political Parties in Indonesia]. NIAS and Kreasi Karya Wiguna. hlm.54. Kedua, selama menguasai pemerintahan, secara jelas telah menjadikan lembaga kekuasaan negara sebagai perangkat organisasi Golkar. Presiden adalah Ketua Dewan Pembina. Menteri, Panglima ABRI, dan pimpinan lembaga pemerintahan menjadi anggota Dewan Pembina.