Daftar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Menko Perekonomian RI ) adalah kepala yang membawahi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia .
Jabatan ini pertama kali diemban oleh Hamengkubuwono IX pada tahun 1966 dengan nama Wakil Perdana Menteri untuk Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan. Hamengkubuwono IX adalah pejabat yang mengemban jabatan ini dengan jumlah kabinet terbanyak yakni 4 kabinet yang berbeda.
Pejabat menteri dengan masa tugas terlama untuk posisi ini, yakni Widjojo Nitisastro dengan durasi 7003364200000000000♠ 9 tahun, 355 hari .
Daftar
Berikut daftar pejabat-pejabat yang pernah menjadi Menko Perekonomian.[ 1]
Perubahan nama
↑ Bernama Wakil Perdana Menteri untuk Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan
↑ Bernama Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan
1 2 Bernama Menteri Negara Ekonomi, Keuangan, dan Industri
↑ Bernama Menteri Negara Urusan Ekonomi, Keuangan, dan Industri
↑ Bernama Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan
↑ Bernama Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri
↑ Bernama Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri
↑ Bernama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Mantan Menteri Perekonomian yang masih hidup
Hingga saat ini, mantan Menteri Perekonomian yang masih hidup, yakni:
Catatan
Keterangan
↑ Merangkap sebagai Menteri Pariwisata
1 2 Merangkap sebagai Kepala Bappenas
↑ Mengudurkan diri secara bersamaan dengan 13 menteri lainnya pada 20 Mei 1998
↑ Pada 27 September 1999, Ginandjar memundurkan diri karena terpilih menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 1999-2004[ 8]
↑ Dilantik menjadi Gubernur Bank Indonesia
↑ Menjadi pelaksana tugas (plt.) setelah Boediono menjadi Gubernur Bank Indonesia [ 14]
↑ Memundurkan diri seiring dengan pencalonannya menjadi Calon Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2014[ 16]
Referensi
↑ "Profil Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia" . Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Diakses tanggal 20 Januari 2015 .
↑ "Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III" . JDIH Kementerian Keuangan . 18 Maret 1978. Diakses tanggal 13 Maret 2026 .
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV" (PDF) . Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan . 19 Maret 1983. Diakses tanggal 22 Juni 2025 .
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 64 Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V" . Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kementerian Keuangan RI . 21 Maret 1988. Diakses tanggal 22 Juni 2025 .
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI" . Hukum Online . 17 Maret 1988. Diakses tanggal 22 Juni 2025 .
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 62/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VII" . Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kementerian Keuangan RI . 14 Maret 1998. Diakses tanggal 22 Juni 2025 .
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan" . Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kementerian Keuangan RI . 22 Mei 1998. Diakses tanggal 22 Juni 2025 .
↑ "Tujuh Menteri Mengundurkan Diri Sehubungan Dengan Pelantikannya Menjadi Anggota MPR" , The Jakarta Post, 28 September 1999
↑ "Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 355/M Tahun 1999, tertanggal 26 Oktober 1999" . Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2010-09-26. Diakses tanggal 2007-02-12 .
1 2 "Gus Dur dan Kabinet Tambal-Sulam" . Diarsipkan dari asli tanggal 2015-01-08. Diakses tanggal 2009-10-17 .
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 288/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong" . Hukum Online . 9 Agustus 2001. Diakses tanggal 22 Juni 2025 .
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu" . Hukum Online . 20 Oktober 2004. Diakses tanggal 22 Juni 2025 .
↑ "Keputusan Presiden RI Nomor 20/P Tahun 2005" . Kementerian Keuangan Republik Indonesia . 5 Desember 2005. Diakses tanggal 7 Desember 2005 .
↑ "Boediono Bantu SBY Hingga 22 Mei" . Kompas.com . 19 Mei 2008. Diakses tanggal 19 Mei 2008 .
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II" . Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan . 20 Oktober 2009. Diakses tanggal 22 Juni 2025 .
↑ Angga Sukma Wijaya (13 Mei 2014). "Hatta Rajasa Mundur dari Kabinet" . Tempo.co . TEMPO.CO. Diarsipkan dari asli tanggal 2014-05-14. Diakses tanggal 13 Mei 2014 .
↑ "Chairul Tanjung Dilantik Jadi Menteri" . AntaraNews.com . 19 Mei 2014. Diakses tanggal 2 Mei 2025 .
↑ "Dilantik, Menteri Baru Langsung Ikuti Sidang Kabinet Perdana" . Sekretariat Kabinet Republik Indonesia . 27 Oktober 2014. Diakses tanggal 22 Juni 2025 .
↑ Suhartono (12 Agustus 2015). "Inilah Enam Menteri Baru yang Akan Dilantik Presiden" . Kompas.com . Diakses tanggal 12 Agustus 2015 .
↑ "Keppres No. 113/P/2019: Inilah Nama-Nama Kementerian Kabinet Indonesia Maju dan Pejabatnya" . Sekretariat Kabinet . 23 Oktober 2019. Diakses tanggal 22 Juni 2025 .
↑ "Presiden Jokowi Lantik Anggota Kabinet Indonesia Maju" . Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden - Kementerian Sekretariat Negara . 23 Oktober 2019. Diakses tanggal 22 Juni 2025 .
↑ "Presiden Prabowo Lantik Para Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara" . Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden - Kementerian Sekretariat Negara . 21 Oktober 2024. Diakses tanggal 22 Juni 2025 .
↑ Halawa, Ohiao (1999). Profil 48 Ketua Umum Parpol RI [ Profile of the 48 Chairpersons of the Political Parties in Indonesia ] . Jakarta: NIAS and Kreasi Karya Wiguna. hlm. 54. Kedua, selama menguasai pemerintahan, secara jelas telah menjadikan lembaga kekuasaan negara sebagai perangkat organisasi Golkar. Presiden adalah Ketua Dewan Pembina. Menteri, Panglima ABRI, dan pimpinan lembaga pemerintahan menjadi anggota Dewan Pembina.
Menteri serta Pejabat Setingkat Menteri
Menteri koordinator Menteri Setingkat menteri Pejabat lainnya terkait kabinet
Wakil Menteri (bukan anggota kabinet)
Wakil menteri