Dewan pekerja adalah bentuk organisasi ekonomi dan politik di mana suatu divisi administrasi lokal, seperti daerah atau distrik yang diperintah oleh dewan yang terdiri dari delegasi sementara dan dapat langsung diganti, yang dipilih di tempat kerja daerah tersebut.[1]
Variasinya yang lain yaitu dewan tentara, ketika delegasinya dipilih dari tentara (pemberontak). Campuran dari pekerja dan tentara juga eksis (seperti Arbeiter- und Soldatenrat di Jerman pada 1918).
Di dalam sistem dengan delegasi sementara dan dapat langsung diganti, pekerja menentukan agenda dan kebutuhan mereka. Mereka juga memberi mandat kepada delegasi sementara tersebut untuk mengumumkan dan mewujudkannya. Delegasi temporer ini dipilih di antara pekerja itu sendiri, dapat langsung diganti jika mengkhianati mandatnya, dan seharusnya sering diganti. Delegasi bertindak sebagai penyampai pesan, membawa dan saling menukarkan niat dari kelompok-kelompok pekerja.
Di lingkup yang lebih luas, sekelompok delegasi dapat secara bergiliran memilih delegasi untuk posisi yang lebih tinggi untuk mengejar mandatnya, dan seterusnya, hingga delegasi teratas menjalankan sistem industri negara. Dalam sistem ini, pengambilan keputusan naik dari bawah ke atas, dari agenda pekerja itu sendiri. Tidak ada keputusan yang dikenakan dari atas, seperti yang dapat terjadi dalam kasus perebutan kekuasaan oleh lapisan birokratis yang kebal terhadap penarikan kembali yang instan.
Contoh sejarah
Dewan pekerja berasal di Rusia pada 1905, ketika dewan pekerja (soviet) bertindak sebagai komite buruh yang mengkoordinasikan aktivitas pemogokan di seluruh kota akibat penindasan serikat pekerja. Selama Revolusi 1917–23, banyak sosialis, seperti Anton Pannekoek dan Rosa Luxemburg, menganjurkan kontrol ekonomi oleh dewan pekerja. Beberapa kali dalam sejarah modern, gagasan dewan pekerja telah dilekatkan pada bentuk organisasi serupa. Contohnya termasuk:
↑A Small Key Can Open a Large Door: The Rojava Revolution (1st ed.). Strangers in a Tangled Wilderness. 4 March 2015. According to Dr. Ahmad Yousef, an economic co-minister, three-quarters of traditional private property is being used as commons and one quarter is still being owned by use of individuals...According to the Ministry of Economics, worker councils have only been set up for about one third of the enterprises in Rojava so far.
