Bank Swaguna dan Victoria Syariah

Sepanjang sejarahnya, Bank Swaguna atau Bank Victoria Syariah lebih dikenal sebagai bank papan bawah dengan kinerja yang naik-turun.^[1][2] Meskipun demikian, usianya terbilang cukup tua karena sudah didirikan sejak tanggal 15 April 1966^[3] dan mulai beroperasi pada 7 Januari 1967.^[4] Mulanya pusat bank ini ada di Cirebon, Jawa Barat, yang seiring waktu ditambah kantor-kantor cabang di sejumlah daerah seperti Tegal, Bandung, Bekasi dan Denpasar.^[5] Bank ini kemudian sempat menjalin kerjasama dengan Bank Niaga pada era 1980-an untuk memperkuat operasionalnya.^[6] Menyusul pemberlakuan Pakto 88, Bank Swaguna memutuskan memindahkan kantor pusatnya ke Jakarta di tahun 1989.^[7]

Meskipun pindah kantor pusat ke Jakarta dan bertahan pasca krisis moneter 1998, Bank Swaguna masih merupakan salah satu bank terkecil. Jika di tahun 1987 asetnya mencapai Rp 8,1 miliar,^[8] per awal 2000-an asetnya pun hanya mencapai Rp 13,56 miliar, menempatkannya sebagai bank swasta dengan aset terkecil saat itu.^[9] Sejak awal pendiriannya, bank ini dikuasai oleh keluarga pengusaha Sutan Abdoel Moeis yang tetap menguasainya sebagai direktur utama hingga ia wafat di tanggal 24 Juli 2002.^[10] Dengan adanya penerapan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) oleh Bank Indonesia membuat bank ini kalang-kabut menghadapinya, apalagi ditambah modal inti yang sempat amblas hingga Rp 2,14 miliar di saat BI menerapkan modal minimum Rp 80 miliar.^[11]

Akhirnya, keluarga Moeis merelakan mayoritas sahamnya di Bank Swaguna ke salah satu bank lain, Bank Victoria International pada tahun 2007. Penjajakan bank milik keluarga Tanojo itu untuk mengakuisisi Swaguna dimulai pada awal 2007,^[12] dan efektif sejak 3 Agustus 2007, 99,8% saham Bank Swaguna jatuh ke tangan Bank Victoria.^[13] Saat itu Bank Swaguna memiliki aset Rp 70,4 miliar, modal Rp 21,6 miliar^[12] dan 6 kantor cabang.^[14] Pasca-akuisisi, direncanakan Bank Victoria akan menjadikan anak usahanya ini sebagai bank syariah.^[15] Untuk memuluskan rencananya Bank Victoria kemudian berusaha memperkuat Bank Swaguna seperti lewat penyuntikan modal tambahan.^[13] Hal ini menjadikan Bank Swaguna pada tahun 2010 memiliki aset Rp 250 miliar dan modal inti Rp 110 miliar.^[16]

Setelah melalui berbagai persiapan, pada tanggal 10 Februari 2010 BI memberikan izin konversi operasional dari bank konvensional ke syariah pada Bank Swaguna,^[17] Sebelumnya, per 6 Agustus 2009, nama PT Bank Swaguna resmi diganti menjadi PT Bank Victoria Syariah, dan efektif mulai 1 April 2010, PT Bank Victoria Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah.^[13] Dalam perjalanannya, Bank Victoria Syariah pada awalnya memang berhasil menambah asetnya, dari hanya Rp 250 miliar ketika awal beroperasi menjadi Rp 2 triliun di tahun 2017. Kantor cabang perusahaan juga bertambah menjadi 12 buah. Meskipun demikian, kinerjanya masih tidak stabil, dengan pada 2014-2016 sempat mencatatkan kerugian.^[18] Hal yang sama juga terus didapati memasuki periode 2020-an, dengan adanya aset yang sempat anjlok hingga Rp 1,16 triliun di tahun 2021 dan penurunan laba di tahun 2020, yang bisa diperbaiki di tahun-tahun berikutnya. Dengan adanya efisiensi, digitalisasi dan perbaikan, per akhir 2024 Bank Victoria Syariah mencatatkan aset Rp 3,31 triliun dan 1 kantor cabang di Jakarta.^[3]

Unit Usaha Syariah BTN

Menyusul gelombang perbankan syariah di awal 2000-an, Bank Tabungan Negara (BTN) ikut terjun dengan mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS). Pembentukan UUS BTN ini juga merupakan tindak lanjut dari keputusan komite restrukturisasi BTN di tanggal 12 Desember 2003, RUPS BTN di tanggal 16 Januari 2004 dan Ketetapan Direksi BTN No. 14/DIR/DSYA/2004. Untuk mempersiapkannya sejak November 2004 struktur keorganisasian UUS BTN mulai dibentuk, disusul penunjukan Dewan Pengawas Syariah pada 18 Maret 2005. Berdasarkan surat persetujuan BI pada 15 Desember 2004, Unit Usaha Syariah BTN bernama BTN Syariah resmi dibentuk pada 14 Februari 2005, dengan diresmikannya kantor cabang syariah Jakarta di kantor pusat BTN. Pada tahun yang sama juga diresmikan KCS lain di Bandung, Surabaya, Makassar, Malang dan Surakarta. Per tahun 2007 UUS BTN Syariah telah memiliki 12 kantor cabang syariah dan 40 kantor layanan syariah di sejumlah kota di Indonesia,^[19] dan asetnya naik dari Rp 291 miliar per 2005 menjadi Rp 2,42 triliun di tahun 2007.^[20]

Beberapa produk dari BTN Syariah seperti KPR syariah, Giro Batara Syariah, Tabungan Batara Wadiah, Tabungan Batara Mudharabah, dan lainnya.^[21] Sebagai salah satu Strategic Business Unit, kinerja UUS BTN bisa dibilang cukup bagus. Per tahun 2017, jaringan BTN Syariah telah mencakup 290 kantor cabang, kas dan layanan syariah yang tersebar di banyak lokasi di Indonesia.^[19] Dengan aset Rp 23,39 triliun, UUS BTN mencatatkan laba Rp 482,19 miliar,^[22] dan per Mei 2017, menyalurkan pembiayaan untuk 101.916 unit rumah senilai Rp 10,87 triliun.^[23] Di tahun yang sama, bekerjasama dengan Sarana Multigriya Finansial, BTN Syariah menerbitkan Penerbitan Efek Beragun Aset Syariah berbentuk Surat Partisipasi (EBAS-SP) pertama di Indonesia.^[24]

Spin-off dan berdirinya BSN

Sejak tahun 2016, BTN telah memiliki rencana untuk mengubah Unit Usaha Syariah-nya menjadi Bank Umum Syariah.^[25] Meskipun demikian, hingga 2025, rencana ini belum kunjung terlaksana dengan target yang beberapa kali berubah, seperti ke tahun 2020 dan 2023. Spin-off ini dirasa makin mendesak memasuki 2020-an mengingat kewajiban Otoritas Jasa Keuangan yang mewajibkan transformasi UUS menjadi bank umum syariah (BUS) bagi yang asetnya sudah mencapai Rp 50 miliar keatas.^[26] Belum lagi ruang lingkup kerja yang dirasa terbatas jika belum berdiri sendiri.^[27]

Beberapa ide pun sempat muncul di tengah rencana tersebut. Ketika pemerintah mengumumkan pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) di tahun 2020 sebagai hasil merger tiga BUS milik bank BUMN, BTN Syariah dikabarkan hendak ikut di dalamnya, sebelum kemudian tidak terwujud karena statusnya yang masih UUS.^[28] Setelah BSI terbentuk, BTN Syariah kembali disebutkan akan segera meleburkan bisnisnya dalam wadah BSI, yang sempat ditargetkan akan selesai pada Juli 2023 setelah due diligence.^[29] Meskipun ide ini sempat disambut positif beberapa pihak demi meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah nasional,^[30] wacana merger BSI dan BTN Syariah tersebut kemudian menghilang, salah satunya karena kekhawatiran monopoli perbankan syariah oleh BSI.^[31] Selanjutnya, pada akhir 2023 muncul rumor lain yang menyatakan BTN akan membeli bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat, yang diperkirakan mampu menjadikan Muamalat sebagai salah satu bank syariah terbesar di dunia.^[32] Namun, setelah due diligence selesai, BTN memilih membatalkan rencana akuisisi bank milik BPKH tersebut.^[33] Menurut CNBC Indonesia, batalnya akuisisi ini diduga karena Muamalat mematok harga Rp 10 triliun, yang dirasa terlalu tinggi oleh BTN.^[34]

Setelah gagal meminang Muamalat, BTN melirik Bank Victoria Syariah. Sebagai bank syariah yang skalanya sangat kecil, bisa dikatakan rumor merger dan akuisisi memang sudah membayangi bank ini sejak 2020. Dengan adanya kewajiban OJK bagi bank swasta untuk menaikkan modal inti menjadi Rp 3 triliun, posisi Victoria Syariah menjadi sulit, apalagi ketika pemiliknya juga harus dipenuhi kewajiban serupa. Sebagai solusi sementara, pada 22 Desember 2022 Bank Victoria International mengalihkan 80% saham BVS kepada induk PT Victoria Investama Tbk,^[35] dalam transaksi senilai Rp 288 miliar. Setelah akuisisi itu, Bank Victoria Syariah ditetapkan sebagai bagian kelompok usaha bank (KUB) sehingga meskipun hanya bermodal Rp 265,7 miliar, tidak perlu lagi memenuhi kewajiban modal inti yang cukup besar.^[36] Pada saat yang sama, Victoria Investama juga menjajaki calon pembeli strategis untuk BVS. Salah satunya adalah Amartha, sebuah tekfin yang disebutkan menargetkan 70% saham Victoria Syariah.^[37]

Namun, BTN-lah yang jauh lebih serius menjajaki rencana konsolidasi UUS syariahnya dengan Victoria Syariah sejak 2022.^[38] Setelah sempat tertunda, pada pertengahan 2024 BTN kembali mendekati Victoria.^[34] Akhirnya, pada 15 Januari 2025, BTN secara resmi mengumumkan rencananya mengakuisisi Bank Victoria Syariah, dengan total pembelian mencapai Rp 1,6 triliun untuk 99% saham.^[39] Proses akuisisi dilakukan karena prosesnya dinilai lebih cepat dibandingkan membentuk perusahaan baru dalam rangka spin-off UUS.^[40] Pada proses akuisisi ini, Bank Victoria Syariah sudah berstatus clean base, dengan hanya memiliki surat berharga negara dan ekuitas, sehingga nantinya hanya akan menjadi "cangkang" bagi UUS BTN. Adapun nantinya eks-nasabah Victoria Syariah akan dialihkan ke Bank Victoria atau bank syariah lain.^[41] Secara efektif, sejak 5 Juni 2025, akuisisi tersebut selesai dilakukan lewat penandatanganan akta jual beli dan pengambilalihan saham. Selanjutnya, BTN menyuntikkan dana tambahan ke Bank Victoria Syariah untuk menambah rasio kecukupan modal-nya agar ekspansinya lebih cepat pasca-merger.^[42]

Dalam RUPSLB PT Bank Victoria Syariah di tanggal 20 Agustus 2025 proses integrasi dilakukan lebih jauh, dimana seluruh manajemen lama digantikan oleh direksi dan komisaris baru, ditambah pergantian nama perusahaan dari PT Bank Victoria Syariah menjadi PT Bank Syariah Nasional atau BSN. BSN dipercaya mampu menjadi lembaga keuangan yang kokoh, inklusif, visioner dan dipercaya oleh masyarakat luas.^[43] Logo baru dan nama baru perusahaan sebagai BSN kemudian mulai digunakan secara resmi sejak 24 September 2025,^[44] dan diluncurkan kepada masyarakat di tanggal 2 Oktober 2025.^[45] Lalu, per 3 November 2025, BSN memindahkan kantor pusatnya dari Graha BIP ke Menara BTN.^[46]

Sejak 24 September 2025, BSN memulai proses integrasinya dengan UUS BTN Syariah yang di-spin off dari induknya.^[47] Pada RUPSLB BTN di tanggal 19 November 2025, perseroan menyetujui proses integrasi UUS-nya ke dalam BSN, yang saat itu memiliki aset Rp 54,3 triliun dan 700 jaringan kantor. Setelah penggabungan dengan UUS BTN, Bank Syariah Nasional akan memiliki aset Rp 71,3 triliun, menjadikannya bank umum syariah terbesar kedua di Indonesia.^[48] Aset ini diperkirakan bisa naik menjadi Rp 100 triliun dalam dua tahun ke depan.^[49] Per pertengahan Desember 2025, BSN memfinalisasi proses integrasinya dengan eks-UUS BTN,^[50] dan pada 22 Desember 2025, UUS BTN Syariah resmi digabungkan dalam operasional BSN.^[51] Dengan selesainya spin-off dan merger ini, maka BSN resmi beroperasi secara penuh per 22 Desember 2025.^[52]

Digital banking

• Balé Syariah by BSN (sebelumnya BTN Syariah Mobile)