Bangkitnya militerisme

Militer memiliki pengaruh kuat pada masyarakat Jepang dari Restorasi Meiji. Hampir semua pemimpin dalam masyarakat Jepang selama periode Meiji (baik di militer, politik atau bisnis) merupakan mantan samurai atau keturunan samurai, dan berbagi seperangkat nilai dan pandangan. Pemerintah Meiji awal memandang Jepang sebagai terancam oleh imperialisme barat, dan salah satu motivasi utama untuk kebijakan Fukoku Kyohei adalah untuk memperkuat fondasi ekonomi dan industri Jepang, sehingga militer yang kuat dapat dibangun untuk mempertahankan Jepang dari kekuatan luar.^[1][2]

Faktor ekonomi

Selama abad ke-19, status Kekuatan Besar dianggap bergantung pada kerajaan kolonial yang kaya sumber daya, baik sebagai sumber bahan baku untuk produksi militer dan industri, dan prestise internasional.

Karena kurangnya sumber daya di pulau-pulau asal Jepang, bahan baku seperti besi, minyak, dan batubara sebagian besar harus diimpor. Keberhasilan Jepang dalam mengamankan Taiwan (1895) dan Korea (1910) telah membawa Jepang terutama koloni pertanian. Dalam hal sumber daya, militer Jepang melihat ke arah besi dan batu bara Manchuria, karet Indocina, dan sumber daya Cina yang luas. Namun, tentara berbeda dengan perusahaan keuangan dan industri zaibatsu tentang cara mengelola ekspansi ekonomi, konflik juga memengaruhi politik dalam negeri.^[3]

Kemandirian militer

Jepang juga membentuk bagian dari dasar pertumbuhan militerisme, yaitu kebebasan dari kontrol sipil yang dinikmati oleh angkatan bersenjata Jepang. Pada tahun 1878, Tentara Jepang mendirikan kantor Staf Umum Tentara Jepang, meniru model Staf Umum Prusia. Kantor ini independen, dan setara (dan kemudian superior) dengan Kementerian Perang Jepang dalam hal otoritas. Angkatan Laut Kekaisaran Jepang segera diikuti dengan Staf Umum Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Kantor Staf Umum ini bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan operasi militer, dan dilaporkan langsung kepada kaisar. Karena Kepala Staf Umum bukan menteri kabinet, mereka tidak melapor kepada Perdana Menteri Jepang, dan dengan demikian sepenuhnya independen dari pengawasan atau kontrol sipil.